
Mata Pena News & POV
337 pengikut
44 Tayangan video·11 Feb 2025
Kenapa sebuah negara bisa gagal?
Jika sebuah negara bisa diibaratkan
sebagai kapal besar yang berlayar di lautan waktu,
maka bagi negara yang gagal,
kapal itu tidak akan lama lagi tenggelam.
Apa yang membuat kapal itu tenggelam?
Bukan hanya karena badai besar
atau gelombang yang menggulung,
tetapi lebih karena kerusakan
pada tubuh kapal itu sendiri.
Dinding kapal yang gocor,
engsel-engsel yang patah
dan meseng yang macet akibat kurangnya perawatan.
Begitu juga dengan negara.
Ketika sistem politik dan ekonomi
yang ada di dalamnya tidak berfungsi dengan baik,
negara itu pun mulai terombang ambil,
kehilangan arah, dan akhirnya karang.
Dalam bukunya yang terkenal,
Why Nations Fail,
The Origin of Power,
Prosperity and Poverty,
Doran Acemeglu and James R. Robinson
memberikan sebuah penjelasan mendala
tentang mengapa negara bisa gagal.
Buku ini bukan sekedar membahas
tentang kemiskinan atau ketertinggalan,
tetapi juga menyeloti akar masalah yang lebih dalam,
yaitu institusi yang ada di dalam sebuah negara.
Menurut mereka,
penyebab utama kegagalan negara
bukanlah faktor geografis,
budaya, atau sumber daya alam,
tetapi institusi yang eksklusif,
dimana kekuasaan politik dan ekonomi
hanya dinikmati oleh segelintir orang,
sementara rakyat yang seharusnya dilayani
justru terabaikan.
Dalam pandangan Acemeglu dan Robinson,
negara gagal bukan disebabkan oleh
kekurangan sumber daya alam
atau posisi geografis yang buruk.
Sebaliknya mereka berargumen bahwa institusi,
baik itu dalam bentuk hukum,
pemerintahan, dan sistem ekonomi
yang mendasari kehidupan suatu negara,
adalah faktor utama yang menentukan
apakah negara tersebut akan berhasil atau gagal.
Negara-negara yang gagal
biasanya memiliki institusi eksklusif,
dimana kekuasaan politik dan ekonomi
dikendalikan oleh sekelompok kecil elit atau oligarki,
yang tidak memberikan kesempatannya adil
bagi seluruh rakyat.
Mereka menyebutnya institusi ekstraktif.
Institusi ekstraktif ini bekerja dengan
cara yang sangat sederhana,
namun berbahaya.
Orang-orang yang berkuasa menciptakan
sistem yang memperkaya diri mereka sendiri
dengan mengambilkan kesejahteraan rakyat.
Sistem seperti ini membuat perkembangan ekonomi
menjadi terbatas
dan ketimangan semakin mendalam.
Ini adalah penyakit yang tidak hanya merusak ekonomi,
tetapi juga memperburuk kehidupan sosial
dan politik negara.
Negara yang seperti ini terperangkap
dalam lingkaran setan ketidakadilan,
di mana kemiskinan, korupsi,
dan kekuasaan yang tidak terbagi
beracarila.
Jika kita menengok kondisi Indonesia hari ini,
kita bisa melihat adanya kecenderungan
yang sangat mirip dengan apa yang dijelaskan
oleh Acemoglu dan Robinson dalam buku mereka.
Negara kita,
meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah
dan potensi sumber daya manusia yang besar,
seringkali terjebak dalam permainan kekuasaan
atau Game of Thrones
yang dikendalikan oleh sekelintir orang.
Sekelompok oligarki yang menguasai
politik dan ekonomi,
ini adalah salah satu faktor
yang membuat Indonesia terjebak
dalam ketimbangan yang semakin lebar
antara kaya dan yang miskin.
Salah satu contoh nyata dari fenomena ini
adalah Undang-Undang Minerba,
mineral dan batubara,
yang disahkan pada tahun 2020.
Undang-Undang ini,
yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan
dan meningkatkan investasi di sektor pertambangan,
malah memberi ruang bagi oligarki ekonomi
untuk semakin menguasai sumber daya alam Indonesia.
Dalam banyak kasus,
proyek tambang dan pengolahan sumber daya alam lainnya
lebih sering diuntungkan oleh
sekelintir pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan.
Sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan
manfaat dari kekayaan alam ini,
justru menjadi korban dari kerusakan lingkungan
dan rendahnya lapangan pekerjaan.
Lebih miris lagi organisasi
masa besar dan kampus
yang setianya bisa menjadi kontrol kekuasaan
berusaha diredem suara kritisnya
dengan memberikan mereka konsesi tambang.
Kasus Lempang,
di mana tanah milik rakyat diambil alih
untuk proyek industri besar yang menguntungkan beberapa pihak,
adalah contoh nyata bagaimana negara gagal
mengelola kepentingan publik
dan memberi ruang bagi oligarki
untuk semakin kuat.
Proyek ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan sosial,
tetapi juga memperpuruk ketidakadilan yang ada.
Rakyat yang kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka
hanya bisa menatap proyek-proyek besar ini
dengan perasaan kecewa dan marah.
Seharusnya, proyek semacam ini
bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak,
namun kenyataannya malah memperbesar curang ketimpangan.
Lalu ada juga kasus pemagaran laut
yang dilakukan oleh para pemuda besar
yang memiliki akses istimewa
ke sumber daya alam di pesisir.
Laut yang seharusnya menjadi milik rakyat,
justru kini dipagali dan dikapling
untuk kepentingan segelintir orang.
Ini adalah contoh lainnya dari institusi ekstraktif
yang dijelaskan oleh Aceh Meklu dan Robinson.
Laut yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan bersama,
kini diperlakukan seperti properti pribadi
yang bisa dijual-beli.
Rakyat yang menggantungkan hidup pada laut,
terutama nelayan,
tidak memiliki akses lagi untuk mengelola
dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Jika kita menggunakan metafora yang lebih mendalam,
Indonesia saat ini bisa dianggap
seperti sebuah kapal besar yang sedang berlayar
dengan cepat ditenang lautan yang luas.
Namun, kapal itu memiliki banyak kebocoran di sana-sini.
Kebocoran itu bukanlah akibat dari badai atau cuaca buruk,
merupakan akibat dari kebocoran
yang disengaja oleh mereka yang mendalikan Kemudi.
Setiap kali kebocoran itu muncul,
mereka menambahnya dengan cara yang tidak tuntas,
hanya untuk melanjutkan perjalanan
tanpa memperbaiki kapal secara menyeluruh.
Bocoran-bocoran itu adalah korupsi,
ketimpangan sosial,
dan oligarki yang terus bergembang.
Semakin lama, kebocoran itu semakin besar
dan kapal yang sebelumnya tampak kukuh itu
mulai terasa goyah.
Ketika institusi negara tidak inklusif
dan lebih melayani kepentingan segeligit orang,
maka tidak ada yang bisa menjaga kapal itu dari karang.
Indonesia, seperti yang digambarkan oleh
Aceh Meglu dan Robinson dalam Worcester Nation,
memiliki tantangan besar dalam hal institusi yang inklusif.
Ketika kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok kecil elit
dan mereka memiliki kontrol atas politik dan ekonomi,
negara akan sulit untuk maju.
Korupsi yang merajalela,
ketimbangan yang semakin besar,
serta pengambil alihan superdaya alam oleh oligarki,
adalah tanda-tanda jelas bahwa Indonesia
tengah berhadapan dengan ancaman kegagalan negara.
Untuk menyelamatkan kapal besar ini,
Indonesia perlu membangun institusi yang inklusif,
yang memberi kesempatan bagi setiap warganya untuk berkembang
dan mendapatkan bagian dari kekayaan bangsa.
Jika tidak, kita hanya akan terus berlayar menuju kehancuran.
Sedikit harapan yang muncul,
apakah sang patriot mampu menahkodai kapal besar Indonesia
menuju pantai harapan?
Semoga.
Tetap bersama dengan Wanjaya,
di Mata Pena,
menguap esensi peristiwa.
