Anatomi Kekuasaan Modern

Tiga Setan dan Napas Panjang Perlawanan

Saya baru saja menyimak sebuah obrolan yang "panas". Bukan panas karena cuaca Jogja, tapi karena isinya yang membakar nalar. Tempatnya di sebuah festival yang judulnya saja sudah bikin telinga penguasa mungkin agak gatal: Festival Melawan. Ada dua tokoh di sana, Mas Uceng (Zainal Arifin Mochtar) dan Gus Muh (Muhyidin M. Dahlan). Mereka bicara tentang sesuatu yang kita semua rasakan tapi kadang sulit kita rumuskan: oligarki dan otoritarianisme baru.

Gus Muh punya metafora yang sangat mencerahkan soal siapa sebenarnya lawan kita. Beliau menyebutnya **"Tiga Setan Kekuasaan"**. Ini diambil dari konsep Trinitas Setan yang abadi sejak zaman Nabi Ibrahim. Siapa saja mereka? Pertama, **Firaun**—sang pemegang otoritas politik. Kedua, **Qarun**—sang pemilik harta atau oligarki. Ketiga, **Hamman**—sang akademisi atau intelektual yang melacurkan ilmunya untuk melegitimasi kekuasaan.

Ketiga setan ini tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Mereka satu paket. Di mana ada Firaun yang ingin berkuasa selamanya, di situ ada Qarun yang membiayai, dan ada intelektual yang sibuk mencarikan dalil agar tindakan mereka terlihat benar. Kalau di masa lalu mereka disebut nama individu, sekarang mereka menjelma dalam bentuk sistem yang rapi dan disiplin.

Mengapa ini penting? Karena saat ini kita sedang hidup dalam "Republik Eksperimen". Reformasi 1998 yang kita bangga-banggakan dulu, perlahan-lahan sedang dibunuh. Agenda-agendanya—mulai dari otonomi daerah hingga pemberantasan KKN—seperti sedang tahlilan malam pertama menuju kematiannya. Kita melihat kembalinya sentralisme dan militer ke ranah sipil, namun semua itu dibungkus dengan bedak yang cantik: **populisme**.

Mas Uceng mengingatkan kita tentang bahaya populisme ini. Penguasa sekarang sangat jago memoles diri agar terlihat "paling rakyat". Siapa yang mengkritik, langsung dicap sebagai antek asing atau suruhan George Soros. Strateginya licin. Mereka menggunakan mistifikasi—seolah-olah apa yang mereka lakukan selalu benar karena atas nama rakyat, meski proses menuju kekuasaannya menabrak konstitusi.

Salah satu "jualan" yang paling laris sekarang adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Metaforanya begini: ini adalah upaya "mengamputasi logistik" kesadaran rakyat. Rakyat disuruh kenyang perutnya agar otaknya berhenti bertanya. Padahal, di balik itu, ada konsolidasi kekuatan "Tiga O": **Otak (politik), Otot (senjata/militer), dan Ongkos (pendanaan)**. Inilah benteng-benteng baru yang sedang dibangun untuk menjaga kekuasaan tetap aman dari gangguan masyarakat sipil.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus menyerah karena sistem hukum sudah dikuasai mereka?.

Ada pelajaran menarik dari sejarah Jogja tentang **Surpranoto**, sang "Raja Mogok". Dia adalah seorang bangsawan yang bersumpah tidak akan pernah mengabdi pada pemerintah penindas. Senjatanya adalah **mogok**—sebuah tindakan *non-violence* yang paling ditakuti tiga setan tadi karena bisa memacetkan ekonomi. Mogok bukan sekadar berhenti bekerja, tapi sebuah pembangkangan sipil yang urgen untuk menarik garis tegas: kita tidak searah dengan penguasa yang curang.

Namun, perlawanan kita hari ini tidak bisa hanya mengandalkan semangat sesaat. Gus Muh memberikan nasihat yang sangat mendalam: lawanlah dengan **Hukum Berjalan 20 Mil**. Apa itu? Ini adalah tentang konsistensi. Perlawanan terhadap otoritarianisme bukanlah lari *sprint* 100 meter, melainkan **lari maraton**.

Kalau kita lari *sprint*, kita akan cepat lelah, stres, dan akhirnya putus asa lalu memilih "bergabung dari dalam" (yang biasanya berakhir jadi penjilat baru). Tapi kalau kita pakai prinsip maraton, kita tahu kapan harus lari cepat (interval), kapan harus lari santai (easy run), dan kapan harus mengatur napas. Kita harus memiliki daya tahan (endurance) untuk tetap **berisik** dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Berisik itu perlu. Jangan biarkan kekuasaan merasa nyaman dalam kesunyian. Kita harus terus mempertanyakan data. Kalau negara bilang ekonomi tumbuh atau swasembada pangan, tanyakan datanya. Jangan mau ditipu oleh jargon-jargon kosong. Kita harus berani mencari perspektif alternatif dan tidak terjebak dalam dikotomi politik yang itu-itu saja.

Satu hal lagi yang penting: kita harus memperkuat **institusi**, bukan orang. Kesalahan terbesar kita selama ini adalah sering terjebak dalam mistifikasi tokoh. Seolah-olah kalau sudah ada satu pemimpin populer, masalah selesai. Padahal, dalam demokrasi, kita tidak sedang memilih malaikat. Kita hanya memilih "setan yang paling kecil tingkat kesetanannya" (*lesser evil*). Begitu dia terpilih, detik itu juga kita harus menjadi oposisi yang paling galak untuk mengawasinya.

Kekuasaan itu seperti hantu—dia menakutkan karena kita tidak pernah mempelajarinya secara ilmiah di kampus-kampus. Kita dibuat takut untuk bereksperimen dengan gagasan baru, seperti sistem parlementer atau desentralisasi yang benar-benar adil, hanya karena "invisible hand" di belakang kepa