Militerisasi Koperasi

Militerisasi Koperasi

Lima orang meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan bus. Bukan pula karena sakit massal di kantor. Mereka wafat saat mengikuti pelatihan.

Pelatihan apa? Menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih.

Saya tertegun membaca beritanya. Begitu juga Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara yang vokal itu. Dia sampai mengulik berbagai dasar hukum untuk mencari tahu: mengapa calon pengelola koperasi harus dilatih ala militer?

Bayangkan. Calon manajer ini diminta tiarap. Memakai seragam dengan hiasan daun-daun di kepala—persis seperti prajurit yang mau menyergap musuh di hutan. Padahal, setelah lulus nanti, tugas mereka adalah mengecek stok barang di gudang. Memastikan kasir tidak salah hitung. Atau melayani warga desa yang mau meminjam modal.

Apa hubungannya manajer koperasi dengan kemampuan merayap di lumpur?

Alasannya selalu seragam: disiplin. Katanya, lewat "penderitaan bersama" dalam latihan fisik, jiwa korsa akan terbentuk. Persaudaraan jadi lebih kental.

Bivitri tidak setuju. Dia menyebut itu mitos. Disiplin itu banyak macamnya. Dosen punya disiplin sendiri—mengunggah laporan tepat waktu. Manajer punya disiplin sendiri—mengelola angka-angka. Tidak semua disiplin harus dimulai dengan *push-up* atau lari pagi memanggul senjata.

Lalu, siapa yang punya hajat ini?

Ternyata bukan Kementerian Koperasi. Bukan pula Kementerian Desa—meskipun kabarnya ada pakai Dana Desa. Pengadaan dan pelatihannya dipegang langsung oleh Kementerian Pertahanan. Ada juga nama PT Agrinas yang muncul dalam urusan pembangunan kantor dan toko-tokonya.

Ini yang bikin dahi berkerut. Secara tata negara, ini sudah campur aduk.

Memang, ada aturan soal Komponen Cadangan (Komcat) sejak 2019. Ada juga Perpres tahun 2021 yang membolehkan kementerian meminta pelatihan dasar militer. Tapi apakah tepat sasarannya?

Pak Prabowo, sebagai presiden, mungkin ingin cepat. Beliau punya latar belakang militer yang kuat. Beliau percaya cara militer itu efektif untuk mencetak hasil yang instan dan disiplin. Koperasi dibangun dari atas—*top down*—supaya segera berdiri di setiap desa.

Namun, risikonya besar. Kalau seleksinya tidak transparan dan tidak melihat kondisi fisik peserta, kejadian tragis seperti ini bisa terulang. Kabarnya, ada peserta yang ternyata sedang hamil sampai melahirkan saat pelatihan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam proses rekrutmennya.

Orang-orang ini butuh kerja. Di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, tawaran jadi manajer koperasi desa tentu menggiurkan. Mereka rela menjalani apa saja, termasuk latihan fisik yang berat, demi masa depan yang lebih baik.

Saran Bivitri sederhana tapi menohok: Berhenti dulu. Evaluasi total.

Nyawa manusia itu bukan sekadar angka statistik. Satu nyawa hilang, berarti ada orang tua yang kehilangan anak, atau anak yang kehilangan orang tua. Jangan sampai niat mulia memberdayakan ekonomi desa justru meninggalkan duka yang mendalam.

Membangun ekonomi itu butuh otak yang cerdas dan hati yang jujur. Bukan sekadar otot yang kuat dan kepatuhan buta ala komando.

Koperasi itu milik rakyat, bukan barak militer. **(Dahlan Iskan)**