Dilema Impor Garam

ASIN DI LAUT, HAMBAR DI MEJA MAKAN
Halo, Sahabat Mata Pena. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kejernihan berpikir tetap menyertai kita di tengah berbagai kabar yang sering kali membuat kita mengelus dada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam ruang diskusi kita ini.
Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung sambil menatap hamparan laut kita yang luasnya lebih dari 5 juta kilometer persegi
. Kita ini juara dunia soal garis pantai—nomor dua terpanjang di planet ini, lebih dari 100.000 kilometer
. Tapi, ada satu kenyataan yang rasanya lebih asin dari air laut itu sendiri: Indonesia masih hobi impor garam
.
Nilainya tidak main-main. Triliunan rupiah
. Dari satu negara saja, Australia, kita konsisten mengirimkan Rp 1,5 triliun sampai Rp 1,6 triliun setiap tahun hanya untuk membeli butiran kristal putih itu
. Rasanya seperti seorang nelayan yang kehausan di tengah samudera, sementara ia memegang botol air mineral buatan gurun pasir. Ironis.
Kenapa ini terjadi? Apakah laut kita kurang asin? Tentu tidak. Masalahnya bukan pada airnya, tapi pada "dapur" pengolahannya.
Dalam catatan saya sebelumnya, saya sering menyebut tentang "dapur negara". Dapur pengolahan garam kita ternyata masih tertahan di zaman Majapahit
. Mayoritas petani kita masih mengandalkan panas matahari, menjemur air laut di pinggir jalan, di atas aspal, atau pasir yang bercampur debu dan kotoran
. Hasilnya? Saya menyebutnya "Garam Warteg". Kadar NaCl-nya hanya 88% sampai 94%
. Untuk masak sayur di rumah, ini cukup. Kita bahkan surplus kalau hanya untuk kebutuhan konsumsi
.
Tapi, industri kita—pabrik kertas, tekstil, petrokimia, hingga deterjen—butuh "Garam Kristal" dengan kemurnian di atas 97% hingga 99%
. Mereka butuh presisi, bukan garam yang bercampur bulu ketek atau kotoran burung
. Inilah yang membuat kita harus impor 2,8 juta ton garam setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan industri yang mencapai 4,8 juta ton
.
Di sini letak metafora "Kacamata Kuda" kepemimpinan kita. Kita ingin menjadi negara industri sejak era 90-an saat Presiden Soeharto meresmikan 131 pabrik sekaligus
. Tapi kita lupa menyiapkan "bensinnya", yaitu bahan baku garam berkualitas tinggi
. Kita membangun mobil balap, tapi bahan bakarnya masih pakai minyak tanah.
Lihat perbandingannya dengan Australia. Mereka tidak punya "kesaktian" lebih, tapi mereka punya mesin
. Satu hektar tambak di sana menghasilkan 337 ton garam, sementara kita hanya mampu 96 ton
. Hasilnya? Harga garam Australia hanya Rp 750 per kilogram, sedangkan garam lokal kita Rp 2.500 hingga Rp 3.500 per kilogram
. Secara bisnis, importir tentu memilih yang murah dan berkualitas
.
Kini, Presiden Prabowo mencoba melakukan hilirisasi
. Ada investasi Rp 2 triliun di Sampang untuk memproduksi 200.000 ton garam industri per tahun
. Namun, hitung-hitungannya masih berat. Harga produksinya bisa jatuh di angka Rp 10.000 per kilogram—jauh lebih mahal dari barang impor
. Ini adalah "Hilirisasi yang Mahal Harganya".
Kembali lagi ke metafora "Polibek yang Busuk". Jika sistem tata kelola dan birokrasi kita masih berjamur, maka bibit kebijakan apa pun akan sulit tumbuh subur. Kita butuh revolusi di "dapur" garam kita, bukan sekadar proyek mercusuar. Kita harus berani meng-upgrade teknologi petani agar mereka tidak lagi menggendong ember secara manual ke pantai
.
Jangan sampai, saat kita berteriak tentang kedaulatan di podium yang megah, rasa asin di lidah kita ternyata masih berasal dari keringat petani di Australia, bukan dari laut kita sendiri. Sungguh, rasa itu sangatlah hambar.