Harta Sentul Konflik Polri
**Labirin Emas**
**Emas itu berat.** Apalagi kalau beratnya mencapai 74 kilogram dalam bentuk batangan. Itu bukan sekadar perhiasan di leher nyonya-nyonya sosialita. Itu adalah bongkahan "harta karun" yang ditemukan di tengah hiruk-pikuk "perang saudara" antara dua lembaga penegak hukum paling perkasa di negeri ini: Kejaksaan Agung dan Polri. Belum lagi tumpukan uang tunai dolar Singapura senilai 168 miliar dan dolar Amerika sekitar 77 miliar.
Saya membayangkan Indonesia saat ini seperti **sebuah rumah besar yang dijaga oleh dua herder raksasa.** Harusnya, kedua herder itu menjaga tuan rumah dari maling. Tapi yang kita lihat belakangan ini, kedua herder itu justru saling menggonggong, saling menggeram, dan sesekali saling gigit di halaman depan. Tuan rumahnya? Hanya bisa menonton dari balik jendela, antara bingung, takut, dan sedikit mual.
Kejadian di sebuah kafe di Cipete itu hanyalah puncak gunung es. Ada penguntitan oleh Densus 88 terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah. Lalu ada serangan balik berupa penggeledahan di berbagai titik—kafe, rumah di Sentul, hingga rumah di Bogor. Ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini adalah **"satir retributif justice"**—istilah kerennya: mata dibalas mata, sakit dibalas sakit.
**Mengapa mereka berkelahi?**
Kalau kita selami lebih dalam, ini seperti **labirin gelap yang penuh dengan jebakan.** Di satu sudut, ada Jampidsus Febrie yang selama ini dikenal sebagai "algojo" beringas dalam kasus-kasus kakap seperti Asabri dan Jiwasraya. Dia dianggap pahlawan oleh sebagian orang karena keberaniannya menyentuh naga-naga ekonomi, tapi bagi yang lain, dia adalah ancaman yang harus "diamputasi".
Masalahnya, angin loyalitas di negeri ini sedang berubah arah. Ada aroma persaingan berebut kursi Jaksa Agung menjelang pergantian jabatan. Ada faksi-faksi di dalam tubuh Kejaksaan sendiri—antara Jampidsus dan Jamintel yang konon punya garis dukungan berbeda. Satunya dianggap mulai merapat ke arah "Hambalang" atau dekat dengan Hashim Djojohadikusumo, sementara yang lain dianggap masih kuat dalam bayang-bayang legasi "Solo".
Ini bukan lagi soal pasal-pasal di dalam KUHAP. Ini soal **"politik saling sandera"**. Di dalam laci masing-masing, tersimpan "kartu AS" lawan. Begitu satu kartu dikeluarkan, lawan akan mengeluarkan kartu yang lebih mematikan. Maka jangan heran kalau tiba-tiba muncul kasus batu bara, kasus PLN, hingga kasus timah yang nilai kerugiannya membuat dahi kita berkerut dalam-dalam.
**Metaforanya begini: Mereka sedang bermain catur, tapi papannya adalah nasib rakyat.**
Dan di tengah ketegangan itu, muncul "pemain ketiga" yang bikin suasana makin gerah: TNI. Rumah Jampidsus tiba-tiba dijaga ketat oleh personel militer bersenjata. Bayangkan, tentara yang dilatih untuk perang justru jadi "satpam" di depan rumah pejabat yang sedang berurusan dengan polisi. Ini pemandangan yang tidak sehat. Ini menandakan ada **"loss control"** dari pimpinan tertinggi yang membiarkan komandan-komandannya bertindak sendiri-sendiri. Memang ada dalih Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan jaksa, tapi publik sulit untuk tidak curiga bahwa ini adalah bentuk *show of force*.
Profesor Mahfud MD sudah mengingatkan dengan pahit: hukum kita sudah menjadi "hukum rimba". Penegakan hukum seringkali hanya menyasar "setoran" atau sekadar memenuhi target pemulihan aset yang mudah-mudah saja seperti memanggil lurah. Sementara kasus-kasus besar yang melibatkan penyelundupan nikel jutaan ton atau minyak goreng seringkali menguap karena kegamangan aparat. Hukum tidak ditaati, konstitusi dilangkahi, yang menang adalah yang punya kekuatan logistik dan dukungan oligarki.
Kita melihat tumpukan emas 74 kilo dan uang tunai yang disimpan di balik dinding ruangan yang didesain khusus. Mengapa disimpan tunai? Karena mereka tahu **PPATK punya mata di setiap transaksi perbankan**. Ini adalah modus tradisional untuk menyembunyikan kekayaan hasil "makelar kasus" atau gratifikasi agar tidak terdeteksi sistem.
**Lalu, di mana Presiden?**
Presiden Prabowo sedang diuji integritasnya sebagai Panglima Hukum. Apakah dia akan membiarkan kedua lembaga ini terus beradu kekuatan, atau dia akan berani mengeluarkan "intervensi bedah caesar" untuk memotong kebobrokan ini?. Momentum ini adalah "kesempatan emas" sekaligus "bom waktu". Kalau salah langkah, stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor akan ambruk. Tidak ada investasi yang mau masuk ke negara yang penegak hukumnya saling cakar-cakaran di depan umum.
Rakyat saat ini sedang mengalami **"kelelahan mental"**. Kita disuguhi drama kolosal setiap hari melalui TikTok, mulai dari isu ijazah palsu hingga pamer harta pejabat. Hiburan TikTok yang lucu-lucu itu menjadi pelarian bagi rakyat yang gemas melihat fenomena kekuasaan yang tak terkontrol. Kita butuh pemimpin yang bukan sekadar orator ulung, tapi "super judge" yang berani membersihkan halaman rumahnya sendiri dari kotoran herder-herdernya.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menjadi **"ganti pemain"** dalam mengelol