Anatomi kritik MBG

"Pindah Negara Saja!": Ketika Kritik atas Makan Bergizi Gratis Menjadi Titik Terendah Demokrasi
Bagi pegiat masyarakat sipil yang telah menghabiskan belasan tahun meneliti perlindungan sosial dan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri demi membangun bangsa, mendengar seruan untuk "pindah negara" saat menyuarakan kekhawatiran kebijakan adalah sebuah titik terendah yang sangat menyakitkan
. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang awalnya tidak disangsikan niat baiknya, kini justru memicu kekecewaan mendalam akibat berbagai anomali dalam tahap implementasinya
.
Persoalan utama dari kebijakan ini terletak pada kausalitas pengelolaan: siapa yang sebenarnya menjalankan program ini?
. Publik menyaksikan penunjukan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari latar belakang ahli serangga hingga keterlibatan aktif aparat TNI dan Polri dalam struktur teknis dan operasional dapur
. Keterlibatan aparat keamanan dalam program perlindungan sosial dianggap sangat tidak lazim secara global, karena tidak ada satu pun negara di dunia yang menggunakan skema serupa
. Lebih jauh lagi, penunjukan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) terindikasi mengabaikan skema pengadaan barang dan jasa yang benar, di mana banyak unit diduga dimiliki oleh entitas yang terafiliasi dengan penguasa, partai politik, hingga ormas tertentu
.
Secara finansial, MBG di Indonesia diproyeksikan menjadi program makan sekolah terbesar di dunia dari segi anggaran, namun sekaligus menyandang catatan sebagai program dengan potensi inefisiensi dan korupsi terbesar
. Sebagai perbandingan, negara seperti Brazil hanya mengalokasikan sekitar 2% dari anggaran pendidikan untuk program makan gratis, sementara Indonesia harus merogoh hingga 34% dari anggaran pendidikan
. Masalahnya, anggaran masif ini bukan merupakan dana tambahan, melainkan "memakan" alokasi yang sudah ada, sehingga berdampak pada pengurangan signifikan beasiswa, pelatihan guru, serta dana pendidikan di daerah
.
Dampak negatif program ini juga mulai merambat ke stabilitas ekonomi makro dan mikro. Terjadi instabilitas harga pangan yang parah, di mana harga daging ayam dilaporkan meningkat lebih dari 10% dalam sepekan di wilayah-wilayah yang memiliki konsentrasi SPPG tertinggi
. Di pasar keuangan, ketidakpercayaan investor terhadap kebijakan strategis nasional yang dinilai irasional telah memicu capital outflow yang masif, yang pada akhirnya menekan nilai tukar Rupiah dan indeks harga saham
.
Saat ini, kondisi Indonesia dinilai hanya sedang "membeli waktu" (buying the time) di tengah kebijakan yang tidak tepat sasaran
. Masyarakat sipil kini berada dalam titik buntu setelah berbagai upaya diskusi dengan institusi seperti KPK, kementerian terkait, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memberikan solusi nyata
. Secara demokrasi, harapan kini hanya bertumpu pada tiga institusi yang memiliki kekuatan untuk mengevaluasi atau menghentikan program ini: Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, DPR melalui hak pengawasannya, atau keberanian Presiden Prabowo Subianto sendiri untuk melakukan koreksi total sebelum inefisiensi ini menjadi beban permanen hingga 2029