Bukan Dukun Rotterdam Ferry Latuhihin itu unik. Waktu muda, ia ingin jadi filsuf. Suka seni. Suka musik klasik—terutama Debussy dan Chopin , . Tapi ibunya menelepon dari Jakarta. Kalimatnya tajam: "Apa kamu pulang mau jadi dukun?" . Ferry pun banting setir. Ia ambil ekonometrika di Rotterdam . Pulang ke Indonesia, ia tidak jadi dukun. Ia jadi ekonom. Pernah di Danareksa, pernah jadi Chief Economist di Bank BII . Sekarang, ia punya firma konsultan sendiri . Tapi, Ferry lagi risau. Sangat risau. Ia melihat ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sektor manufaktur kita merosot. Dulu, saat Soeharto jatuh, kontribusinya masih 30 persen dari PDB. Sekarang? Tinggal 17 persen . Orang bilang ini deindustrialisasi prematur. Tapi bagi Ferry, akarnya adalah masalah kelembagaan . Institusi kita dianggap tidak stabil oleh investor. Bayangkan, menteri ganti, regulasi ganti . Ferry punya pengalaman pahit: proyek listriknya mangkrak karena tarif diubah tiba-tiba setelah pergantian menteri . "Negara ini tidak punya tanggung jawab terhadap investor," katanya pedas . Kini muncul istilah yang bikin ngeri: "Sell Indonesia" . Bank investasi seperti JP Morgan kabarnya sudah memberi sinyal keras. Dana pensiun di Eropa mulai menganggap Indonesia tidak lagi layak investasi . Alokasi aset mereka dipangkas habis . Kenapa mereka takut? Pertama, birokrasi kita terlalu gemuk. Ada 108 menteri dan wakil menteri . Bandingkan dengan Amerika yang hanya punya sekitar 15 menteri . Kedua, kebijakan fiskal kita dianggap terlalu populis dan "bakar duit" . Ada program makan bergizi gratis, ada pembangunan tiga juta rumah . Moody's dan Fitch pun sudah mengubah outlook kita dari stabil menjadi negatif . Bahkan, kurs rupiah sempat menyentuh angka yang bikin sesak napas karena pasar merasa fundamental kita kedodoran akibat APBN yang "bakar duit" itu , . Ferry melihat ada dikotomi yang salah: seolah-olah harus pilih antara pro-rakyat atau pro-bisnis . Padahal, yang menciptakan lapangan kerja itu bisnis, bukan rakyat . Jika bisnis ditekan dengan pajak tinggi dan regulasi yang berubah-ubah, siapa yang mau masuk? , . Lalu, apa solusinya? Ferry menawarkan jalur "Ricardian": kembali ke keunggulan komparatif , . Kita punya alam yang luar biasa. Kita punya mangrove 3,5 juta hektare . Itu modal besar untuk ekonomi hijau. Potensi penyerapan karbonnya mencapai 3,5 gigaton . "Kita enggak ada alasan untuk miskin," tegasnya, asal kita bisa memonetisasi kredit karbon dengan akuntabilitas yang benar . Daripada membabat hutan untuk food estate yang belum tentu berhasil dan rawan korupsi, lebih baik kita jual "udara bersih" kita ke dunia , . Ferry juga menyinggung soal kualitas manusia. Skor PISA kita rendah . Kita kekurangan tenaga kerja di bidang STEM . Jika ingin maju, kita harus memilih: mau brain train seperti Jepang, brain gain seperti Australia, atau brain circulation seperti Tiongkok? , . Masalahnya, kita lebih sering membiarkan talenta kita "main catur" karena institusi yang tidak siap menampung keahlian mereka , . Ferry Latuhihin mungkin tidak jadi dukun. Tapi ramalan ekonominya hari ini terdengar seperti peringatan keras yang harus didengar. Sebelum "Indonesia Emas" hanya menjadi mimpi yang mustahil karena kita terlalu sibuk mencari rente dan melupakan esensi pembangunan yang sesungguhnya
Dibuat oleh AI·Mungkin mengandung kesalahan
Ringkasan Video
Dibuat oleh AI
Analisis ekonom Ferry Latuhihin mengenai tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari penurunan kepercayaan investor global akibat birokrasi yang gemuk dan tidak stabil, risiko defisit kembar, hingga ancaman deindustrialisasi. Sebagai solusi, diusulkan peralihan strategi menuju ekonomi hijau melalui monetisasi kredit karbon mangrove untuk menarik investasi berkelanjutan.
Oke, selamat datang di edisi Bedah Materi kita kali ini.
Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah analisis yang cukup tajam dan berani dari ekonom Ferry Latuhihin.
Kita akan bedah soal tantangan birokrasi di Indonesia saat ini, dan ada satu usulan putar balik yang super menarik soal ekonomi hijau.
Kenapa Anda harus peduli? Karena ini bukan sekedar angka-angka membosankan di atas kertas.
Kebijakan-kebijakan ini secara harfiah bakal menentukan nasib nilai tukar rupiah di dompet kita,
dan tentu saja prospek lapangan kerja buat kita semua ke depannya.
Material ini padat banget, jadi yuk kita langsung mulai aja.
Nah, kita mulai analisa ini dengan satu pertanyaan besar yang lagi panas-panasnya di market belakangan ini.
Kenapa sih investor global tiba-tiba banget ngasih sinyal sel Indonesia atau jual Indonesia?
Kok bisa? Mereka pada buru-buru cabut dan ngurangin aset-aset mereka di sini.
Kalau kita merujuk pada obrolan industri yang dikutip sama Ferry Latuhihin, sentimen ini bukan sekedar gosip belaka lho.
Institusi-institusi raksasa mulai nyatat kalau dana pensiun dari Eropa sekarang anggap Indonesia itu udah nggak layak investasi lagi.
Bayangin aja, alokasi aset taktis mereka dipangkas abis-abisan. Dari 2 persen, anjlok jadi cuma 0,5 persen.
Ini penurunan yang drastis banget, dan jelas jadi alarm merah buat pasar kita.
Jadi, buat mupas tuntas situasi ini, kita bakal lewatin 5 poin utama.
Mulai dari fenomena sel Indonesia, akar masalah kelembagaan kita, jebakan fiskal dan moneter, ancaman deindustrialisasi, dan terakhir, kita bakal lihat solusi menarik lewat ekonomi hijau.
Kita masuk ke bagian pertama, fenomena sel Indonesia, ngelihat lebih dekat gejala-gejala di pasar dan ancaman turunnya peringkat kita.
Ferry nunjukin beberapa red flag alias bendera merah yang lagi berkibar kenceng nih.
Lembaga pemeringkat kayak Moody's dan Fitch udah nurunin prospek Indonesia dari stabil jadi negatif.
Terus, yang gak kalah ngeri, MSCI lagi ngevaluasi buat nurunin status pasar kita jadi frontier market.
Artinya apa? Pasar kita dianggap lebih beresiko dan kurang liquid buat pemodal global.
Ditambah lagi, ada pelarian modal asing yang gila-gilaan, nyentuh 10 triliun rupiah cuma dalam waktu 1 minggu?
Usut punya usut, ini didorong sama praktik pasar yang kurang transparan.
Coba bayangin, ada saham-saham dengan valuasi yang gak masuk akal,
dimana rasio harganya terhadap laba atau piirnya nyentuh 400 sampai 500 kali lipat,
padahal saham yang bener-bener beredar di publik tuh di bawah 5 persen.
Gak wajar banget kan?
Masuk ke bagian kedua, akar masalah, yaitu beban kelembagaan.
Nah, yang jadi pertanyaan, sebenernya apa sih biang kerok dari kepanikan pasar dan kaburnya modal-modal ini?
Coba perhatiin angka 108 ini.
Menurut Ferry, masalah fundamentalnya itu ada di birokrasi dan institusi kita.
Buat ngasih gambaran seberapa bengkaknya institusi kita,
dia ngebandingin jumlah menteri dan wakil menteri di pemerintahan saat ini,
yang jumlahnya fantastis, 108 orang,
sama struktur pemerintahan negara-negara maju kayak Amerika Serikat,
yang jauh-jauh lebih ramping.
Nah, birokrasi yang super gemuk ini akhirnya nyiptain lapisan birokrasi yang ruwat,
ngebingungin, dan pastinya bikin gerak investor jadi lambat banget.
Parahnya lagi, birokrasi yang bengkak ini dibarengin sama aturan-aturan yang sering berubah mendadak.
Istilahnya susah ditebaklah.
Ferry nyatet beberapa insiden krusial,
misalnya pemotongan komisi Ojek Online yang tiba-tiba banget dari 20% jadi 8%.
Ini jelas ngancam kelangsungan bisnis mereka.
Terus, tiba-tiba ada pembentukan entitas baru
yang bikin orang takut bakal ada monopoli negara dan sentralisasi pasar.
Belum lagi perubahan tarif pajak penghasilan yang mendadak
buat produsen listrik swasta yang bisa langsung matiin proyek-proyek yang udah jalan.
Hal-hal kayak gini nih yang bikin penanam modal asing ngerasa
kalau iklim ekonomi kita sekarang lagi anti-bisnis banget.
Oke, lanjut ke bagian ketiga, jebakan fiskal dan moneter.
Beban birokrasi dan ketidakpastian aturan yang kita bahas tadi
ujung-ujungnya bakal tumpah dan dorong negara kita
masuk ke dalam jebakan kebijakan fiskal dan moneter yang bahaya banget.
Di sini, Ferry secara tegas misahin antara program populis
yang sifatnya cuma bakar duit, kayak program makan bergizi gratis,
proyek 3 juta rumah, atau subsidi energi yang jor-joran
dengan investasi yang bener-bener produktif.
Menurut dia, investasi yang harusnya kita kejar buat jangka panjang
itu adalah nurunin biaya logistik,
bangun infrastruktur transportasi,
ningkatin kualitas pendidikan STEM,
yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika,
dan tentunya ngebangun fondasi ekonomi hijau yang kuat.
Nah, poin krusial yang mau ditekankan di sini adalah
ancaman defisit kembar atau twin deficit.
Gampangnya gini, ini adalah situasi ngeri
di mana pengeluaran pemerintah lebih gede dari pendapatannya
dan di saat yang sama kita lebih banyak impor daripada ekspor.
Pengeluaran populis yang lepas kendali tadi
sangat beresiko nyiptain kondisi ini.
Ferry ngingetin, kalau udah begini,
kita malah ngundang serangan spekulan predator
yang bisa nghancurin nilai tukar rupiah.
Mirip-miriplah sama apa yang pernah dialami
di krisis-krisis masa lalu.
Akibat dari kebijakan makroekonomi yang rapuh ini,
Bank Indonesia jadi terpojok.
Bank sentral kita terpaksa nguras cadangan devisa
cuma buat nahan nilai tukar rupiah
biar nggak terjun bebas.
Yang bikin makin pusing, ada tekanan politik
dari aturan baru kayak Undang-Undang P2SK
yang secara terang-terangan minta Bank Indonesia
ikut nimbrung danain pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini jelas banget ngorbanin independensi Bank Sentral
di mata investor global.
Ingat lho, investor itu super sensitif
sama yang namanya campur tangan politik di Bank Sentral.
Kita melangkah ke bagian 4,
risiko nyata deindustrialisasi.
Kombinasi maut antara aturan yang suka berubah-ubah
dan tekanan fiskal ini,
pelan tapi pasti ngebawa kita ke sebuah
penyakit ekonomi kronis jangka panjang.
Datanya nggak bisa bohong.
Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia
itu udah nyungsep drastis.
Dulu, beberapa dekade lalu,
masih diangkat 30 persenan.
Sekarang, merosot di bawah 20 persen.
Bahkan diprediksi cuma sekitar 17 persen aja hari ini.
Ini tuh tanda yang jelas banget
dari penakit deindustrialisasi prematur.
Ibaratnya, kita kehilangan otot manufaktur kita
padahal kita belum sempat jadi negara maju.
Sayang banget kan?
Nggak cuma itu.
Ferry juga nyorotin kalau kebijakan maksain
hilirisasi industri, apalagi di sektor tambang,
punya cacat yang fatal.
Bukannya bikin makmur, kebijakan ini
malah seringnya nyitain emiserising growth
atau pertumbuhan yang menyengsarakan.
Maksudnya gini,
angka PDB nasional di atas kertas kelihatan naik,
tapi warga lokal di sekitar tambang tetap aja miskin.
Dan yang pasti, lingkungannya rusak parah.
Model begini tuh sangat ekstraktif
dan cuma nguntungin pemodal raksasa.
Terus, hambatan terbesar lainnya
buat sukses jangka panjang adalah
kita kekurangan talenta yang parah.
Bayangin, cuma 22 persen mahasiswa kita
yang ngambil jurusan sains dan teknologi.
Ketinggalan jauh banget dari negara tetangga kita,
Malaysia, yang udah nyentuh angka 43 persen.
Nah, ini ngebawa kita ke bagian kelima,
solusi ekonomi hijau mangrove.
Kalau industrialisasi teknologi tinggi
masih susah dikejar gara-gara
birokrasi dan kurannya tenaga ahli,
terus apa dong resep yang paling
masuk akal dan ngasih harapan buat kita sekarang?
Ferry punya usulan menarik.
Dia berpendapat Indonesia harus
putar arah balik ke keunggulan komparatif
kita yang sebenarnya,
yaitu modal alam kita yang luar biasa masif.
Sebagai seorang ekonom,
dia mikir secara Richardian.
Apa sih keunggulan mutlak yang kita punya
secara alami yang bisa narik pendapatan global?
Jawabannya simpel,
alam kita.
Dan lebih spesifik lagi,
kita bisa jualan lewat mekanisme kredit karbon.
Potensi raksasa ini bisa dirangkum
dalam satu angka,
3,5 gigaton.
Indonesia itu punya sekitar
3,5 juta hektare hutan mangrove.
Dan coba tebak, ekosistem ini punya
kapasitas buat nyerap emisi karbon global
sebesar 3,5 gigaton.
Ini angka yang bener-bener gila
dan jadi aset yang nilainya super fantastis
di tengah dunia yang lagi pusing
ngadepin krisis perubahan iklim saat ini.
Peta jalan yang diusulin Ferry
juga cukup sistematis buat dijalanin.
Pertama, kita monetisasi
modal alam ini lewat kredit karbon
berdaulat di pasar global.
Kedua, hasil duitnya dipakai
buat menggaji para penjaga hutan lokal.
Nggak tanggung-tanggung,
gajinya dua kali lipat UMR
biar mereka benar-benar sejahtera
dan semangat menjagain ekosistem itu.
Ketiga, kita bisa narik investasi asing langsung
yang emang fokus ke penghijauan
dan dana iklim global
karena mereka ini lagi antri
nyari proyek berkelanjutan.
Terakhir, modal baru yang masuk ini
kita putar lagi buat pelan-pelan ngedanain
reindustrialisasi nasional yang jauh lebih luas,
ramah lingkungan, dan berkelanjutan
buat masa depan.
Faktanya, permintaannya tuh udah ada
dan nungguin kita.
Entitas-entitas di Singapura,
pasar Eropa, sampai bank-bank
raksasa global tuh sebenarnya ngebet
banget pengen beli kredit karbon
dari Indonesia. Satu-satunya hal
yang nahan aliran duit triliunan ini masuk
cuma satu. Mereka butuh komitmen
alias kemauan politik yang kuat
dan kelembagaan yang transparan dari
pemerintah kita. Uangnya udah siap
di depan mata. Pertanyaannya cuma,
kita siap berubah nggak buat ngambil peluang itu?
Sebagai penutup dari bedah
materi kita kali ini, saya mau
ninggalin satu pertanyaan analitis yang
cukup provokatif dari kesimpulan
Ferry Latuhihin. Apakah bangsa ini
bakal terus-terusan terjebak dalam
jebakan populisme yang ekstraktif
dan cuma nguntungin segelintir pencari rente?
Atau, apakah Indonesia
akhirnya berani ngerangkul reformasi
birokrasi secara total buat
ngebuka potensi ekonomi hijau yang
nggak ada batasnya ini?
Analisis dan solusi jitunya udah kita kupas bareng-bareng.
Sekarang, cuma waktu dan keberanian
politik yang bisa ngejawabnya.
Terima kasih udah ngikutin sesi ini dengan
antusias dan sampai jumpa di bedah materi
seru berikutnya.