DI ANTARA DERAP DAN DESAH

**DI ANTARA DERAP DAN DESAH**

Di bawah kubah hijau gedung Parlemen yang kokoh itu, sejarah sering kali dirayakan sebagai sebuah pertunjukan teater besar. Pada Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di sana, di sebuah podium yang barangkali terasa seperti anjungan sebuah bahtera yang sedang menerjang ombak. Pidatonya meledak-ledak, penuh dengan angka-angka yang berderap seperti barisan serdadu: 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Itu berarti satu kebijakan lahir setiap lima hari—sebuah kecepatan yang membuat menteri-menterinya pingsan atau masuk rumah sakit karena kelelahan.

**Namun, barangkali kita perlu bertanya: di balik mesin turbo kebijakan itu, apakah denyut nadi rakyat masih mampu mengejar?**

**Metaforanya begini: Pemerintah sedang sibuk membangun "atap" yang megah dan berkilau, namun sering kali abai mengecek apakah "lantai" tempat rakyat berpijak sebenarnya sedang retak.** Di dalam ruangan sidang yang sejuk, narasi keberhasilan swasembada pangan ditiupkan sebagai angin segar yang konon membuat dunia terpukau. Pak Joko, petani dari Ngawi, dihadirkan sebagai bukti nyata dari kebijakan pupuk yang harganya turun 20 persen. Namun, di luar sana, di pasar-pasar yang pengap dan di dapur-dapur yang mulai dingin, realitas memiliki wajah yang berbeda.

Ada kesunyian yang mencekam dalam angka kepuasan publik yang anjlok dari 80 persen menjadi 51 persen hanya dalam hitungan bulan. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan sebuah sinyal bahwa "baterai" kepercayaan publik sedang mengalami kebocoran daya yang parah. Rakyat mulai merasakan sesak bukan karena kurangnya pidato, melainkan karena nilai tukar Rupiah yang menembus Rp 17.800 per dolar AS—sebuah "demam" ekonomi yang membuat daya beli buruh menggigil.

**Kekuasaan sering kali memiliki kecenderungan untuk memandang negeri ini seperti sebuah taman yang bisa diatur dengan garis-garis tegas.** Target swasembada pangan dicapai dalam satu tahun, sebuah prestasi yang melampaui rencana awal. Tetapi, bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), taman itu bukan sekadar tempat menanam padi; ia adalah ekosistem yang sedang terluka. Proyek *food estate* skala besar dipandang sebagai pedang bermata dua yang menebas hutan demi monokultur, mengabaikan kearifan lokal yang telah berurat akar. **Kita sedang meminum obat kuat agar bisa lari kencang, namun tanpa sadar obat itu perlahan merusak fungsi organ terdalam kita: lingkungan hidup yang memberkati kehidupan**.

Lalu ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah janji manis yang ditujukan untuk masa depan anak-anak kita. Kristina dari Papua berdiri sebagai simbol harapan itu. Namun, di balik seremonial itu, ada berita pilu tentang ratusan anak yang keracunan makanan di tanah yang sama. Sebuah piring makan seharusnya menjadi kontrak sosial tentang perlindungan, bukan justru menjadi sumber petaka karena tata kelola yang rapuh dan terburu-buru. Kritik dari Pusham UII bahkan lebih tajam lagi, menyoroti militerisasi kebijakan yang membuat segalanya harus tunduk pada gaya komando. Institusi sipil membutuhkan inovasi dan diskusi, bukan sekadar "wangsit" atau perintah atasan.

**Barangkali, inilah megalomania yang sedang menghantui kita: sebuah obsesi akan kehebatan program tanpa kepekaan pada hak-hak yang paling fana.** Kekuasaan sedang merestrukturisasi BUMN secara radikal, memangkas ribuan entitas menjadi hanya 300 perusahaan. Ada klaim penghematan Rp 50 triliun, sebuah angka yang fantastis. Danantara (DSI) pun dibentuk sebagai pintu tunggal untuk mengunci devisa. Namun, pasar keuangan bereaksi dengan fluktuatif, seperti seorang pasien yang ragu akan diagnosa dokternya. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan menutup perusahaan; ia butuh transparansi dan akuntabilitas yang tidak "bermain angka".

Kemerdekaan ke-81 ini seolah sedang merayakan paradoks. Di satu sisi, ada presiden yang berani mengakui keterbatasan kinerjanya—sebuah sikap *authentic leadership* yang langka di panggung politik kita. Ia bicara jujur bahwa belum semua masalah selesai. Namun, pengakuan itu seperti air jernih yang dituangkan ke dalam sumur yang keruh oleh kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri. **Bagaimana rakyat bisa percaya pada janji kejujuran ketika uang negara dikorupsi dalam jumlah besar saat mereka harus mengencangkan ikat pinggang?**.

**Rakyat kita hari ini seperti penonton dalam sebuah bioskop yang memutar film laga dengan biaya produksi triliunan rupiah.** Di layar, mereka melihat ledakan prestasi, swasembada, dan kebijakan transformatif setiap lima hari. Namun, kursi tempat mereka duduk terasa keras, ruangannya pengap, dan mereka merasa lapar karena harga barang terus mendaki. Lama-lama, penonton itu mungkin akan bangkit dan meninggalkan ruangan sebelum film selesai jika harapan yang dijanjikan tak kunjung sampai ke pintu rumah mereka secara nyata.

Prabowo Subianto tahu benar bahwa kemerdekaan bukan hanya apa yang diproklamasikan, tapi apa yang dapat dirasakan ol