Doom Loop Ekonomi RI

**Doom Loop atau Belajar?**

Tom Lembong lagi bicara. Tajam. Di sebuah podcast. Ia tidak bicara soal impor gula, tapi soal sesuatu yang lebih mendasar: **krisis kepercayaan**.

Kaget. Benar-benar kaget kalau dengar angkanya. **Rupiah tembus Rp18.000** di tahun 2026 ini. Padahal setahun lalu masih Rp16.000. Turunnya 9 persen dalam setahun. Ini bukan kondisi normal. Negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia tidak mengalami gejolak se-ekstrem kita.

Kenapa bisa begitu?

Tom melihat ada **"lingkaran setan"** atau *doom loop*. Begitu kebijakan mulai "aneh-aneh", dampaknya merembet ke mana-mana. Contohnya sederhana: listrik. Kita ini eksportir batu bara terbesar di dunia. Tapi kok PLN bisa defisit 20 juta ton batu bara?. Sampai harus ada pemadaman bergilir di mana-mana.

Akar masalahnya, kata Tom, adalah **distorsi pasar**. Ada kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) yang memaksa pengusaha jual murah ke PLN. Kalau harga dipaksa jauh di bawah harga pasar, barang pasti langka. Itu hukum alam ekonomi. Pemerintah boleh intervensi, tapi jangan melawan arus alamiah pasar.

Efeknya ngeri. Muncul sentimen **"Sell Indonesia"** di pasar internasional. Investor global mulai buang rupiah, buang saham, dan kabur ke luar negeri. Mereka merasa tata kelola kita tidak rapi. Apalagi angka pertumbuhan ekonomi kita yang selalu nangkring di 5 persen itu mulai diragukan keabsahannya. Dianggap terlalu stabil sampai tidak masuk akal secara statistik.

Belum lagi soal **Danantara**. Ini lembaga baru yang memusatkan kekuatan finansial luar biasa besar. Orang bilang mau jadi seperti Temasek di Singapura. Tapi Tom mengingatkan, Indonesia itu bukan negara surplus seperti Singapura atau negara Timur Tengah. Kita tidak punya kelebihan modal yang natural untuk ditabung.

Lalu ada masalah **"kriminalisasi"**. Sampai muncul istilah baru: "di-Tom-Lembong-kan". Kalau investor terus-menerus dihantui ketakutan hukum yang tidak konsisten, siapa yang berani tanam modal?. Janji pemerintah untuk tidak mengkriminalisasi investor dianggap aneh, karena seharusnya kepastian hukum itu otomatis, bukan harus dijanjikan secara eksplisit.

Ekonomi kita juga dianggap terlalu fokus pada yang **padat modal**. Bangun smelter, bangun jalan tol, tapi penyerapan tenaga kerjanya rendah. Akibatnya, lapangan kerja formal turun. Orang-orang terpaksa lari ke sektor informal, jadi ojek online atau pedagang kecil.

Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat jelata?

Tom kasih resep sederhana tapi berat: **hemat, nabung dolar atau emas, dan belajar**. Di era digital dan AI ini, kuncinya bukan lagi sekadar "kerja, kerja, kerja", tapi **"belajar, belajar, belajar"**. Kita harus jemput bola, cari peluang di ekonomi digital yang lintas batas.

Jangan hanya terpaku pada pasar dalam negeri yang daya belinya lagi sesak napas. Manfaatkan rupiah yang lemah untuk jualan jasa ke luar negeri.

Kesimpulannya: Indonesia sedang di persimpangan. Mau terus terjebak dalam *doom loop* kebijakan yang sentralistik dan distortif, atau kembali ke kebijakan yang rasional dan menghargai kualitas manusia?.

Kita tunggu saja. Sambil terus belajar. Belajar. Dan belajar.