Negara Menjajah Rakyat Tepat sehari setelah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kesunyian politik kembali terusik oleh aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) . Di tengah pembungkaman media nasional yang didanai penguasa, gerakan moral ini menyuarakan tuntutan yang sangat menghentak: "lepaskan penjajahan negara terhadap rakyat" . Melalui kacamata akademis Prof. Susi Sudarman, jeritan ini bukan sekadar retorika jalanan, melainkan deteksi nyata atas situasi "super abnormal" yang tercipta akibat kejahatan paralel dan tandem politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto . Indonesia hari ini sedang menghadapi fase penjajahan modern yang sistemik, di mana negara justru menjadi aktor utama penindasan warganya sendiri . Penjajahan era baru ini bermanifestasi subur melalui kuasa oligarki yang hidup sempurna di bawah rezim Jokowi . Berbeda dengan era Orde Baru yang berpusat pada satu keluarga penguasa saja, penindasan hari ini dilakukan secara berjemaah oleh faksi-faksi elit yang haus kekuasaan dan materi . Atas restu kekuasaan, oligarki diizinkan mengeruk kekayaan alam, menyita tanah adat, hingga melakukan keganasan lingkungan yang membawa petaka bagi rakyat kecil di Medan, Aceh, Padang, hingga Papua . Dimensi kebudayaan dan utang budaya negara terhadap kelompok adat yang dahulu menyerahkan kedaulatannya demi lahirnya Republik ini sengaja dilindas dan dilupakan demi akumulasi modal . Kejinya penjajahan gaya baru ini terletak pada operasinya yang halus dan tersamar . Jika dahulu rezim militer menggunakan tindakan represif ekstrem seperti membuang mayat ke laut, rezim sekarang menggunakan alat propaganda berupa ormas dan barisan buzzers di media sosial untuk menyerang cara berpikir masyarakat . Rakyat sengaja diperbodoh dan dininabobokan . Mereka diberi hiburan kompetisi dangdut televisi dan daster biru untuk diajak berjoget, guna menyamarkan penderitaan jutaan korban tak terlihat (invisible victims) yang hidupnya terpinggirkan . Di saat yang sama, rakyat diperas melalui penarikan berbagai macam pajak bertubi-tubi—mulai dari pajak perumahan hingga pajak pembelian—yang ironisnya digunakan untuk mendanai institusi semu demi Pemilu 2029 serta membeli kuda-kuda mewah milik elit penguasa . Bagi generasi muda, kepedihan ini terasa nyata dalam keseharian mereka . Mahasiswa dibebani biaya UKT yang melambung tinggi tanpa adanya jaminan ketersediaan lapangan kerja yang layak setelah lulus . Akibatnya, pengemudi ojek online (ojol) kian menjamur sebagai simbol kegagalan tata kelola pemerintahan (bad governance) yang dijalankan tanpa ilmu pengetahuan . Kebijakan populis seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) justru memicu kecemasan mendalam di kalangan orang tua karena kekhawatiran efek keracunan akibat buruknya standar pengawasan etis dalam program tersebut . Di panggung geopolitik, kedaulatan negara kian tergadaikan pada kekuatan transnasional demi syahwat politik elit . Demi mendapatkan akses kunjungan dan legitimasi dari Amerika Serikat setelah bertahun-tahun dicekal, Prabowo Subianto disinyalir menandatangani perjanjian dengan lobi-lobi internasional melalui perantara James Frenzy . Dokumen tersebut mewajibkannya untuk membuka hubungan dengan Israel serta melarangnya mengkritik Amerika Serikat maupun gerakan politik Zionisme . Akibatnya, Indonesia kian kecanduan menggunakan teknologi pengintaian intelijen dari Israel hanya untuk memata-matai dan menyadap email serta telepon rakyatnya sendiri . Ketergantungan ini diperparah oleh masuknya modal asing secara membabi buta . Kehadiran smelter milik anak Rothschild di Batam—yang terafiliasi dengan gerakan satanik dan talmudik—menjadi bukti nyata bagaimana elit global mencengkeram ekonomi kita . Sumber daya alam melimpah seperti emas, nikel, titanium, uranium, hingga rare earth dikeruk habis oleh para konglomerat yang bermarkas di Singapura dan London . Ketika konflik lahan terjadi, seperti di Lampung, aparat kepolisian justru berdiri membela kepentingan korporasi Malaysia alih-alih melindungi hak milik rakyat kecil . Universitas dengan gerakan mahasiswanya kini berdiri sebagai benteng pertahanan terakhir . Ketika media dibungkam, hanya perguruan tinggi yang dapat menginspirasi negeri untuk menanamkan kembali batas-batas konseptual (inscribing boundaries at the conceptual level) di dalam otak generasi muda guna melawan premanisme negara . Indonesia adalah bangsa yang sedang menderita luka budaya, luka ketidakadilan, dan luka penindasan yang teramat dalam . Untuk menyembuhkan luka-luka ini, kita mendesak lahirnya para pemimpin berintegritas layaknya "malaikat" yang tidak tergiur menumpuk emas dan kekayaan pribadi, melainkan mengabdi sepenuhnya pada keadilan, seperti sosok Baharuddin Lopa, Ali Sadikin, atau Tan Malaka .
Dibuat oleh AI·Mungkin mengandung kesalahan
Ringkasan Video
Dibuat oleh AI
This video features an analysis by Prof. Susi Sudarman from the University of Indonesia regarding the \"super abnormal\" state of Indonesian politics. It explores the rise of oligarchy, the erosion of democratic checks and balances, modern forms of state repression, and the influence of global interests, ultimately calling for intellectual courage and integrity to heal the nation.
Halo Sobat Matapena, selamat datang lagi di sesi Bedah Materi kita.
Nah, hari ini kita bakal langsung nyebur nih, ngebahas realitas politik Indonesia yang lagi hangat-hangatnya.
Kita bakal kupas tuntas hasil wawancara dengan Prof Susi Sudarman, salah satu akademisi Universitas Indonesia.
Beliau baru aja ngeluarin analisis yang, jujur aja, cukup bikin pikir keras ya.
Beliau nyebut era kita sekarang ini sebagai era super abnormal.
Wah, apaan tuh maksudnya? Yuk, mari kita urai benang kusut lanskap politik kita saat ini.
Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini.
Kita bakal mulai dari aspirasi mahasiswa turun jalan, lanjut ke situasi politik super abnormal,
terus bahas soal penjajahan negara terhadap rakyat, ancaman dan pengaruh global, krisis etika dan budi pekerti,
dan ditutup dengan gimana sih cara menyembuhkan luka bangsa kita.
Singkat, padat, langsung aja kita mulai ya.
Bagian pertama kita, aspirasi mahasiswa turun jalan.
Ingat nggak, tepat sehari setelah kita ngerayain kemerdekaan ke-81 kemarin,
jalanan tiba-tiba penuh sama adik-adik mahasiswa.
Sebenarnya apa sih yang bikin mereka sampai turun ke jalan begitu?
Prof Susi menyoroti realitas pahit di lapangan.
Bayangin aja, mahasiswa sekarang dicekik UKT yang selangit, padahal nggak semua dari keluarga berada kan?
Terus, begitu mereka lulus, eh, lapangan kerja formal ibarat barang langka.
Nggak heran kalau jumlah pengemudi ojol itu meroket luar biasa belakangan ini.
Ditambah lagi, mereka ngerasa media nasional kita udah mulai bungkam,
kayak disetir sama elit partai politik tertentu.
Makanya, mahasiswa merasa kampus tuh kayak sisa benteng terakhir buat mereka nyorain kebenaran.
Lanjut ke bagian kedua, situasi politik super abnormal.
Disinilah Prof Susi ngeluarin istilah super abnormal.
Menurut beliau, kepemimpinan tandem Pak Jokowi dan Pak Prabowo saat ini tuh
jalannya udah di luar logika politik yang wajar.
Harusnya kan ada check and balance ya?
Tapi yang beliau amati, kedua tokoh ini malah berkelinding,
nyiptain kondisi di mana kepentingan publik itu justru minggir,
dan oposisi yang sehat seakan-akan ditekan sampai habis.
Bener-bener situasi yang nggak biasa.
Dan mesin penggerak dari semua keabnormalan ini, apalagi kalau bukan, oligarki.
Menurut pandangan Prof Sudarman, sistem oligarki ini lagi hidup bener-bener subur
dan sempurna di bawah pemerintahan sekarang.
Sistem ini ibarat ngasih karpet merah buat segelintir elit untuk ngeduk kekayaan nasional,
nyita tanah rakyat, sampai mengeksploitasi sumber daya alam.
Dan yang bikin miris, seolah nggak ada konsekuensi hukum sama sekali buat mereka.
Lolos gitu aja.
Kita masuk ke bagian ketiga, penjajahan negara terhadap rakyat.
Ini bagian yang cukup menohok.
Gimana sih bentuk penjajahan di era modern ini?
Prof Susi ngebandinginya sama zaman Orde Baru.
Kalau dulu, represinya tuh kelihatan jelas di depan mata.
Ada militer turun tangan, atau orang-orang yang tiba-tiba hilang.
Kasat mata banget.
Tapi sekarang, taktiknya udah mutasi.
Jauh lebih halus, tapi efeknya sama-sama merusak.
Negara mainnya lewat ranah digital.
Ngerahin buzzer, pakai ormas, sampai ngasih tekanan ekonomi.
Hasilnya apa? Muncul korban-korban takasat mata.
Mereka nggak luka fisik, tapi mental dan keuangannya yang dihajar habis-habisan.
Dampaknya buat kita sehari-hari berasa banget loh.
Di sektor ekonomi, rakyat kecil tuh rasanya dikejar-kejar pajak tiada henti.
Tapi di sisi lain, anggaran negara malah bocor
buat ngurusin apa yang Prof. Susi sebut sebagai institusi-institusi semu
demi elit politik.
Ironis, kan?
Nggak cuma itu, tata kelola lingkungan kita juga makin babak-belur.
Bencana ekologis di Medan, Aceh, dan Padang
akibat eksploitasi alam tuh kayak diabaikan gitu aja.
Dan sayangnya, sering banget ditutup-tutupi dari obrolan publik.
Nah, kalau kekayaan kita terus-terusan disedot sama oligarki,
muncul satu pertanyaan besar nih.
Sebenarnya, siapa sih yang lagi pegang kendali negara ini di balik layar?
Menurut cetatan Prof. Susi,
elit dalam negeri kita ini konon sering banget bikin deal-deal
atau kesepakatan tertutup sama negara raksasa kayak Amerika Serikat dan Cina.
Beliau bahkan secara belak-belakan nyebut ada campur tangan konsep finansial dan digital
dari kelompok tertentu.
Lebih ngeri lagi, alat pengawasan atau teknologi intelijen asing
kabarnya justru dipakai buat memata-matai rakyatnya sendiri.
Beliau mempertanyakan dengan keras,
jangan-jangan kedaulatan kita udah digadaikan buat kepentingan bisnis elit global?
Contoh spesifik yang beliau singgung tuh kayak investasi keluarga Rothschild di Batam.
Kita lanjut ke bagian kelima, krisis etika dan budi pekerti.
Pertanyaannya, kok masyarakat kita kelihatan antang-antang aja ya ngeliat ini semua?
Nah, kata Prof. Susi, publik itu emang sengaja dijinakan,
ketimbang dikasih edukasi politik yang bikin melek.
Kita malah terus-terusan disuapi hiburan yang, ya, superficial banget.
Rakyat dikondisikan buat asik joget dangdut atau dihibur sama konten-konten receh,
ini ibarat obat bius biar kita terhibur sejenak,
tapi ujung-ujungnya mematikan nalar kritis.
Jadi kita nggak sadar kalau kedaulatan dan masa depan kita tuh lagi pelan-pelan dirampas.
Hancurnya integritas institusi kita ini nggak terjadi semalam aja.
Prosesnya sistematis banget.
Pertama, negara seakan lupa daratan sama kelompok adat
yang selama ini jadi pelindung kedaulatan kita.
Ini semacam hutang budaya yang sengaja dilupakan.
Kedua, pelajaran budi pekerti diam-diam dihapus dari sekolah,
putus sudah fondasi etika dasar buat generasi muda kita.
Ketiga, para elit malah dengan pedenya nunjukin perilaku korup dan semena-mena pakai kekuasaan.
Nah, efek domino paling parahnya yang keempat,
perampasan kekayaan negara ini akhirnya jadi hal yang dianggap normal,
alias dinormalisasi sama masyarakat.
Miris banget kan?
Bagian keenam, sekaligus jalan keluar dari materi kita,
menyembuhkan luka bangsa kita.
Ngelihat luka bangsa yang udah sedalam ini,
Prof. Susi ngasih semacam peringatan buat kita semua.
Beliau bilang, kita butuh retreat.
Maksudnya, kaum intelektual harus ambil waktu sejenak,
menur selangkah, dan mikir jernih.
Siapa sih sosok pemimpin berintegritas yang bener-bener pantas
nahodain kapal besar bernama Indonesia ini?
Beliau rindu banget sama figur langka macam almarhum Baharudin Lopa.
Figur penegak hukum yang hatinya lurus,
bukan yang cuma gila harta dan jabatan.
Untuk bisa pulih, kita nggak bisa diam aja.
Universitas harus ada di garis depan,
berani membedah dan mengkonseptualisasikan
struktur pendidasan yang lagi terjadi ini secara terang benderang.
Guru besar dan akademisi yang masih punya integritas
wajib bersuara tajam.
Pergerakan mahasiswa di jalanan itu harus dibarengi
dengan keberanian intelektual dari dalam kampus.
Gol akhirnya apa?
Kita butuh banget pemimpin yang nggak bisa disetir sama uang.
Pemimpin yang sungguh-sungguh mau memperlakukan warganya
sebagai manusia seutuhnya yang berhak hidup sejahtera.
Dari semua obrolan kita hari ini,
mulai dari cengkraman oligarki,
penjajahan gaya baru,
sampai manuver kepentingan global,
ada satu pertanyaan pamungkas dari Prof Susi
buat kita renungin bareng-bareng.
Setelah 81 tahun, apakah kita ini sungguh-sungguh
udah merdeka secara konseptual?
Hmm, silakan direnungkan ya.
Nah, sekian dulu sesi eksplorasi materi kita hari ini
di Kanal Matapena.
Kalau sobat merasa analisis ini ngebuka mata dan wawasan banget,
jangan lupa buat lakuin FLKS ya.
Follow, like, comment, dan share konten ini
biar makin banyak masyarakat yang melek sama realitas bangsa kita.
Sampai ketemu di analisis tajam berikutnya.