KIM MAKIN KUAT? TAPI RAKYATNYA? Harga Kekuasaan Dinasti Kim

Jika sebuah negara terus membutuhkan dukungan kekuatan luar untuk mempertahankan sistemnya, seberapa mandiri sebenarnya negara tersebut? Dan ketika hubungan antar negara berubah karena kepentingan masing-masing, siapa yang paling menanggung akibatnya? Sahabat Patria, bayangkan dua anak lahir pada hari yang sama di negara yang sama. Anak pertama berasal dari keluarga yang dianggap setia kepada penguasa. Masa depannya terbuka, anak kedua berasal dari keluarga yang pernah dicurigai pemerintah. Walaupun pintar dan bekerja keras, kesempatan hidupnya bisa jauh lebih terbatas. Bukan karena kesalahannya, melainkan karena siapa orang tuanya. Inilah salah satu kenyataan kehidupan di Korea Utara. Sementara dunia menyaksikan parade militer, rudal nuklir, dan Kim Jong-un yang semakin percaya diri, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Jika dinasti Kim semakin kuat, mengapa rakyatnya masih menghadapi begitu banyak pembatasan dan penderitaan? Digging into China membahas bagaimana Kim Jong-un berhasil membangun kembali kekuasaan keluarganya. Tetapi kita perlu melihat sisi lainnya. Sebab yang terlihat sebagai keberhasilan penguasa belum tentu menjadi keberhasilan rakyatnya. Korea Utara telah dipimpin tiga generasi keluarga Kim. Dimulai dari Kim Il-sung, kemudian Kim Jong-il, hingga Kim Jong-un yang berkuasa sejak 2011. Ketika Kim Jong-il memerintah, militer menjadi penopang utama kekuasaannya melalui kebijakan Songun atau mendahulukan militer. para jenderal memperoleh pengaruh besar dalam politik dan ekonomi. Tetapi ketika Kim Jong-un naik takhta, ia justru melihat kekuatan para jenderal sebagai sesuatu yang harus dikendalikan. Ia memperkuat kembali Partai Buruh Korea, mengganti elit militer, dan menyingkirkan tokoh yang dianggap mengancam kekuasaannya. Bahkan pamannya sendiri, Jang Song-taek, yang pernah membantu menjaga peralihan kekuasaan, dieksekusi pada 2013. Sahabat Patriot Bayangkan pesannya kepada seluruh pejabat negara, jika anggota keluarga penguasa saja dapat disingkirkan. Bagaimana dengan orang biasa? Dalam sistem seperti ini, kesetiaan bukan sekadar persoalan jabatan. Kesetiaan bisa menjadi persoalan keselamatan. Dan ketika semua orang takut kehilangan kedudukan, siapa yang berani mengatakan bahwa pemimpinnya salah? Di balik kekuasaan dinasti Kim terdapat sistem penggolongan sosial bernama Songbun. Sistem ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan riwayat keluarga dan kesetiaan politik yang dianggap mereka miliki. Akibatnya, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan kesempatan memperoleh kehidupan lebih baik dapat dipengaruhi oleh asal usul keluarga. Seorang anak dapat menanggung akibat dari pandangan politik kakek atau orang tuanya. Bukankah ini sebuah ironik? Sistem yang mengatasnamakan kestaraan justru mempertahankan perbedaan kesempatan berdasarkan keturunan dan kesetiaan kepada penguasa. Dan persoalannya tidak berhenti di sana. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025 menemukan bahwa pengawasan terhadap masyarakat semakin ketat. Akses informasi dibatasi, propaganda terus berlangsung, kam tahanan politik masih beroperasi, bahkan hak atas pangan tetap menjadi persoalan serius. Sementara itu, masyarakat menghadapi ancaman hukuman berat karena mengakses atau menyebarkan informasi yang dilarang. Sahabat Patriot Bayangkan hidup di sebuah negeri, ketika menonton tayangan asing, dapat membawa risiko hukuman. Ketika orang tidak bebas berbicara. Ketika seseorang harus mempertimbangkan keselamatan keluarganya sebelum menyampaikan pendapat. Negara mungkin mampu mengendalikan perilaku rakyatnya. Tetapi, apakah itu berarti negara berhasil membangun kehidupan mereka? Pada Februari 2026, Kim Jong-un kembali dikukuhkan sebagai pemimpin Partai Buruh Korea. Pemerintahannya juga mengumumkan rencana pembangunan lima tahun TAN, termasuk industri, pertanian, dan pembangunan daerah. Korea Utara memang bukan negara yang berhenti berubah. Namun, kita perlu membedakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak manusia. Selama bertahun-tahun, Korea Utara menghabiskan sumber daya besar untuk kemampuan militer dan program nuklirnya. Kim ingin dunia memperhitungkan negaranya. Tetapi kekuatan rudal tidak dapat menggantikan kebutuhan pangan. Para demiliter tidak dapat menggantikan kebebasan berpikir. Dan persenjataan modern tidak otomatis menjamin rakyat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Sebuah rezim bisa memiliki kemampuan militer yang menakutkan. Sementara masyarakatnya tetap menghadapi persoalan mendasar. Kekuatan negara seharusnya juga diukur dari kehidupan manusia yang dilindunginya, bukan hanya senjata yang dimilikinya. Kim Jong-un memahami bahwa mempertahankan kekuasaan membutuhkan dukungan dari luar negeri. China selama ini menjadi mitra ekonomi utama Korea Utara. Tetapi ketika Rusia berperang melawan Ukraina, Kim melihat kesempatan baru. Pyongyang memasok persenjataan dan mengirim pasukan untuk membantu Rusia. Sebagai imbalannya, hubungan tersebut membuka peluang memperoleh sumber daya ekonomi, bantuan, dan kerja sama militer. Pada 2024, Kim dan Vladimir Putin menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Sementara itu, perdagangan Korea Utara dengan China pada 2025 kembali mendekati tingkat sebelum pandemi. Kim kini memiliki hubungan penting dengan dua kekuatan besar. Dari sudut strategi mempertahankan rezim, langkah ini memberikan ruang gerak lebih luas. Tetapi, sahabat patriot, ada persoalan mendasar. Jika sebuah negara terus membutuhkan dukungan kekuatan luar untuk mempertahankan sistemnya. seberapa mandiri sebenarnya negara tersebut. Dan ketika hubungan antar negara berubah karena kepentingan masing-masing, siapa yang paling menanggung akibatnya? Sering kali rakyat biasa yang paling sedikit memiliki suara dalam keputusan tersebut. Kini perhatian dunia juga tertuju kepada putri Kim Jong-un, yang dikenal sebagai Kim Ju-ae. Ia semakin sering tampil bersama ayahnya dalam kegiatan militer dan kenegaraan. Pada September 2026, Intelijen Korea Selatan kembali menyampaikan penilaian bahwa Putri Kim kemungkinan besar sedang dipersiapkan sebagai penerus. Namun Korea Utara belum mengumumkan penetapan resmi. Jika kelak terjadi, dinasti Kim berpotensi memasuki generasi keempat. Empat generasi kekuasaan satu keluarga. Pertanyaannya, bukan hanya siapa yang akan menggantikan Kim Jong-un, tetapi mengapa masa depan sebuah bangsa harus terus ditentukan melalui garis keturunan satu keluarga. Disinilah kita melihat perbedaan antara negara yang dibangun untuk melayani rakyat dan negara yang kelembagaannya dipusatkan untuk menjaga kelangsungan penguasa. Sahabat Patria, kisah Korea Utara mengingatkan kita bahwa bertahannya sebuah pemerintahan tidak otomatis membuktikan keberhasilannya menyejahterakan rakyat. Bagi Indonesia, ini pelajaran yang sangat penting. Kita harus menjaga Pancasila, kemanusiaan, kebebasan beragama, pendidikan, supremasi hukum, dan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara. Jangan sampai kesetiaan kepada seseorang menjadi lebih penting daripada kebenaran. Jangan sampai negara begitu kuat mengawasi rakyat, tetapi lemah melindungi hak-haknya. Dan jangan sampai masa depan bangsa ditentukan oleh kepentingan satu keluarga atau kelompok kekuasaan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah berapa lama penguasanya mampu bertahan, melainkan seberapa baik rakyatnya dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan memiliki masa depan. Suara Patriot untuk Indonesia Berdaulat.