Malaikat Kanibal

Mata Pena
Malaikat Kanibal dan Dompet Anak Sekolah
Wan Jaya
Malaikat selalu digambarkan berwajah teduh, bersayap putih bersih, dan membawa kedamaian. Siapa pun pasti merindukan kedatangannya di tengah masa-masa sulit.
Namun, bayangkan jika malaikat agung itu turun di sebuah gang sempit pedesaan. Sayapnya yang membentang gagah ternyata terlalu lebar untuk ruang terbatas. Ketika ia mulai mengepakkan sayap untuk terbang, kibasannya justru merubuhkan genting rumah warga dan menyenggol tiang warung kelontong hingga ambruk berantakan.
Niat sang malaikat sungguh mulia: ia ingin membagikan kebaikan kepada semua orang. Tetapi di lapangan, kehadiran fisiknya justru membawa kehancuran sunyi bagi tatanan ekonomi kecil yang selama ini sudah berjalan mandiri.
Inilah metafora yang mencerahkan—sekaligus getir—tentang bagaimana potret kebijakan ekonomi kita hari ini berjalan . Pemerintah kita tampaknya sedang gemar sekali mengenakan jubah malaikat. Jubah itu bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). Desain programnya indah saat dipaparkan di atas panggung pidato. Pemerintah mengklaim bahwa lewat dua program andalan ini, mereka akan mampu menciptakan satu juta lapangan kerja baru bagi rakyat.
Siapa yang tidak ingin melihat satu juta orang kembali bekerja? Di tengah muramnya angka pengangguran—di mana saat ini ada satu juta lulusan sarjana kita yang menganggur luntung-lantung tanpa arah—kabar tersebut tentu bagaikan oase di tengah gurun.
Tetapi, lembaga kajian CELIOS justru melihat kenyataan sebaliknya. Mereka menyebut proyek-proyek andalan ini bukan sebagai penyelamat, melainkan proyek "kanibal".
Mengapa dibilang kanibal? Karena program ini tidak memberikan nilai tambah nyata pada pasar tenaga kerja yang ada. Yang terjadi justru adalah kanibalisasi terhadap lapangan pekerjaan yang selama ini sudah eksis menghidupi masyarakat lokal.
Logikanya sederhana tapi bikin mengelus dada. Ketika pemerintah mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) dan merekrut seorang manajer baru, di saat yang hampir bersamaan, warung-warung kelontong mandiri di sekitarnya justru terpaksa gulung tikar. Kenapa? Karena ekosistem perdagangan lokal ditarik paksa masuk ke dalam monopoli distribusi proyek bentukan negara.
Ini bukan penciptaan lapangan kerja baru, melainkan replace—mengganti orang mandiri yang sudah bekerja di kampung dengan pegawai baru bentukan birokrasi. Klaim angka "satu juta lapangan kerja" itu pun menjadi semu belaka. Sementara satu orang direkrut menjadi manajer Kopdes, beberapa pedagang kecil di sebelahnya kehilangan nafkah dan terdorong ke jurang kesulitan ekonomi.
Masalah ekonomi ini ternyata juga menyeret persoalan moral yang tidak kalah seriusnya bagi bangsa ini.
Awal tahun ini, pejabat pemerintah pernah berjanji dengan sangat meyakinkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengambil sepeser pun dari dana pendidikan. Publik pun sempat bernapas lega. Pendidikan anak-anak kita, yang merupakan investasi masa depan paling berharga, dirasa aman dari syahwat politik anggaran.
Namun, apa faktanya hari ini? Janji itu menguap begitu saja. Dana pendidikan kita ternyata tetap dipangkas dan diambil untuk membiayai makan gratis tersebut.
Membuat kebijakan yang kurang tepat sasaran adalah satu hal. Kita masih bisa memaklumi keterbatasan analisis para perumus kebijakan. Tetapi membuat kebijakan kurang baik, lalu membungkusnya dengan kebohongan publik, itu namanya double kill. Dua kali mati! Rakyat dihantam dari dua arah sekaligus: masa depan pendidikan anak dikorbankan, dan kepercayaannya dikhianati.
Lalu, bagaimana dengan benteng hukum kita? Mahkamah Konstitusi (MK) memang sempat mengeluarkan keputusan melarang penggunaan dana pendidikan untuk program makan gratis ini. Banyak masyarakat yang bersorak gembira dan memuji MK bagai malaikat penyelamat masa depan pendidikan anak bangsa.
Namun, jika kita membaca dokumen putusan itu dengan lebih teliti, ada hal yang sangat tricky di sana. Putusan larangan tersebut rupanya dibuat berbasis ruang waktu yang aneh. Keputusan itu baru akan berlaku penuh pada tahun 2028 nanti.
Artinya? Sepanjang tahun anggaran 2026 dan 2027, "pencurian" secara legal terhadap hak dana pendidikan anak-anak kita akan tetap berjalan mulus. Mengapa harus menunggu tahun 2028? Muncul dugaan bahwa pada tahun 2027 nanti, masa pengembalian investasi dari pihak-pihak tertentu sudah selesai, baru anggaran dikembalikan ke jalurnya. Sungguh kompromi hukum yang terasa janggal di telinga publik.
Padahal, jika pemerintah tulus ingin memotong pengangguran, jalurnya tidak perlu lewat proyek mercusuar ratusan triliun yang rawan hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek kelas atas.
Ada jalan lain yang jauh lebih konkret, sunyi, namun memiliki multiplier effect raksasa bagi ekonomi daerah: memperkuat Balai Latihan Kerja.
Anggaran program nasional kita mencapai ratusan triliun rupiah. Bayangkan jika setiap BLK kecil di kampung tidak perlu meminta dana miliaran rupiah. Cukup beri mereka suntikan dana Rp 5