Beban Whoosh: Rakyat yang Kena Getah dari "Proyek Mercusuar"

Beban Whoosh: Rakyat yang Kena Getah dari "Proyek Mercusuar"
[Pembukaan] Halo, selamat datang Sobat Mata Pena. Sapa hangat bagi Anda semua yang selalu kritis dalam mengawal kebijakan publik di tanah air. Senang sekali bisa kembali hadir untuk membedah isu yang tengah hangat: rencana pemerintah mengambil alih utang kereta cepat Whoosh. Mari kita tajamkan pena kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.
[Isi] Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, dikabarkan akan mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh melalui skema Special Mission Vehicle (SMV) dan Danantara
. Namun, langkah ini memicu kritik tajam terkait tata kelola negara yang dinilai mengabaikan aturan demi perintah atasan
.
Berikut adalah poin-poin krusial yang perlu kita cermati:
Angka yang Fantastis: Utang PT KCIC diperkirakan mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun, dengan beban bunga saja mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun
. Padahal, secara operasional Whoosh masih merugi karena jumlah penumpang yang hanya ramai di saat libur
.
Dari B2B Menjadi Beban Negara: Awalnya, proyek ini digadang-gadang murni bisnis (Business to Business) tanpa menggunakan APBN
. Namun kini, pemerintah justru berencana menggunakan dana dari harta negara yang dipisahkan (BUMN) melalui dividen dan APBN untuk menutupinya
.
Dampak Nyata bagi Rakyat: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo memperingatkan bahwa pengalihan utang ini berpotensi mengorbankan anggaran penting lainnya
. Di saat negara kesulitan fiskal, rakyat harus menghadapi pemotongan anggaran pendidikan, kenaikan UKT, hingga kabar tidak dibayarnya gaji ASN di daerah setelah bulan Oktober
.
Persoalan Tanggung Jawab: Proyek ini merupakan kebijakan strategis di masa Presiden Jokowi yang tetap dijalankan meskipun sudah diingatkan akan risikonya
. Kini, beban tersebut diwariskan kepada pemerintahan berikutnya, memicu pertanyaan moral tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keputusan yang menyulitkan keuangan negara ini
.
Menariknya, beredar kabar bahwa Menteri Infrastruktur AHY-lah yang akan mengumumkan kebijakan ini, meskipun sebelumnya ia dikenal sebagai pihak yang mengkritik proyek tersebut
.
[Kesimpulan] Langkah mengambil alih utang ini seolah menjadi "perangkap" bagi fiskal kita. Jika tata kelola terus diabaikan demi perintah politik, maka rakyatlah yang akan terus "kena getahnya" melalui kenaikan harga-harga dan pemotongan fasilitas publik.