Anatomi kritik tata kelola

DAPUR ISTANA DAN POLIBEK YANG BUSUK
Halo, Sahabat Mata Pena. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kejernihan berpikir tetap menyertai kita, di tengah hiruk-pikuk berita yang sering kali membuat dahi berkerut. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam ruang diskusi kita ini.
Saya sedang merenung. Menonton pidato-pidato yang penuh optimisme itu rasanya seperti melihat pertunjukan orkestra yang megah
. Tapi, di barisan belakang, penontonnya sedang gelisah. Mereka memikirkan token listrik yang habis atau iuran sekolah anak yang menunggak
.
Ada yang salah. Bukan pada lagunya, tapi pada dapurnya.
Dr. Syukur Mandar dalam sebuah diskusi memberikan metafora yang mencerahkan. Beliau menyebut ada "dapur polisi," "dapur tentara," hingga "dapur partai"
. Idealnya, dapur adalah tempat memasak anggaran rakyat agar jadi hidangan bergizi bagi 280 juta orang. Tapi faktanya, sering kali dari Rp 15.000 yang dianggarkan, yang sampai ke meja makan rakyat hanya Rp 7.000. Sisanya? Habis dikeroyok koki-koki di dapur sebelum sempat disajikan
.
Masalahnya, Presiden kita seolah-olah hanya percaya pada koki dari satu lingkungan saja: Lingkaran Hambalang
. Ada Sugiono, Sudaryono, hingga Mas Tedi
. Padahal Indonesia ini luas. Kalau Presiden hanya mendengar bisikan dari orang-orang yang "satu frekuensi", maka masukan yang masuk sering kali tidak punya "gizi" hukum yang cukup
. Akibatnya fatal: Presiden bisa terjerumus dalam kebijakan yang melawan hukum karena masukan yang keliru dari orang dekatnya
.
Inilah yang kita sebut sebagai metafora kacamata kuda. Ruang interaksi Istana ditutup dari orang-orang baik dan kritis di luar sana
. Seolah-olah 280 juta rakyat Indonesia ini tidak ada yang bisa dipercaya untuk membantu negara
.
Lalu, ada lagi metafora yang lebih tajam: Polibek yang busuk
.
Partai politik dan sistem pemilu kita itu ibarat plastik tempat menyemai bibit. Kalau plastiknya sudah berjamur dan busuk, bibit unggul apa pun yang dimasukkan ke sana akan tumbuh menjadi pohon yang sakit
. Kita surplus sumber daya alam, tapi kita defisit pejabat yang jujur karena "persemaiannya" bermasalah
.
Rakyat sekarang mulai frustasi. Mereka rajin bayar pajak, tapi melihat pengguna pajaknya "brengsek" karena dikorupsi
. Jangan sampai rakyat merasa pemilu hanyalah legitimasi palsu
. Jika ini terus terjadi, ancaman terbesarnya adalah TPS akan kosong di 2029
. Rakyat tidak mau lagi memilih karena merasa suaranya tidak mengubah nasib mereka
.
Negara ini butuh revolusi tata kelola, bukan sekadar "mutasi" orang dekat dari satu jabatan ke jabatan lain
. Presiden harus berani membuka jendela Istana lebar-lebar. Dengarkan suara-suara jujur dari luar yang tidak punya kepentingan "kue" kekuasaan
.
Sebab, jika dapur sudah terlalu banyak "asap" kepentingan kelompok, rakyatlah yang akan pertama kali sesak napas.