Hukum, Kepercayaan, dan Masa Depan Ekonomi: Menghadapi Krisis "Distrust" di Indonesia

Hukum, Kepercayaan, dan Masa Depan Ekonomi: Menghadapi Krisis "Distrust" di Indonesia

Indonesia saat ini berada dalam persimpangan jalan yang krusial, di mana pertumbuhan ekonomi yang tampak stabil di permukaan sebenarnya dibayangi oleh krisis kepercayaan (*distrust*) yang mendalam terhadap institusi negara. Berdasarkan sumber yang ada, esensi dari stabilitas sebuah bangsa tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan pangan atau papan, melainkan pada **tegaknya supremasi hukum sebagai fondasi utama**,.

**Hukum sebagai Pilar Tertinggi**
Mengutip filosofi Sun Tzu, terdapat tiga hal utama yang menjaga rakyat agar tidak berontak: hukum, pangan, dan papan. Namun, jika harus memilih satu hal yang paling penting untuk dipertahankan, maka hal tersebut adalah hukum. Mengapa demikian? Karena jika hukum tegak, maka aspek pangan dan papan akan mengikuti dengan sendirinya. Sayangnya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa **hukum di Indonesia sering kali dianggap tidak konsisten dan tidak jelas**, menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat ditakuti oleh para investor, baik dari dalam maupun luar negeri,. Tanpa kepastian hukum, daya saing bangsa akan terus merosot, dan pelaku usaha merasa dihantui oleh kekhawatiran menjadi korban pemerasan atau dikriminalisasi meskipun mereka berada di pihak yang benar,.

**Krisis Kepercayaan dan Konflik Institusi**
Krisis "distrust" ini diperparah oleh konflik terbuka yang dipertontonkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti perseteruan antara Polisi dan Kejaksaan. Kasus-kasus luar biasa yang melibatkan pejabat tinggi hukum, seperti yang dialami oleh Jampitsus, bukan lagi dianggap sebagai perkara biasa, melainkan sebuah **ujian terhadap akuntabilitas dan legitimasi hukum** di mata publik. Ketika aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru diduga terlibat dalam praktik yang sama, kepercayaan masyarakat memudar secara drastis. Dalam situasi ini, lembaga seperti KPK diharapkan memiliki keberanian untuk mengambil alih "bola panas" hukum tersebut demi memulihkan kepercayaan, namun hingga kini keberanian tersebut dinilai belum cukup kuat tanpa adanya desakan publik yang masif,.

**Dampak Sosial dan Ancaman Pengangguran**
Ketidakpastian hukum dan rendahnya tingkat kepercayaan ini memiliki dampak ekonomi yang nyata. Meski data resmi menunjukkan angka pengangguran terbuka menurun, realita di lapangan menunjukkan ada sekitar **50 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja layak**, termasuk pekerja paruh waktu dan lulusan baru,. Kondisi ini menciptakan risiko sosial yang besar, terutama di kalangan anak muda perkotaan. Mengutip pandangan ahli, **pemuda yang tidak memiliki pekerjaan adalah "spesies paling berbahaya di dunia"** karena potensi mereka untuk mengguncang stabilitas negara jika aspirasi dan kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi.

**Kebutuhan akan Kepemimpinan yang Tegas**
Pada akhirnya, kunci dari penyelesaian krisis ini berada di tangan Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Terdapat keraguan dan pesimisme di masyarakat karena sering kali apa yang disampaikan dalam pidato berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan,. Pemimpin harus mampu memberikan contoh nyata dan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan "permainan kotor" di institusi hukum serta membatasi keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil yang tidak relevan,. **Kepemimpinan nasional yang kuat adalah satu-satunya cara untuk mengubah *distrust* menjadi *trust***, sehingga seluruh elemen bangsa dapat bekerja sama membangun masa depan yang lebih baik.

***

Esai ini menyimpulkan bahwa tanpa pemulihan integritas hukum dan karakter pemimpin, segala kemajuan ekonomi yang dicapai akan tetap rapuh dan berisiko runtuh,.