Lima orang meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan bus. Bukan pula karena sakit massal di kantor. Mereka wafat saat mengikuti pelatihan.
Pelatihan apa? Menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih.
Saya tertegun membaca beritanya. Begitu juga Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara yang vokal itu. Dia sampai mengulik berbagai dasar hukum untuk mencari tahu: mengapa calon pengelola koperasi harus dilatih ala militer?
Bayangkan. Calon manajer ini diminta tiarap. Memakai seragam dengan hiasan daun-daun di kepala—persis seperti prajurit yang mau menyergap musuh di hutan. Padahal, setelah lulus nanti, tugas mereka adalah mengecek stok barang di gudang. Memastikan kasir tidak salah hitung. Atau melayani warga desa yang mau meminjam modal.
Apa hubungannya manajer koperasi dengan kemampuan merayap di lumpur?
Alasannya selalu seragam: disiplin. Katanya, lewat "penderitaan bersama" dalam latihan fisik, jiwa korsa akan terbentuk. Persaudaraan jadi lebih kental.
Bivitri tidak setuju. Dia menyebut itu mitos. Disiplin itu banyak macamnya. Dosen punya disiplin sendiri—mengunggah laporan tepat waktu. Manajer punya disiplin sendiri—mengelola angka-angka. Tidak semua disiplin harus dimulai dengan *push-up* atau lari pagi memanggul senjata.
Lalu, siapa yang punya hajat ini?
Ternyata bukan Kementerian Koperasi. Bukan pula Kementerian Desa—meskipun kabarnya ada pakai Dana Desa. Pengadaan dan pelatihannya dipegang langsung oleh Kementerian Pertahanan. Ada juga nama PT Agrinas yang muncul dalam urusan pembangunan kantor dan toko-tokonya.
Ini yang bikin dahi berkerut. Secara tata negara, ini sudah campur aduk.
Memang, ada aturan soal Komponen Cadangan (Komcat) sejak 2019. Ada juga Perpres tahun 2021 yang membolehkan kementerian meminta pelatihan dasar militer. Tapi apakah tepat sasarannya?
Pak Prabowo, sebagai presiden, mungkin ingin cepat. Beliau punya latar belakang militer yang kuat. Beliau percaya cara militer itu efektif untuk mencetak hasil yang instan dan disiplin. Koperasi dibangun dari atas—*top down*—supaya segera berdiri di setiap desa.
Namun, risikonya besar. Kalau seleksinya tidak transparan dan tidak melihat kondisi fisik peserta, kejadian tragis seperti ini bisa terulang. Kabarnya, ada peserta yang ternyata sedang hamil sampai melahirkan saat pelatihan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam proses rekrutmennya.
Orang-orang ini butuh kerja. Di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, tawaran jadi manajer koperasi desa tentu menggiurkan. Mereka rela menjalani apa saja, termasuk latihan fisik yang berat, demi masa depan yang lebih baik.
Saran Bivitri sederhana tapi menohok: Berhenti dulu. Evaluasi total.
Nyawa manusia itu bukan sekadar angka statistik. Satu nyawa hilang, berarti ada orang tua yang kehilangan anak, atau anak yang kehilangan orang tua. Jangan sampai niat mulia memberdayakan ekonomi desa justru meninggalkan duka yang mendalam.
Membangun ekonomi itu butuh otak yang cerdas dan hati yang jujur. Bukan sekadar otot yang kuat dan kepatuhan buta ala komando.
Koperasi itu milik rakyat, bukan barak militer. **(Dahlan Iskan)**
Dibuat oleh AI·Mungkin mengandung kesalahan
Ringkasan Video
Dibuat oleh AI
This video analyzes the tragedy of the Kooperasi Merah Putih, where five civilians died during an extreme military-style training program intended for village cooperative managers. The discussion examines the confusing governance involving multiple ministries, the massive budget allocation, and the philosophical conflict between military obedience and managerial innovation.
Lima, angka ini bukan cuman sekedar statistik di atas kertas ya.
Lima, mewakili nyawa warga sipil yang tragisnya melayang.
Mereka ini individu-individu yang sedang mencari peluang karir,
berpartisipasi dalam apa yang seharusnya cuma jadi program pelatihan manajer biasa
buat sebuah kooperasi desa.
Tapi nyatanya, tragedi ini seketika mengubah inisiatif ekonomi menjadi duka yang sangat mendalam.
Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan materi kita kali ini.
Hari ini, kita bakal membedah topik yang lagi panas-panasnya jadi sorotan publik.
Tujuan kita disini sangat jelas.
Kita mau mengurai benang kusut soal tata kelola dan perdebatan konstitusi
di balik berita tragis Kooperasi Merah Putih ini.
Dan kita akan bahas semuanya secara imparsial.
Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya.
Ini adalah peta investigasi kita hari ini.
Kita mulai dari tragedi Kooperasi Merah Putih,
lalu masuk ke dinamika Kemenhan versus Kemenkop,
ngebahas anggaran dan PT Agrinas,
mengupas mitos disiplin militer,
dan ditutup dengan evaluasi dan transparansi terbuka.
Bagian pertama, tragedi Kooperasi Merah Putih.
Jujur saja, anomali delapangan ini sesungguh mengejutkan.
Coba bayangkan, warga sipil yang melamar kerja untuk posisi manajerial
malah diwajibkan ikut simulasi ala militer.
Mereka disuruh memakai kamuflasi dedaunan dengan tuntutan fisik yang luar biasa ekstrim.
Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala,
menurut temuan pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti,
ada perempuan hamil yang dibiarkan ikut tanpa proses penyaringan medis yang memadai.
Latihan brutal yang sama sekali nggak cocok untuk warga sipil inilah yang berujung fatal.
Bagian kedua, Kemenhan versus Kemenkop.
Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kooperasi butuh pengawasan militer?
Tabel ini dengan sangat berlian menggambarkan betapa besarnya jurang
antara ekspektasi publik dan realitasnya.
Logikanya kan, kooperasi dikelola oleh Kementerian Kooperasi
dengan fokus murni pada bisnis dan pelatihan sipil biasa.
Tapi prakteknya, wah, sangat tidak biasa.
Rekrutmen dipegang Kementerian Pertahanan,
dananya dari Kementerian Desa, terus infrastrukturnya dikerjakan oleh PT Agrinas.
Tata kelola multilapis ini jelas bikin publik bingung soal siapa yang sebenarnya memegang kendali penuh.
Usut punya usut? Ini tuh bukan kebetilan semata lho.
Ada jejak regulasinya.
Analisis Bivitri Susanti menyoroti pengesahan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional
di tahun 2019 yang memayungi Komcat.
Terus di 2021, ada perpres yang mengizinkan kementerian lain
buat meminta pelatihan dasar militer.
Nah, puncaknya di 2024, regulasi-regulasi abu-abu inilah yang jadi landasan
buat Kooperasi Merah Putih untuk menyisipkan rekrutmen bernuansa militer tersebut.
Lanjut ke bagian ketiga, Anggaran dan PT Agrinas.
1,5 triliun rupiah.
Ya, Anda nggak salah dengar. Angka yang luar biasa masif, kan?
Bivitri Susanti dengan tegas menyoroti betapa besarnya alokasi dana publik
yang dikucurkan untuk inisiatif yang tata kelolanya aja masih membingungkan begini.
Kalau kita bedah jaring pemangku kepentingannya,
aliran dananya ini makin bikin kita mengerngitkan dahi.
Kemenhan yang ngurusin rekrutmen.
PT Agrinas, sebuah perusahaan pihak ketiga,
sangat terlibat bangun infrastruktur fisiknya.
Terus, Kementerian Desa nyuplai uang lewat dana desa,
ditambah lagi skema dantuan dari Bank Himbara.
Keterlibatan pihak luar dalam pusaran dana antar kementerian ini
memunculkan pertanyaan yang sangat valid.
Sebenarnya buat apa sih tujuan akhir dari anggaran sebesar ini?
Di titik ini, perdebatan sentralnya terbagi jadi dua kubu
yang akan saya sajikan secara netral buat Anda.
Di satu sisi, pemerintah mengklaim ini murni pemberdayaan ekonomi,
sebuah upaya dari atas ke bawah untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja di desa.
Tapi di sisi lain, para kritikus khawatir banget
kalau ini tuh potensi militarisasi terselubung.
Mereka bertanya-tanya, jangan-jangan program sipil ini
secara diam-diam dipakai sebagai kendaraan
buat memperluas cadangan militer kita.
Pertanyaan besarnya sekarang,
apakah seorang manajer kooperasi itu betul-betul butuh latihan perang?
Para pendukungnya bilang, ini perlu untuk kedisiplinan.
Tapi para skeptis langsung menyoroti ketidaksesuaian yang ekstrim
antara apa yang dikerjakan seorang pengurus kooperasi
dengan metode perhatian pasukan tempur.
Jadi, poin krusialnya ada di kutipan ini.
Bivitri menyebutkan, ilmu pengetahuan lahir dari skeptisisme,
sementara dalam militer yang ingin diajarkan adalah kepatuhan.
Ini menangkap konflik filosofisnya dengan sangat sempurna.
Dunia manajerial itu butuh inovasi,
butuh ruang untuk bertanya dan memecahkan masalah.
Sebaliknya, pendidikan militer memang secara khusus didesain
untuk melahirkan kepatuhan mutlak.
Coba kita bawa perdebatan ini ke realitas sehari-hari.
Pekerjaan manajer kooperasi desa itu berkisar pada mengecek stok barang,
melayani kasir, dan ngurusin masalah administrasi.
Anda pastinya enggak perlu harus merayap di lumpur
atau punya solidaritas ala medan tempur
cuma buat nata tumpukan minyak goreng di etalase, kan?
Menerapkan disiplin tempur untuk menjalankan warung desa itu
rasanya betul-betul tidak logis.
Terakhir, bagian kelima.
Evaluasi dan transparansi terbuka.
Lalu, apa solusi kedepannya?
Berdasarkan analisis pakar,
ada tiga langkah tegas yang harus segera diambil pemerintah.
Pertama, hentikan program ini sekarang juga.
Jangan sampai ada korban jual lagi.
Kedua, lakukan evaluasi yang menyeluruh dan imparsial
untuk mencari tahu di mana letak kesalahan desain kebijakan ini.
Dan ketiga, pastikan ada transparansi absolut
buat semua proses rekrutmen di masa mendatang.
Transparansi nyata di lapangan itu bentuknya kayak gimana sih?
Sederhana aja.
Kalau memang ada aktivitas ala militer,
tulis dengan eksplisit di lowongan kerjanya.
Wajibkan tes kesehatan fisik yang ketat sebelum kandidat diterima.
Kasih opsi yang jelas buat mereka untuk mundur
tanpa dikenakan denda penalti kalau memang enggak sanggup.
Warga negara yang cuma mau cari kerja
itu berhak mendapat persetujuan yang jujur,
bukan tiba-tiba dihadapkan pada latihan fisik yang mengancam nyama.
Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda memikirkan satu hal ini.
Di mana sih kita harus menarik garis batas yang tegas
antara inisiatif pertahanan negara yang penting
dengan ruang kebebasan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sipil?
Kesimbangan antara ranah sipil dan militer dalam tata kelola modern
adalah sesuatu yang mutlah harus terus kita awasi bersama.
Teruslah Kritis, dan sampai jumpa di ulasan materi kita berikutnya.