Mata Uang Kita Berpaspor Asing #oligarki #rupia

Uang Kita Berpaspor Asing

Saya sering merenung. Mengapa setiap tahun, saat data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) keluar, nama Singapura selalu bertengger di urutan pertama?. Di atas Tiongkok. Di atas Amerika. Seolah-olah negara sekecil titik di peta itu adalah gudang uang tak terbatas yang tumpah ke bumi Nusantara.

Padahal, kita tahu. Singapura tidak punya nikel. Tidak punya batubara. Tidak punya kebun sawit sejauh mata memandang. Lantas dari mana uang itu?

Jawabannya ada pada sebuah istilah yang terdengar gagah tapi menyimpan ironi: *Round Trip Investment*. Investasi perjalanan bundar. Atau, kalau boleh saya pakai metafora yang lebih sederhana: **Uang kita yang pulang kampung dengan menggunakan paspor asing**.

Begini ceritanya. Uang itu lahir di sini. Di tanah yang kita injak. Hasil dari keringat buruh dan kerukan perut bumi Indonesia. Para taipan besar kita—lima yang terbesar menguasai lebih dari 40 persen perputaran uang di Asia Tenggara—mengambil untung dari sini. Ada keluarga Wijaya dengan Sinar Mas-nya. Ada Wilmar. Ada Antoni Salim. Ada Sukanto Tanoto. Dan tentu saja, Garibaldi Thohir dengan Adaronya.

Uang hasil operasi bisnis di Indonesia ini tidak langsung diputar di sini. Ia "disekolahkan" dulu ke luar negeri. Biasanya ke Singapura. Di sana, uang itu masuk ke perusahaan cangkang (*shell companies*). Nama pemiliknya disembunyikan. Datanya dikunci rapat-rapat oleh regulasi Singapura yang memang sangat lihai menyediakan fasilitas "sembunyi-sembunyian" ini.

Setelah ganti baju, setelah pakai jas bermerek "investasi asing" atau *Foreign Direct Investment* (FDI), uang itu dibawa pulang ke Indonesia. Tiba di bandara, ia disambut karpet merah. Diberi fasilitas pajak. Diberi *tax holiday*. Padahal, sejatinya, itu adalah "rupiah kita" yang sedang menyamar.

Ini seperti seorang anak yang mencuri mangga di kebun ayahnya sendiri. Mangga itu dibawa ke pasar, dibersihkan, ditempeli stiker "Impor", lalu dijual kembali kepada ayahnya dengan harga lebih mahal. Sang ayah bangga karena bisa membeli mangga "impor", padahal pohonnya ada di halaman belakang.

Praktik ini bukan barang baru. Dunia sudah mengenalnya sejak medio 90-an. Tiongkok dulu melakukannya untuk membesarkan industrinya. Tapi ada bedanya. Di Tiongkok, kalau ada pemain yang terlalu eksploitatif atau nakal, mereka dihukum. Di kita? Negara justru sering kali hadir sebagai fasilitator melalui regulasi yang memudahkan proses ini terus berkembang.

Akibatnya fatal bagi urat nadi ekonomi kita: Rupiah. Ketika para taipan ini mengeksploitasi sumber daya kita, biayanya menggunakan Rupiah. Tapi begitu hasilnya dijual, uangnya diparkir dalam mata uang Dollar di Singapura. Kalau kita butuh barang itu lagi, kita harus membelinya dengan Dollar. Kita mengalami "bleeding" atau pendarahan nilai tukar karena perilaku bisnis yang tidak "balik kandang" ini.

Mengapa mereka begitu nyaman di Singapura? Jawabannya klasik: kepastian hukum dan perlindungan data. Di sana, mereka tidak perlu pusing dengan hiruk-pikuk politik multipai yang sering kali minta "jatah". Di sana, mereka cukup berbisnis.

Tapi yang lebih menarik adalah hubungan mereka dengan kekuasaan di dalam negeri. Dr. Abdullah Sumrahadi menyebut ada pergeseran peran yang dahsyat sejak era Orde Baru. Dulu, di zaman Pak Harto, konglomerat itu "diasuh". Mereka diatur, dikendalikan, dan berada di bawah ketiak kekuasaan.

Sekarang, situasinya terbalik. Pasca-Reformasi, konglomeratlah yang "mengasuh" pemerintah. Mereka masuk ke dalam pagar kekuasaan. Mereka menentukan aturan main. Melalui *political funding* atau pendanaan politik, mereka bisa mempengaruhi kebijakan, termasuk lahirnya undang-undang yang memberikan karpet merah bagi modal mereka.

Kita seperti sedang menonton drama di mana penontonnya mengira sedang melihat demokrasi, padahal di balik panggung, ada tangan-tangan kuat yang sedang mengatur arah lampu dan skenario.

Pertanyaannya: Sampai kapan?

Dr. Abdullah menaruh harapan pada Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena Prabowo punya pengalaman hidup yang lama di kawasan ini. Beliau tahu betul pola-pola permainan ini. Ada satu saran menarik: Prabowo harus berani bicara "hati ke hati" dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Keduanya punya hubungan baik. Keduanya bisa bersepakat untuk membatasi ruang gerak praktik *round trip* yang merugikan kedua negara.

Jika Indonesia dan Malaysia bersatu untuk memberikan sanksi atau mewajibkan repatriasi devisa secara ketat, Singapura yang selama ini menjadi "hub" akan terpaksa beradaptasi.

Namun, risikonya tidak kecil. Jika pemerintah terlalu keras, para taipan ini bisa "ngambek". Mereka bisa menarik modalnya secara masif dari pasar modal, membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok, dan nilai tukar semakin terpuruk. Itu adalah bentuk perlawanan dari kelompok bisnis yang merasa kenyamanannya terganggu.

Ini adalah ujian nyali bagi kepemimpinan baru. Apakah berani melakukan investigasi dan audit terhadap praktik investasi bundar ini?. Estimasi potensi u