DULU DILARANG, SEKARANG DISURUH? Tragedi Kebijakan Satu Anak China

Bagaimana dengan keluarga yang dahulu dihukum? Bagaimana dengan kesempatan memiliki anak yang telah hilang? Kebijakan bisa diubah, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Sahabat Patriot, bayangkan sepasang suami istri menanti kelahiran anak kedua. Mereka sudah menyiapkan nama. Mereka membayangkan suara tangis bayi memenuhi rumah. Tetapi kemudian datang petugas pemerintah. Bukan untuk membantu persalinan, melainkan mempertanyakan apakah anak itu boleh dilahirkan. Bertahun-tahun kemudian, pemerintah yang dahulu membatasi kelahiran, justru mengajak warganya memiliki lebih banyak anak. Bahkan menawarkan uang untuk membantu membesarkan bayi. Bagaimana keputusan yang begitu pribadi bisa berubah menjadi urusan negara, lalu berbalik arah ketika keadaan berubah. Inilah ironi kebijakan penduduk Cina. Dan yang terpenting, bukan hanya jumlah bayi yang lahir, melainkan kehidupan keluarga yang terdampak oleh keputusan tersebut. Sejak sekitar 1979, pemerintahan Partai Komunis Cina mulai menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai satu anak. Tujuannya mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dianggap terlalu cepat. Aturannya tidak sama untuk semua keluarga. Di sejumlah daerah pedesaan dan kelompok tertentu terdapat pengecualian. Tetapi bagi banyak pasangan, terutama di perkotaan, memiliki anak kedua dapat membawa denda besar dan tekanan administratif. Dalam pelaksanaannya, berbagai laporan mendokumentasikan pemeriksaan kehamilan yang diwajibkan, sterilisasi paksa, dan aborsi yang dipaksakan oleh aparat di sebagian wilayah. Sahabat Patriot. Bayangkan hidup ketika keputusan paling pribadi dalam rumah tangga dapat berhadapan dengan kekuasaan negara. Berapa anak yang diinginkan sebuah keluarga berubah menjadi urusan target, izin, dan hukuman. Bagi pemerintah, yang terlihat adalah angka penduduk dan proyeksi ekonomi. Tetapi bagi keluarga, yang dipertaruhkan adalah tubuh seorang ibu, kelahiran seorang anak, dan masa depan mereka. Ketika pejabat lebih takut gagal. memenuhi target daripada mendengar suara manusia di hadapannya, sebuah kebijakan dapat berubah menjadi alat penindasan. Tahun 2012, seorang perempuan bernama Feng Jianmei tinggal di Provinsi Shaanxi. Ia sedang mengandung anak kedua dengan usia kehamilan sekitar 7 bulan. Petugas menuntut pembayaran sekitar 40 ribu yuan terkait aturan kelahiran. Keluarganya tidak mampu membayar. Feng kemudian dipaksa menjalani aborsi. Kasus itu memicu kemarahan luas, termasuk di China sendiri. Pemerintah daerah meminta maaf. Sejumlah pejabat diberi sanksi. Keluarganya akhirnya menerima kompensasi. Tetapi sahabat patria, bisakah sebuah permintaan maaf mengembalikan anak yang tak sempat lahir? Bisakah uang menggantikan kehilangan yang harus ditanggung keluarganya? Kasus Feng tidak berarti setiap keluarga Cina mengalami hal yang sama. Tetapi peristiwa yang terdokumentasi ini menunjukkan betapa berat akibatnya. Ketika kewenangan negara masuk terlalu jauh, Ke tubuh dan kehidupan warga Lalu waktu berjalan China berubah Pada 2016, semua pasangan menikah diperbolehkan mempunyai dua anak. Tahun 2021, kebijakan dilonggarkan menjadi tiga anak. Dan denda lama karena melampaui jumlah anak dihapuskan. Kini pemerintah justru berusaha mendorong kelahiran. Sejak 2025, pemerintah nasional memperkenalkan bantuan pengasuhan sebesar 3.600 yuan per tahun bagi setiap anak yang memenuhi syarat hingga usia 3 tahun. Program bantuan itu berlanjut pada 2026. Perhatikan perubahan ini. Dahulu jumlah anak dibatasi. Sekarang, keluarga diberi insentif agar bersedia mempunyai lebih banyak anak. Ini bukan berarti pemerintah sekarang mewajibkan setiap perempuan melahirkan. Dorongannya terutama melalui insentif dan kebijakan dukungan keluarga. Tetapi perubahan arah tersebut menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dihapus. Bagaimana dengan keluarga yang dahulu dihukum? Bagaimana dengan kesempatan memiliki anak yang telah hilang? Kebijakan bisa diubah. Tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Mengapa pemerintah mengubah arah? Karena Cina kini menghadapi kelahiran yang semakin sedikit dan penduduk yang semakin menua. Menurut data resmi, sepanjang 2023, lahir sekitar 7,92 juta bayi. Sementara 11,31 juta orang meninggal. Jumlah penduduk turun sekitar 3,39 juta dalam satu tahun. Bayangkan dampaknya dalam jangka panjang. Lebih sedikit anak yang tumbuh menjadi pekerja. Lebih banyak warga lanjut usia membutuhkan layanan kesehatan dan pensiun. Satu generasi yang tumbuh tanpa saudara kandung juga dapat menghadapi beban lebih besar dalam merawat orang tua yang semakin lanjut usia. Ada kota yang membangun rumah, tetapi calon pembelinya tidak bertambah seperti yang pernah diperkirakan. Namun kita harus teliti. Krisis kelahiran China tidak hanya disebabkan kebijakan satu anak. Biaya rumah, pendidikan, pekerjaan, perubahan gaya hidup, dan pilihan keluarga juga berpengaruh dalam materi digging into China. Muncul pula dugaan bahwa penduduk China mungkin jauh lebih sedikit daripada angka resminya dengan selisih sekitar 130 juta orang. Perkiraan itu masih diperdebatkan dan belum terbukti. Tetapi bahkan tanpa menerima dugaan tersebut, kenyataan yang dilaporkan pemerintah sendiri sudah cukup jelas. Jumlah kelahiran menurun, penduduk menua, dan yang dahulu hendak dikendalikan melalui pembatasan, kini sulit dibalik hanya dengan ajakan dan bantuan uang. Sebuah keputusan yang dibuat di ruang rapat dapat menjelma menjadi peraturan di seluruh negeri. Tetapi akibatnya tidak berhenti di atas kertas. Ia masuk ke kamar keluarga, ke rencana masa depan pasangan muda, ke kehidupan seorang ibu, ke anak-anak yang mungkin tidak pernah dilahirkan. Dan ketika pemerintah berganti kebijakan, masyarakatlah yang harus menjalani akibat dari keputusan sebelumnya. Inilah persoalan yang lebih besar daripada angka penduduk. Apakah pemerintah bersedia melihat manusia di balik statistik? Apakah pemerintah mampu mengoreksi kebijakan sebelum penderitaannya meluas? Atau masyarakat harus menunggu sampai kerusakan terjadi? Barulah para penguasa mengakui bahwa kebijakannya harus diubah. Bagi Indonesia, kisah ini mengingatkan pentingnya kebijakan kependudukan yang menghormati martabat manusia, keputusan keluarga, dan hak reproduksi. Pemerintah perlu merencanakan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Tetapi keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya dihitung dari angka yang ingin dicapai. Kita membutuhkan data yang jujur, kebijakan yang dapat dikritik, serta keberanian mengakui kesalahan. Karena keluarga bukan sekadar angka dalam laporan negara, anak bukan target statistik, dan seorang ibu bukan alat untuk memperbaiki kegagalan perencanaan. Suara Patriot, untuk Indonesia, berdaulat.