Dilema Hukum Ijazah Jokowi

**Simalakama Ijazah: Menunggu P21 yang "Ngeri-Ngeri Sedap"**

Sudah lebih dari 413 hari. Angka yang cukup panjang untuk sebuah perkara yang katanya sederhana: dugaan pencemaran nama baik. Tapi, bagi Abdul Gafur Sangadji dan tim kuasa hukum Roy Suryo CS, ini bukan sekadar urusan pasal-pasal. Ini soal pembuktian sejarah.

Inilah yang menarik. Kalau berkas perkara ini dinyatakan lengkap alias P21 oleh Jaksa, maka "perang" yang sebenarnya baru dimulai. Medan tempurnya pindah. Bukan lagi dari podcast ke podcast, tapi di ruang sidang yang dingin.

**P21 dan Hilangnya Imunitas**

Begitu perkara ini masuk pengadilan, status Pak Jokowi bukan lagi presiden yang punya imunitas. Di sana, beliau adalah saksi pelapor. Saksi kunci. Saksi utama. Beliau harus duduk sendiri, tanpa ditemani kuasa hukum di sampingnya saat diperiksa.

Di sinilah letak simalakamanya.

Selama ini, diskursus soal ijazah palsu hanya berputar di antara pengacara dan relawan. Tapi di pengadilan, beban pembuktian ada di pundak pelapor. Jika Pak Jokowi merasa dihina karena ijazahnya disebut palsu, maka beliaulah yang harus membuktikan di depan hakim bahwa ijazah itu asli. Caranya? Bukan cuma menunjukkan kertas berstempel, tapi menguliti seluruh riwayat akademiknya.

**Adu Kuat Hippocampus**

Dokter Tifa sudah pasang kuda-kuda. Senjatanya unik: *hippocampus*. Itu bagian otak yang menyimpan memori. Dr. Tifa ingin "menguliti" ingatan masa kuliah Pak Jokowi.

Pertanyaannya akan sangat teknis dan personal. Siapa dosen yang paling galak? Mata kuliah apa yang paling sulit? Di mana tempat kosnya dulu?. Orang yang benar-benar kuliah pasti bisa menjawab dengan cepat, tanpa *delay*. Kalau jawabannya "saya lupa", maka integritas akademik itu bisa dipertanyakan.

Apalagi ada temuan yang mengganjal dari tim pemburu ijazah. Konon, tidak ditemukan transkrip nilai program sarjana yang utuh. Yang ditemukan hanya catatan 122 SKS, padahal untuk jadi sarjana (S1) butuh minimal 144 SKS. Lalu ada soal jurusan "Teknologi Kayu" di CV yang disebut tidak ada di Fakultas Kehutanan UGM saat itu.

**Blunder atau Kepastian?**

Maka, banyak yang bertanya-tanya: apakah melaporkan kasus ini adalah langkah yang tepat atau justru *blunder* terbesar?.

Kalau Jaksa merasa bukti-bukti dari penyidik masih prematur, perkara ini bisa menggantung. Dan kalau sampai lewat batas waktu tanpa P21, pilihannya tinggal SP3. Jika itu terjadi, angin berbalik arah. Pak Jokowi bisa dilaporkan balik atas dugaan laporan palsu.

Dahlan Iskan mungkin akan geleng-geleng kepala melihat kerumitan ini. Sebuah ijazah yang seharusnya jadi bukti prestasi, kini malah jadi pintu masuk untuk menguji seluruh perjalanan hidup seorang tokoh bangsa di meja hijau.

Kita tunggu saja, apakah berkas itu akan sampai ke tangan hakim, atau menguap di tengah jalan demi "kepentingan umum". Satu yang pasti, di pengadilan nanti, yang bicara bukan lagi jabatan, tapi kekuatan memori dan keotentikan dokumen.