Danantara: Antara Diet Ketat dan Kursi yang Masih Rangkap
Saya membayangkan wajah Dony Oskaria saat ini. Pasti makin serius. Atau, meminjam istilah Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan kemarin, mungkin "makin botak". Bagaimana tidak, beban di pundaknya luar biasa besar: mengawal kelahiran **Danantara**, raksasa baru yang akan mengelola aset negara senilai USD 900 miliar hingga USD 1 triliun.
Presiden Prabowo memang sedang gemas-gemasnya. Beliau membongkar fakta yang membuat dahi berkerut: Indonesia punya lebih dari 1.000 BUMN. Isinya? Banyak yang cuma jadi beban *overhead*. Bayangkan, ada 750 Direktur Utama, ribuan direksi, dan ribuan komisaris yang harus digaji dari uang rakyat, padahal perusahaannya tidak untung. Strateginya jelas: **diet ketat**. Dari seribu lebih, dipangkas habis tinggal 250 perusahaan saja dalam dua tahun ke depan.
Tujuannya mulia: efisiensi dan transparansi. BUMN tidak boleh lagi dikelola secara birokratis ala kementerian, tapi harus lincah layaknya korporasi privat. Maka lahirlah Danantara sebagai *superholding*, meniru model Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Nomenklatur pun berubah; Kementerian BUMN dihapus dan diganti menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN yang langsung di bawah Presiden.
**Tapi, di sinilah letak seninya—sekaligus kritiknya.**
Saat Presiden sedang "bersih-bersih" dan menutup ratusan BUMN yang merugi, publik disuguhi pemandangan yang kontras: **ada 25 Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN**. Kritik pun muncul dari berbagai arah, termasuk dari mantan dosen ITB, Ardianto Satriawan, yang mengingatkan bahwa rangkap jabatan ini berpotensi menabrak putusan Mahkamah Konstitusi.
Ini yang saya sebut sebagai tantangan tata kelola. Di satu sisi, kita ingin Danantara menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang profesional. Target laba bersih gabungan untuk tahun 2026 pun dipatok sangat agresif: **Rp350 triliun hingga Rp360 triliun**, naik signifikan dari capaian 2025 yang hanya di kisaran Rp280 triliun.
Namun, profesionalisme itu butuh *check and balance*. Pengamat BUMN seperti Herry Gunawan menyoroti potensi konflik kepentingan yang nyata. Bayangkan, regulasi dibuat, diawasi, dan dijalankan oleh orang yang hampir sama dalam struktur baru ini. Ada ketakutan bahwa perubahan dari kementerian ke badan ini justru mengaburkan pengawasan publik.
Apalagi, secara yuridis, status BUMN kembali ditarik menjadi kekayaan negara yang dipisahkan lewat UU No. 16/2025, yang berarti BPK masih punya taring untuk mengaudit. Padahal, harapan awalnya adalah memberikan fleksibilitas penuh melalui prinsip *Business Judgment Rule* (BJR)—sebuah "angin segar" agar direksi berani berinvestasi tanpa takut otomatis dipidana jika terjadi kerugian bisnis murni.
Presiden Prabowo memang ingin BUMN menjadi "patriotik". Bukan hanya mencetak untung, tapi juga menjadi motor swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Lihat saja bagaimana Pertamina sekarang dipaksa berlari kencang mendukung transisi energi melalui *biofuel* dan hidrogen. Belum lagi keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek raksasa seperti IKN yang kini resmi masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kini, bola ada di tangan Danantara. Publik tidak butuh sekadar teori atau perubahan struktur di atas kertas. Publik menunggu *quick win*—hasil nyata yang bisa dikomunikasikan dalam waktu dekat.
Membangun gedung super-megah bernama Danantara itu satu hal, tapi memastikan tidak ada "penumpang gelap" di dalamnya adalah hal lain. **Mampukah BUMN kita benar-benar ramping dan sehat, ataukah diet ketat ini hanya berlaku bagi perusahaan kecil, sementara kursi komisaris tetap menjadi "jatah" yang tak tersentuh?**
Waktu yang akan menjawab. Sambil menunggu, mari kita lihat apakah rambut Pak Dony Oskaria akan benar-benar makin menipis demi mengejar setoran Rp350 triliun itu.
Dibuat oleh AI·Mungkin mengandung kesalahan
Ringkasan Video
Dibuat oleh AI
Presiden Prabowo sedang melakukan perombakan masif pada struktur BUMN Indonesia dengan target merampingkan jumlah perusahaan dari 750 menjadi 250 dalam dua tahun. Langkah ini bertujuan menghentikan inefisiensi finansial dan meningkatkan profitabilitas melalui pembentukan Danantara, sebuah superholding yang dirancang untuk mengelola aset negara secara profesional.
Halo semuanya.
Pernah nggak kalian bayangin sebuah perombakan ekonomi skala masif?
Nah, di pembahasan kita kali ini,
kita lagi nyaksiin sebuah pertaruhan bernilai triliunan dolar
di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Ini tuh bener-bener operasi masif buat merombak total struktur BUMN kita
demi masa depan ekonomi.
Oke, mari kita langsung beda isu ini.
Coba bayangin apa jadinya kalau sebuah negara tiba-tiba mutusin buat nutup atau ngelebur
750 perusahaan pelat merahnya.
Wah, drastis banget kan?
Tapi, ini bukan skenario fiksi lho.
Ini beneran target nyata yang lagi dieksekusi secara agresif saat ini juga.
Dan kalian tahu nggak?
Akar dari perombakan besar-besaran ini,
ini berawal dari rasa frustrasi Presiden Prabowo sendiri.
Beliau tuh sampai ngitung kasar begini.
Bayangin aja,
ada 750 direktur utama,
dikaliin jumlah direksinya,
terus dikaliin lagi sama jumlah komisaris.
Beliau secara belak-belakan nyorotin betapa gedenya uang rakyat yang selama ini ludes
Parahnya lagi, perusahaannya sendiri kadang nggak nyetak untung sama sekali.
Ini sih bener-bener pendarahan finansial yang nyata ya.
Buat ngasih gambaran ke kalian,
secara historis,
Indonesia itu pernah punya lebih dari seribu entitas BUMN.
Bayangin, seribu!
Sayangnya, banyak banget dari perusahaan ini yang justru kejebak dalam inefisiensi birokrasi,
tumpang tindik kewenangan,
dan ujung-ujungnya malah jadi beban buat keuangan negara karena merugi terus.
Ibaratnya, ini tuh struktur warisan masa lalu yang jalannya super lamban dan biayanya mahal banget.
Nah, mari kita lihat kelanjutannya.
Dari angka raksasa tadi,
target pemerintah sekarang tuh bener-bener agresif lho.
Mereka mau mangkas jumlahnya jadi cuma 250 perusahaan aja.
Dan yang bikin makin kaget,
target perampingan ekstrem demi efisiensi ini ditargetin kelar dalam waktu 2 tahun doang.
Wah, kebayang nggak sih seberapa ngebutnya restrukturisasi di lapangan nanti?
Terus, gimana cara pemerintah mengeksekusi rencana raksasa ini?
Masuk ke bagian pertama.
Lahirnya Danantara, sang superholding BUMN baru.
Perbandingan ini dinampilin dengan sangat jelas pergeseran besarnya.
Dulu, BUMN kita itu dikelola langsung di bawah sistem birokrasi kementerian BUMN.
Yang kita tahu sendirilah ya,
seringkali syarat sama kepentingan politis dan proses keputusannya agak lambat.
Nah, di model yang baru ini, kita beralih ke Danantara.
Entitas ini didesain sebagai superholding korporasi,
bertindak ibarat sovereign wealth fund semacam temasek di Singapura.
Tujuannya simpel,
biar pengelolaan aset negara itu lebih lincah, profesional,
dan fokus murni ke kinerja korporasi buat investasi jangka panjang.
Kalau kita perhatikan kronologinya,
fondasi hukum buat Danantara ini dibikin luar biasa kilat lho.
Menurut catatan dari Jurnal Hukum Lokus,
lewat UU nomor 1 tahun 2025 dan di susul UU nomor 16 tahun 2025,
kekuasaan negara yang super besar langsung ditransfer ke Danantara dalam sekejap.
Bahkan, kementerian BUMN perannya diubah cuma jadi badan pengatur aja.
Ini bener-bener reformasi kelembagaan jalur cepat buat ngekselerasi perpindahan aset.
Kenapa sih harus ngebut banget?
Ya, karena ambisi finansialnya juga nggak main-main.
Target laba kolektif BUMN ini diharapkan meroket tajam.
Dari awalnya sekitar 280 triliun rupiah di tahun 2025,
dan entara matok target laba bersih naik sampai 350 triliun rupiah di 2026.
Gila kan?
Mereka yakin bisa capai angka ini lewat disiplin modal yang super ketat
dan efisiensi operasional tanpa ampun.
Dan ini dia tujuan puncaknya.
1 triliun dolar AS.
Ya, kalian nggak salah dengar.
Di ajang World Economic Forum,
Presiden nyampein kalau target aset kelolaan Danantara diproyeksikan bakal tembus angka fantastis ini.
Dana segede ini nantinya difokusin buat mendanai masa depan Indonesia,
mulai dari suasem badapangan, ketahanan energi, sampai proyek hilirisasi raksasa.
Di atas kertas, angka-angka ini kedengerannya luar biasa hebat ya.
Tapi, ya namanya juga perubahan masif, pasti selalu ada risikonya.
Makanya kita masuk ke bagian kedua,
ancaman tata kelola atau resiko dibalik ambisi besar tadi.
Yang benar-benar menarik dari struktur kepemilikan ini adalah
apa yang disebut oleh Jurnal Lokus sebagai Delegated Corporate Authority.
Jadi gini, negara lewat BPPUMN sekarang cuma megang 1 persen saham seri A.
Sementara itu, 99 persen saham seri B dikendalikan penuh sama Danantara.
Ini ngebuka jalan buat konsentrasi kekuasaan ekonomi yang masif banget di satu entitas.
Danantara jadi punya keleluasaan luar biasa buat ngelola triliunan rupiah
di luar alur pengawasan APBN tradisional.
Benar-benar sebuah kekuatan raksasa.
Ngelihat struktur tadi, wajar dong kalau para akademisi dan pengamat secara objektif
langsung memetakan beberapa resiko krusial.
Mulai dari isu rangkap jabatan, potensi melemahnya audit independen dari BPK
gara-gara pergeseran status aset, masalah konflik kepentingan,
sampai sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif.
Tanpa mekanisme checks and balances alias saling awas yang seimbang,
sentralisasi sebesar ini tuh sebenarnya sangat rentan.
Ambil contoh konflik kepentingan yang paling disorot pengamat nih,
posisinya ada di puncuk pimpinan.
Saat ini, kepala BPB UMN yang tugasnya bikin aturan dan ngawasin
dijabat oleh Bapak Doni Oskaria.
Eh tapi di saat yang sama, beliau juga merangkap sebagai CEO Danantara,
yaitu pihak yang ngejalanin aturan dan ngelola investasi itu sendiri.
Para pengamat pun kritis nanya,
loh gimana ceritanya pembuat aturan, pengawas, dan pelaksana
bisa dijalankan oleh orang yang sama?
Dan ternyata, fenomena rangkap jabatan ini nggak cuma berhenti di level atas aja.
Ada 25, sekali lagi, 25 wakil menteri di kabinet saat ini
yang juga duduk sebagai komisaris di berbagai BUMN.
Para kritikus menilai praktik semakyam ini tuh nggak sejalan sama semangat reformasi birokrasi,
dan berbenturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
yang melarang praktek rangkap jabatan kayak gini buat posisi wakil menteri.
Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga,
pedang bermata dua dari Business Judgment Rule.
Jadi, poin krusial dari semua kelincahan gerak Danantara ini
sebenarnya bertumpu pada satu aturan hukum,
yaitu Business Judgment Rule atau biasa disingkat BJR.
Bahasa gampangnya gini,
aturan ini ngasih semacam perisai hukum buat para direksi BUMN.
Kalau perusahaannya rugi saat investasi,
direksinya nggak bakal langsung dipidanain,
asalkan, nah ini ada syaratnya,
asalkan mereka bisa ngebuktiin kalau keputusan itu diambil dengan iktikat baik,
kehatian-hatian, dan tanpa konflik kepentingan.
Ini tuh penting banget biar direksi berani ngambil risiko bisnis yang berani,
tanpa harus parno terus-terusan takut masuk penjara.
Tapi yaitu, jurnal lokus ngasih peringatan keras.
BJR ini bener-bener ibarat pedang bermata dua lho.
Kebebasan berbisnis kayak gini tuh mutlak butuh audit yang independen dan ketat.
Kalau BJR diterapin sementara kewenangan audit BPK malah dilemahkan,
atau pengawasan internalnya mandul karena konflik kepentingan tadi,
perisai hukum ini bisa berubah fungsi.
Alih-alih ngelindungin keputusan bisnis yang inovatif,
pengamat khawatir aturan ini malah bisa disalahgunain jadi tameng legal
buat nutupin praktik korupsi skala raksasa.
Pada akhirnya, pemerintah kita emang lagi masang taruhan yang luar biasa besar.
Lewat ambisi kelolaan aset 1 triliun dolar,
dan perampingan BUMN yang super agresif lewat superholding dan antara,
inisiatif ini jelas punya potensi buat mengubah total masa depan ekonomi kita.
Tapi, dengan beredarnya kekhawatiran soal lemahnya pengawasan independen
dan masih maraknya rangkap jabatan,
para pengamat ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar.
Akankah perjudian triliunan dolar ini sukses bawa kita jadi raksasa ekonomi,
atau justru memicu bencana tata kelola yang baru?
Nah, kalau menurut kalian sendiri, apakah risikonya sepadan?
Teruslah Kritis, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.