Kembali menata negara| Episode 11: Food Estate: Negara Menolong Petani atau Mengambil Alih Tanah?

Negara seharusnya memperkuat kemampuan rakyat dalam menghasilkan pangan. Bukan menggantikan rakyat dengan proyek negara. Salam Patreon, salam sahabat. Sahabat Patreon, di edisi yang ke-11 ini kita angkat food state. Ketahanan pangan atau proyek raksasa negara. Sahabat Patreon, mari kita bayangkan seorang petani yang sudah puluhan tahun hidup dari tanahnya. Ia tahu kapan hujan biasanya datang. Ia tahu bagian tanah yang mudah tergenang. Ia tahu tanaman apa yang cocok. Kapan hama muncul. Dan bagaimana keluarganya bertahan ketika planet gagal. Lalu suatu hari, datang sebuah rancangan besar dari pusat. Di atas peta, ribuan hektare tanah diberi warna. Alat berat diturunkan, saluran dibangun, bibit dibagikan, target produksi diumumkan. Semuanya terlihat meyakinkan. Namun ada satu pertanyaan yang sering terlupakan. Apakah orang yang membuat rancangan itu benar-benar memahami tanah dan masyarakat yang akan menjalannya? Inilah pertanyaan kita ketika membahas food estate. Indonesia memang membutuhkan ketahanan pangan. Jumlah penduduk kita besar, perubahan iklim, konflik dunia, dan gangguan perdagangan dapat mempengaruhi pasokan makanan. Pemerintah terus melanjutkan pengembangan food estate. Termasuk di Merauke, sebagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga menilai proyek tersebut dapat membuka akses infrastruktur serta lapangan kerja di kawasan timur Indonesia. Tujuannya baik. Tetapi sahabat patriot, tujuan yang baik tetap harus diuji melalui cara dan hasilnya. Ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan membuka lahan seluas-luasnya. Tanah bukanlah kertas kosong. Di sana ada hutan, rawa, gambut, sungai, masyarakat adat, petani lokal, serta kebiasaan pangan yang telah hidup selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Ketika semua itu diabaikan, proyek pangan dapat berubah menjadi sekedar proyek pembukaan lahan. Kita sudah mendapatkan peringatan dari pengalaman Kalimantan Tengah. Badan pemeriksa keuangan menemukan bahwa perencanaan food estate periode 2020 sampai triwulan ketiga 2021 belum didasarkan pada data dan informasi yang valid. Pelaksanaan survei, desain, ekstensifikasi dan intensifikasi di Kabupaten Kapuas serta Pulau Pisau juga ditemukan belum sesuai dengan ketentuan. Artinya, persoalannya bukan hanya cuaca atau petani yang tidak siap. Masalahnya sudah muncul sejak tahap perencanaan. Media Indonesia kemudian memperlihatkan keadaan di lapangan. Laporan Monggobay Indonesia yang mengutip pemantauan Pantau Gambut menemukan dari 18 titik lahan yang telah dibuka di Kalimantan Tengah, 15 titik terbengkalai dan 3 titik berubah menjadi perkebunan sawit. Sekitar 274 hektare kawasan food estate di sejumlah desa di Kabupaten Kapuas juga ditemukan telah ditanami sawit. Lahan yang sebelumnya dibuka untuk pangan, akhirnya menjadi semak belukar atau beralih fungsi. Ini bukan sekedar kegagalan mencapai target. Ada biaya lingkungan, ada anggaran negara, ada harapan petani, dan ada tanah yang tidak mudah dipulihkan. Sahabat Patriot, sebelum kita lanjut, tekan tombol like apabila pembahasan ini penting dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah ketahanan pangan lebih baik dibangun melalui proyek lahan raksasa atau dengan memperkuat jutaan petani yang sudah ada? Yuk bagikan video ini agar semakin banyak orang berani memikirkan kembali cara kita membangun pangan nasional. Masalah food estate bukan berarti semua pertanian berskala besar pasti salah. Teknologi, mekanisasi, gudang, irigasi, dan investasi tetap dibutuhkan. Namun proyek besar menjadi berbahaya ketika petani lokal hanya dipandang sebagai tenaga kerja. Sementara keputusan tentang tanah, tanaman, modal, dan pasar diambil oleh pemerintah atau perusahaan yang dapat jatah. Petani tidak boleh menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Ketahanan pangan sejati tidak hanya berbicara tentang berapa ton beras yang dihasilkan. Ketahanan pangan juga berarti petani memiliki penghasilan yang layak. Tanah tetap produktif, lingkungan tidak rusak, dan masyarakat mampu mempertahankan sumber pangannya sendiri. Indonesia juga tidak hidup hanya dari beras. Kita mempunyai sagu, jagung, singkong, ubi, sorgum, ikan, dan berbagai pangan lokal yang sesuai dengan alam serta budaya setiap daerah. Kalau seluruh Indonesia dipaksa mengikuti satu pola, kita justru mempersempit kekuatan pangan kita sendiri. Lalu apa jalan keluarnya? Mulailah dari petani yang sudah ada. Perbaiki irigasi, sediakan benih yang sesuai dengan tanah setempat. Bangun jalan gudang, pengering, dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Pastikan pupuk tersedia. Berikan kepastian hukum atas lahan. Buka akses pasar dan lindungi petani dari permainan harga yang tidak adil. Gunakan ilmu pengetahuan, tetapi dengarkan juga pengalaman masyarakat lokal. Negara seharusnya memperkuat kemampuan rakyat dalam menghasilkan pangan. Bukan menggantikan rakyat dengan proyek negara. Disinilah kita perlu berhati-hati terhadap cara berpikir sosialistik. Tidak setiap program pemerintah adalah sosialisme. Namun arahnya menjadi berbahaya ketika negara merasa paling tahu mengambil alis sederhana keputusan, menguasai lahan dan produksi, sementara rakyat hanya mengikuti perintah. Negara boleh membangun bendungan dan jalan. Negara boleh mendanai penelitian serta membantu petani menghadapi bencana. Namun kehidupan pertanian harus tetap berakar pada manusia yang mengolah tanah tersebut. Sahabat patriot, ketahanan pangan tidak lahir dari luas lahan yang diumumkan. Ketahanan pangan lahir dari tanah yang benar-benar produktif. Petani yang sejahtera, lingkungan yang terjaga, dan masyarakat yang tidak kehilangan kendali atas sumber makanannya. Food estate boleh menjadi bagian dari solusi. Tetapi jangan menjadikannya satu-satunya jawaban. Karena pangan bukan hanya soal produksi. Pangan adalah kehidupan. Pangan adalah budaya. Pangan adalah tanah. Dan pangan adalah bagian dari kemerdekaan rakyat. Sahabat patriot, negara harus membantu rakyat menjaga pangannya. Tetapi bukan mengambil alih tanah dan masa depan rakyat. Suruh patriot untuk Indonesia berdaulat.