Kabinet banyangan dan indonesia karam

Menanti Emas, Menolak Karam: Belajar dari "Kamar Kecil" dan Koperasi Tengah Laut
Oleh: Esais Mata Pena (Gaya Dahlan Iskan)

Saya tertegun membaca kabar itu. Kabar yang rasanya menggelitik, sekaligus membuat dahi mengkerut. Akun Instagram Kabinet Bayangan di-hack! [3]

Bayangkan. Sebuah gerakan politik alternatif yang diisi oleh orang-orang pintar, tiba-kira akun media sosialnya berubah wajah [3, 42]. Dalam sekejap, isinya bukan lagi kritik tata negara, melainkan jualan ponsel murah dan tebus emas diskon besar-besaran [3]. Korban berjatuhan. Kabarnya ada sekitar 30 orang yang tertipu, masing-masing rugi di atas 9 juta rupiah [5].

Untung saja, kabinet bayangan punya "Menteri Digital". Namanya Mbak Nenden [5]. Hanya butuh waktu satu jam, akun itu berhasil direbut kembali [3, 5]. Pulih [5].

Tapi saya tidak ingin membahas urusan tebus murah emas itu. Saya tertarik pada metafora di baliknya. Jika "kabinet bayangan" yang baru seumur jagung saja sudah diincar peretas, bagaimana dengan "kabinet sungguhan" yang mengelola hajat hidup ratusan juta manusia? Bagaimana dengan benteng pertahanan digital negara kita?

Dari urusan retas-meretas ini, obrolan mengalir ke ruang tamu Back to BDM milik Budiman Tanuredjo [2]. Tamunya siang itu adalah Feri Amsari, sang menteri sekretaris negara kabinet bayangan [2]. Dari sanalah lahir istilah yang bagi saya sangat dahsyat: "kecewa bersangatan" [6]. Sebuah rasa kecewa yang sudah melampaui batas kulminasi [6].

Mengapa bisa begitu kecewa?

Mari kita bedah satu per satu, dengan kepala dingin.

Pertama, soal kabinet itu sendiri.

Tahukah Anda dari mana asal kata "kabinet"? Feri menceritakan sejarahnya dengan sangat menarik [45]. Secara harfiah, kabinet berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti "kamar kecil" [45]. Dahulu, Raja Inggris berkumpul dengan orang-orang kepercayaannya di sebuah kamar kecil untuk membicarakan urusan negara paling rahasia [45]. Hanya orang-orang terpilih. Ringkas. Efektif.

Tapi coba lihat apa yang terjadi di negara tetangga kita—sebut saja negara Konoha—atau bahkan negeri kita sendiri sekarang.

Kamar kecil itu sekarang diisi oleh 110 orang! [39]

Saya mencoba membayangkannya saja sudah sesak. Bagaimana mungkin sebuah "kamar kecil" diisi 110 orang? Jika rapat paripurna digelar, lalu masing-masing menteri diberi waktu bicara lima menit saja, berapa jam sidang harus berlangsung? [39] Presiden keburu mengantuk, kebijakan belum tentu ketok palu [39].

Padahal, kabinet bayangan hanya diisi 15 orang menteri [38]. Mengapa? Karena mereka membatasi pada 15 isu dasar pelayanan publik [38]. Feri bahkan menyebutkan, hasil penelitian menunjukkan jumlah menteri paling efektif untuk negara sebesar Indonesia adalah 21 menteri [40]. Di Amerika Serikat saja, yang mengurus 50 negara bagian dan bahkan sibuk mengurus urusan negara orang lain, menterinya hanya berkisar antara 15 hingga 21 orang [40].

Kenapa kita butuh 110 orang? Jawabannya sederhana, dan kita semua tahu: bagi-bagi kue kekuasaan [40]. Kamar kecil yang harusnya menjadi tempat merumuskan kebijakan sakral, kini berubah menjadi pasar malam yang bising.

Metafora kedua yang membuat saya terpingkal sekaligus sedih adalah soal koperasi.

Koperasi. Kita semua ingat Bung Hatta [12]. Beliau merancang koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat, tertuang indah di Pasal 33 UUD 1945 [12].

Tapi baru-baru ini, data Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi merilis angka yang luar biasa di website mereka [8]. Ada 16.734 titik Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia [8]. Hebat? Tunggu dulu.

Begitu titik koordinatnya dibuka, ribuan koperasi itu ternyata berada di dalam hutan [1, 8]. Dan yang lebih ajaib lagi: ratusan titik koperasi berada di tengah laut! [1, 8]

Ya, Anda tidak salah baca. Koperasi di tengah laut!

Saya membayangkan, bagaimana rapat anggota tahunan koperasi digelar di sana? Apakah para anggotanya harus mengenakan tabung oksigen dan baju selam? Ataukah ketuanya adalah lumba-lumba?

Ini bukan lagi sekadar salah ketik atau salah baca data [25]. Ini adalah potret buram tata kelola data ilmiah kita [1, 8]. Anak-anak muda yang percaya pada sains dan metodologi pasti akan menangis melihat kelakuan penyelenggara negara seperti ini [8]. Kita diberi hidangan ilusi, seolah-olah ekonomi bergerak hingga ke dasar samudra, padahal itu hanyalah angka kosong di atas kertas fiktif.

Ketiga, soal "Emas" dan "Bencana".

Kita sering sekali dicekoki narasi besar: Indonesia Emas 2045 [23, 24]. Kita membayangkan tahun itu kita akan berkilau layaknya logam mulia [23]. Tapi emas yang mana? Berapa karat? [23]

Feri Amsari justru melempar kekhawatiran yang realistis: jika pola pengelolaannya seperti ini terus, tahun 2045 bukan menjadi Indonesia Emas, melainkan Indonesia Bencana [29].

Tengok saja dunia pendidikan kita. Konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen [25, 27]. Angka yang sangat besar. Tapi anehnya, lebih dari 20 persen anggaran itu justru sering digeser untuk membiayai proyek-proyek non-pendidikan yang tidak ada