Kembali menata negara| Episode 12| Rumah Rakyat: Rumah Layak atau Sekadar Mengejar Target?

Rumah bukan hadiah politik. Rumah bukan sekedar proyek pembangunan. Rumah adalah fondasi keluarga. Salam patriot, salam sahabat. Sahabat patrion, kembali kali ini di edisi yang ke-12 kita angkat tema Rumah layak atau sekedar mengejar target? Kita memang perlu kembali menata negara dengan mengubah cara pandang kita. Stop Sosialisme. Sahabat patriot, mari coba kita bayangkan sebuah keluarga kecil yang akhirnya menerima kunci rumah pertama mereka. Setelah bertahun-tahun tinggal dikontrakan, kini mereka mempunyai tempat yang dapat disebut milik sendiri. Anak-anak memiliki kamar, orang tua tidak lagi takut biaya sewa naik, ada harapan untuk membangun kehidupan yang lebih tenang. Siapa yang tidak mendukung keluarga seperti ini? Rumah adalah kebutuhan dasar, rumah adalah tempat anak bertumbuh, tempat keluarga beristirahat, dan tempat manusia merasa aman. Karena itu, ketika pemerintah menjalankan program 3 juta rumah, tujuannya patut dihargai. Pemerintah menyatakan program ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, programnya mencakup pembangunan dan renovasi rumah di desa, kota, serta kawasan pesisir. Namun sahabat patriot, rumah rakyat tidak boleh hanya dilihat sebagai angka. 3 juta rumah terdengar sangat besar. Tetapi pertanyaannya bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun. Pertanyaannya adalah, di mana rumah itu dibangun, bagaimana kualitasnya, siapa yang menerimanya, dan apakah keluarga tersebut benar-benar mampu hidup di sana? Sebuah bangunan belum tentu menjadi rumah. Rumah murah yang berada sangat jauh dari tempat kerja dapat menjadi mahal karena biaya transportasi. Waktu yang seharusnya digunakan bersama keluarga, akhirnya habis di perjalanan. Media Indonesia pernah menyoroti banyak rumah subsidi yang kosong. Salah satu penyebab yang disebut adalah lokasi yang terlalu jauh dari pusat pekerjaan dan fasilitas sehari-hari. Ada sekitar 300 lebih unit rumah, tapi yang di Huni hanya sekitar seratusan. Jadi kendalanya itu ya, bangunan tidak layak Huni, itu salah satunya. Terus yang keduanya juga sarana-perasarana di sini belum diperhatikan. Salah satunya itu masalah jalan, masalah got irigasi, dan juga masalah penerangan, semuanya itu suaranya dari warga. Jadi salah satunya kenapa pemilik rumah ini belum Minghuni, salah satunya faktornya itu, bang. Artinya, rakyat memang memperoleh rumah yang lebih murah, namun mereka harus membayar harga lain. Waktu, ongkos perjalanan, kelelahan, dan hilangnya kebersamaan keluarga. Kalau akhirnya rumah itu tidak ditempati, apakah program tersebut masih dapat disebut berhasil? Sahabat Patriot, persoalan berikutnya adalah kualitas. Pada Februari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengakui telah melihat rumah subsidi di sejumlah lokasi yang bermasalah, termasuk mengalami banjir dan keretakan. Pemerintah kemudian menegaskan bahwa pengembang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh terus mendapat kesempatan membangun rumah subsidi. Sahabat Patriot, pertanyaan itu penting. Rakyat kecil bukan berarti pantas menerima kualitas kecil. Rumah subsidi tetap harus aman. Dinding tidak boleh mudah retak. Saluran airnya harus berfungsi. Lokasinya tidak boleh menjadi langganan banjir. Air bersih, listrik, jalan, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan transportasi harus dipikirkan sejak awal. Jangan sampai keluarga mencicil selama belasan atau puluhan tahun untuk sebuah rumah yang justru menjadi sumber masalah. Sebelum kita lanjutkan, Sahabat Patriot, bantu tekan lombol like apabila pembahasan ini penting dan tulis pendapat di kolom komentar. Apakah keberhasilan program perumahan cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun? Yuk bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami bahwa rumah rakyat harus dinilai dari kehidupan yang tumbuh di dalamnya, bukan hanya dari jumlah kunci yang dibagikan. Kita juga perlu membicarakan keterjangkauan. Harga rumah dapat disubsidi, bunga cicilan dapat diringankan, tenor pembayaran bahkan dapat diperpanjang, namun keluarga tetap harus membayar cicilan setiap bulan. Kalau penghasilannya tidak tetap, pekerjaannya jauh, ongkos transportasinya tinggi, dan kebutuhan hidup terus meningkat, cicilan yang terlihat murah tetap dapat menjadi beban. Karena itu, program perumahan tidak boleh dipisahkan dari lapangan kerja, transportasi, dan perencanaan kota. Rumah seharusnya mendekatkan keluarga kepada kehidupan, bukan memindahkan keluarga ke tempat yang jauh hanya karena harga tanahnya lebih murah. Pemerintah sendiri mengakui bahwa program 3 Juta Rumah menghadapi tantangan pembiayaan, ketersediaan lahan, kualitas bangunan, data penerima, dan ketepatan sasaran. Karena itu, pemerintah Kementerian PKP menyatakan perlunya peta jalan agar pelaksanaan program lebih terukur, terintegrasi, dan tepat sasaran. Pengakuan ini harus menjadi titik perbaikan. Jangan hanya mengejar target fisik. Periksa siapa yang menerima. Periksa kualitas bangunannya. Periksa apakah rumah tersebut benar-benar dihuni. Periksa apakah lokasinya dekat dengan sumber penghidupan. Dan periksa apakah keluarga masih mampu menjalani kehidupan setelah membayar cicilannya. Sahabat patriot, tidak setiap program rumah rakyat adalah sosialisme. Negara memang perlu membantu masyarakat yang tidak mampu memperoleh rumah layak. Negara dapat menyediakan tanah, infrastruktur, aturan yang jelas, subsidi yang tepat sasaran, serta perlindungan dan pengembang yang tidak bertanggung jawab. Namun arahnya menjadi berbahaya ketika rakyat diperlakukan hanya sebagai angka penerima manfaat. Dan pemerintah merasa keberhasilan cukup dibuktikan dengan target jutaan unit. Rumah bukan hadiah politik. Rumah bukan sekedar proyek pembangunan. Rumah adalah fondasi keluarga. Karena itu cara terbaik membantu rakyat bukan selalu membangun semuanya dari pusat. Negara juga dapat memperkuat kemampuan keluarga untuk membangun atau memperbaiki rumahnya sendiri melalui bantuan stimulan, gotong royong, kepastian atas tanah, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis. Pendekatan seperti ini menempatkan keluarga sebagai pelaku, bukan sekedar penerima. Negara membantu, tetapi rakyat tetap membangun. Negara membuka jalan, tetapi keluarga tetap bertanggung jawab atas kehidupannya. Keberhasilan program rumah rakyat harus diukur melalui pertanyaan sederhana. Apakah rumahnya aman? Apakah benar-benar diunik? Apakah dekat dengan pekerjaan dan fasilitas dasar? Apakah cicilannya masih masuk akal? Apakah keluarga menjadi lebih kuat setelah tinggal di sana? Kalau jawabannya tidak, mungkin kita hanya sedang membangun bangunan, bukan membangun kehidupan. Sahabat Patriot, dengan episode ini kita menutup fase kedua. Program-program yang menciptakan ketergantungan. Kita telah melihat bagaimana program yang dimulai dengan niat menolong dapat melemahkan rakyat ketika negara mengambil terlalu banyak peran. Pada episode berikutnya, kita memasuki fase ketiga, jalan pulang. Kita akan mulai dari tempat pertama manusia dibentuk, yaitu keluarga. Rumah rakyat, bukan sekedar atap dan dinding. Rumah rakyat, harus menjadi tempat keluarga bertumbuh, kuat, dan bermartaban. Stop Sosialisme! Suara Patriot, untuk Indonesia berdaulat!