Pembajakan Rasionalitas Publik

Mata Pena News & POV
Mata Pena News & POV
85 Tayangan video·6 Jul 2026

**Antara Nasi Bungkus, Begal Akal Sehat, dan Matinya Logika**

Saya sering membayangkan sebuah warung di pinggir jalan. Di sana, ada seorang dermawan yang memesan beratus-ratus nasi bungkus. Ia membayarnya dengan dompetnya sendiri, lalu membagikannya kepada tetangga yang sedang lapar. Semua orang hormat. Hatinya mulia, uangnya nyata,. Tapi, bayangkan jika ada orang lain datang ke warung yang sama. Ia mengambil nasi, membagikannya ke kerumunan, lalu minta disanjung sebagai pahlawan paling berjasa sejagat raya. Padahal, nasi itu dibayar pakai iuran orang-orang yang sedang ia beri makan. Itulah bedanya dermawan dan penguasa hari ini: yang satu merogoh kocek pribadi, yang satu merogoh APBN yang notabene adalah uang rakyat sendiri.

Masalahnya bukan cuma soal nasi. Sebelum piring-piring itu dibagikan, ada aksi "pembegalan" yang jauh lebih halus namun mematikan: **begal rasionalitas publik**,. Masyarakat kita sedang dibuat terkesima oleh selimut "kemuliaan" yang dibungkus rapi dengan label moralitas. Seolah-olah kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah mukjizat dari langit, bukan kewajiban administratif dari pajak yang kita bayar,. Ini adalah sebuah mistifikasi—politik dibungkus kain kafan kesucian agar kita tidak lagi bertanya: "Ini uangnya dari mana?" atau "Siapa yang sebenarnya menjadi pemilik dapurnya?",.

Di sekeliling singgasana kekuasaan, saya melihat fenomena yang menyedihkan: **"burung yang mengangguk-angguk"**. Pejabat-pejabat kita seolah kehilangan otot leher untuk menggeleng atau sekadar mengangkat tangan untuk mengkritik,. Mereka terjebak dalam apa yang disebut ilmuwan politik sebagai *spiral of silence* atau spiral keheningan. Mereka diam bukan karena setuju, tapi karena takut atau karena tahu suara mereka hanya akan memantul di tembok kekuasaan yang tak lagi punya telinga,. Saat penguasa hanya dikelilingi oleh pemuja dan pemuji, maka kebijakan yang salah pun akan tetap dianggap sebagai kebenaran mutlak.

Lihatlah betapa absurdnya orkestra kebijakan kita saat ini. Kita hidup di tahun 2026, era media sosial, big data, dan teknologi tinggi. Tapi manajemen negara kita mendadak berasa seperti tahun 1970-an. Logika pembangunannya ditarik mundur ke era komando,. Bayangkan, koperasi desa dibentuk dengan instruksi militer, bahkan anggotanya dipersenjatai dengan latihan fisik seolah-olah ekonomi bisa dibangun dengan baris-berbaris,. Apa hubungannya jualan beras atau mengelola warung desa dengan kemampuan merangkak di lumpur?.

Tragisnya, latihan "komando operasi" ini bukan tanpa korban. Sudah ada lima nyawa yang melayang dalam proses pembentukan koperasi yang dipaksakan ini,. Nyawa hilang, uang negara pun hilang, tapi penguasa tetap "gas terus",. Negara sebesar ini, dengan 200 juta lebih penduduk, tidak bisa lagi dikelola dengan ilmu **"telepati"** atau sekadar **"indra penciuman"** politik. Kebijakan publik harusnya lahir dari riset yang jujur, data yang jernih, dan kejujuran akademik,. Tapi sekarang, para ilmuwan dan profesor hebat diabaikan, dianggap hanya sebagai pengganggu frekuensi. Ribuan peneliti dan akademisi gagal mengingatkan Presiden karena ada "langit di atas langit" yang tidak bisa ditembus.

Akibatnya adalah penyakit rabun jauh yang kronis. Kebijakan kita menjadi *myopic*. Pandangannya pendek, hanya sampai ke kotak suara Pemilu 2029. Mereka tidak peduli kalau dana desa dipotong diam-diam secara tersentralisasi dari pusat demi mendanai program populis,. Di pelosok, ada sopir truk pengangkut pasir yang kini menganggur karena proyek padat karya desa berhenti total akibat anggarannya dikuras untuk program "panggung" di pusat. Hebatnya tipu daya ini, orang desa bahkan tidak tahu bahwa dana desa mereka telah "dirampok" secara legal melalui surat kementerian keuangan.

Kekosongan akal sehat ini makin diperparah dengan hilangnya martabat dunia pendidikan. Bayangkan, 2.600 rektor dan dosen dipanggil ke istana hanya untuk mendengar pidato satu arah tanpa dialog konstruktif. Jika para intelektual—rektor, dekan, dan profesor—berhenti menjadi penjaga gawang kewarasan dan malah menjadi pemandu sorak kebijakan yang tak logis, maka peradaban kita sedang berada di ambang kepunahan,. Pendidikan kita yang seharusnya melahirkan pemikir kritis, kini seolah-olah hanya memproduksi barisan orang yang takut bicara kebenaran,.

Harapan saya kini tertumpu pada **kelompok satu dari sepuluh**. Di negeri ini, orang berpendidikan tinggi hanya sekitar 12 persen. Artinya, dari sepuluh orang, hanya ada satu yang punya akses pada pengetahuan mendalam. Ibarat tim nasional Argentina, satu orang seperti Lionel Messi bisa membalikkan keadaan. Kita butuh "Messi-Messi" akademik yang berani bersuara (*speak up*), bukan untuk menghancurkan negara, tapi untuk mengembalikan martabat akal sehat. Jika perlu, lakukan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) jika sistem ini terus-menerus mematikan logika publik.

Solusinya sebenarnya sederhana, hanya butuh waktu sepuluh menit pidato politik