VISI DAN REALITAS KOPDES

Mengembalikan Marwah Koperasi: Menimbang Visi dan Realitas Kopdes Merah Putih
Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hadir sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan ambisi besar: redistribusi aset dan perlawanan terhadap dominasi elit ekonomi
. Visi ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi Prabowo; sejak tahun 2004, beliau telah menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan melalui koperasi sebagai jalan keluar dari ketimpangan ekonomi nasional
. Namun, dalam pelaksanaannya hari ini, muncul kritik tajam dari praktisi koperasi yang melihat adanya jurang lebar antara semangat sang Presiden dengan realitas di lapangan.
Kritik mendasar yang dilontarkan oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) adalah mengenai pola pengembangan yang bersifat "top-down" atau "dropping" dari pusat
. Koperasi, menurut filosofinya yang paling dasar, seharusnya tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat di tingkat akar rumput untuk menolong diri mereka sendiri—sebuah prinsip yang sering ditekankan oleh Bung Hatta
. Namun, implementasi Kopdes Merah Putih saat ini dinilai "ngawur" karena mengabaikan proses pendidikan dan pembangunan kesadaran anggota, dan lebih memilih untuk langsung menyuntikkan fasilitas fisik dari atas
.
Salah satu paradoks yang paling kentara adalah mengenai manajemen koperasi. Secara regulasi dan tradisi koperasi yang sehat, manajer seharusnya dipilih oleh pengurus dan disahkan melalui rapat anggota
. Namun, dalam praktik Kopdes Merah Putih, banyak manajer yang justru "didrop" langsung dari pusat tanpa keterlibatan aktif warga lokal atau pengurus koperasi setempat
. Tanpa adanya rasa kepemilikan (sense of ownership) dari anggota, koperasi berisiko hanya menjadi unit bisnis murni yang dikelola seperti minimarket retail modern, kehilangan keterikatan emosional dan tanggung jawab kolektif yang menjadi kekuatan utama koperasi
.
Selain itu, pemerintah tampak terjebak pada "pemujaan fisik" dengan mendahulukan pembangunan gedung, ruko, dan gudang sebelum manusianya dididik
. Sejarah mencatat kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu yang sangat bergantung pada fasilitas pemerintah; begitu bantuan atau fasilitas tersebut dicabut, koperasi tersebut pun turut tumbang
. Tanpa basis modal dari simpanan anggota sendiri, Kopdes Merah Putih dikhawatirkan hanya akan menjadi "koperasi merpati"—tumbuh subur saat ada fasilitas yang ditebar, namun menghilang saat dukungan pusat berakhir
.
Sebagai pembanding, keberhasilan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Pondok Kelapa, Jakarta, memberikan pelajaran penting
. Koperasi ini berhasil tumbuh mandiri dengan mengandalkan modal dari simpanan 500 anggotanya tanpa menunggu bantuan pemerintah
. Mereka fokus pada penyediaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur dengan memutus mata rantai distribusi, sehingga mampu memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan ritel modern
. Inilah esensi demokrasi ekonomi yang sebenarnya: produksi dan distribusi yang dilakukan oleh, untuk, dan di bawah pengawasan masyarakat
.
Untuk menyelamatkan niat baik Presiden Prabowo, pemerintah perlu melakukan evaluasi total dan kembali pada jalur pendidikan anggota
. Koperasi tidak bisa dikelola dengan sistem komando atau instruksi layaknya organisasi militer; ia harus bersifat egaliter dan demokratis melalui diskusi-diskusi partisipatif di tingkat desa
. Hanya dengan membangun kesadaran rakyat untuk memodali dan mengelola koperasinya sendiri, cita-cita Pasal 33 UUD 1945 dapat benar-benar terwujud, menjadikan rakyat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam ekonomi nasional