HUKUM CHINA BISA MEMBURU ANDA DI LUAR NEGERI?

Lawan tidak selalu harus dikalahkan dengan senjata. Jika persepsinya bisa dibentuk, keberaniannya bisa dikurangi, dan pilihannya bisa dibatasi, tujuan politik dapat dicapai tanpa perang terbuka. Karena itu, hukum yang tampaknya hanya berlaku di dalam negeri dapat mempunyai efek jauh lebih luas apabila digabungkan dengan diplomasi, tekanan ekonomi, hubungan antar negara, dan ketakutan individu terhadap konsekuensi di masa depan. Bayangkan Anda tinggal ribuan kilometer dari Cina. Anda tidak pernah melakukan kejahatan di sana. Tetapi Anda secara terbuka mendukung Taiwan, membela Tibet, atau berbicara tentang Uyghur. Lalu suatu hari, menurut seorang peneliti Cina, hukum di Beijing bisa digunakan untuk memproses Anda tanpa kehadiran Anda. Bahkan nama Anda dapat didorong masuk ke mekanisme internasional. Pertanyaannya bukan hanya apakah Cina bisa menangkap seseorang di luar negeri. Pertanyaan yang lebih besar adalah, bisakah hukum digunakan untuk membuat orang di negara lain takut berbicara? Inilah peringatan yang disampaikan Guarmantes Lailari dalam American Thought Leaders bersama Jan Jekielek. Lailari adalah pensiunan letnan kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat yang kemudian pindah ke Taiwan untuk mempelajari partai komunis China dari dekat. Menurutnya, Taiwan adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat bagaimana tekanan Beijing bekerja, bukan hanya secara militer, tetapi juga melalui cyber media, ekonomi, diplomasi, dan perang kognitif. Salah satu yang ia soroti adalah undang-undang baru mengenai persatuan etnis di China. Menurut Lailari, hukum ini bukan sekadar meminta masyarakat tidak memecah belah negara. Ia menyebutnya sebagai hukum yang bersifat aktif. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya diam atau tidak menentang Partai Komunis Cina. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka mendukung konsep persatuan yang ditetapkan oleh negara dan partai. Ia mencontohkan bagaimana bahasa, identitas etnis, sejarah keluarga, Dan kebudayaan kelompok seperti Tibet, Uyghur, dan Mongolia dapat semakin ditempatkan di bawah gagasan besar tentang persatuan nasional. Masalahnya menjadi lebih serius ketika konsep persatuan itu dihubungkan dengan hukum pidana mengenai separatisme. Menurut Lailari, jika seseorang dianggap tidak mendukung persatuan, ia dapat dicap sebagai separatis. Dan ketika label itu sudah diberikan, mekanisme hukum pidana bisa digunakan. Disinilah wawancara ini menjadi sangat penting. Lailari mengatakan bahwa tekanan hukum tersebut menurut interpretasinya tidak harus berhenti di perbatasan China. Ia memberi contoh seseorang yang tinggal di Amerika Serikat dan secara terbuka mendukung Taiwan. Menurutnya, orang tersebut dapat diproses secara in absentia, artinya proses hukum berjalan tanpa orang itu hadir di pengadilan China. Kemudian menurut Lailari, Beijing dapat mencoba menggunakan mekanisme seperti red notice atau kerjasama ekstradisi ketika orang tersebut bepergian ke negara tertentu. Sekali lagi, ini adalah analisis Lailari mengenai potensi penggunaan hukum tersebut. Bukan berarti aparat Cina otomatis dapat datang ke negara lain dan menangkap siapa saja yang mengkritik Beijing. Tapi justru disitulah kekuatan psikologisnya. Bayangkan seseorang mulai berpikir dua kali sebelum berbicara mengenai Taiwan. Seorang akademisi mulai menghindari tema Tibet. Seorang aktivis memilih diam karena takut suatu hari perjalanan internasionalnya menimbulkan masalah. Jika rasa takut itu sudah bekerja, maka tekanan hukum telah menghasilkan efek bahkan tanpa penangkapan nyata. Lailari menyebut pola seperti ini sebagai bagian dari legal warfare atau peperangan melalui hukum. Hukum tidak lagi hanya dipakai untuk mengatur perilaku di dalam negeri. Hukum dapat menjadi alat untuk memberikan legitimasi kepada tujuan politik, membentuk perilaku, dan membuat orang menyesuaikan dirinya sendiri. Dalam wawancara itu, Lailari menghubungkannya dengan konsep tri-warfare, khususnya penggunaan hukum sebagai salah satu instrumen mencapai tujuan politik. Intinya sederhana, lawan tidak selalu harus dikalahkan dengan senjata. Jika persepsinya bisa dibentuk, keberaniannya bisa dikurangi, dan pilihannya bisa dibatasi, tujuan politik dapat dicapai tanpa perang terbuka. Karena itu, hukum yang tampaknya hanya berlaku di dalam negeri dapat mempunyai efek jauh lebih luas apabila digabungkan dengan diplomasi, tekanan ekonomi, hubungan antar negara, dan ketakutan individu terhadap konsekuensi di masa depan. Lailari kemudian menghubungkan tekanan hukum ini dengan strategi yang lebih luas. Ia membahas United Front, yang ia gambarkan sebagai salah satu instrumen penting Partai Komunis Cina untuk membangun pengaruh di dalam maupun di luar Cina. Menurutnya, pendekatan itu dapat bekerja melalui komunitas diaspora, pengusaha, akademisi, organisasi, dan hubungan politik. Pengaruh tidak selalu berbentuk perekrutan mata-mata. Kadang-kadang ia bekerja lebih halus, Melalui akses bisnis, hubungan yang menguntungkan, undangan, jaringan sosial, atau kepentingan ekonomi yang membuat seseorang memilih untuk tidak mengkritik Beijing. Disinilah perbedaan antara spionase dan pengaruh menjadi penting. Seorang pengusaha mungkin tidak bekerja untuk intelijen Cina, tetapi jika kepentingan bisnis membuatnya selalu menghindari isu sensitif, Beijing tetap memperoleh keuntungan politik. Seorang akademisi mungkin tidak menerima perintah dari PKC, Tetapi jika ia menyensor dirinya demi mempertahankan akses, ruang kritik tetap menyempit. Namun satu hal harus jelas, masalahnya bukan etnis Cina. Tidak boleh setiap warga keturunan Cina dicurigai sebagai bagian dari operasi Beijing. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ada organisasi, jaringan pendanaan, atau hubungan tertentu yang digunakan untuk mendorong kepentingan partai komunis Cina atau membungkam kritik. Lalu mengapa semua ini akhirnya kembali ke Taiwan? Karena menurut Lailari, Taiwan adalah ancaman besar bagi Beijing bukan hanya secara militer, tetapi juga secara ideologis. Taiwan menunjukkan bahwa masyarakat berbudaya Cina dapat hidup dalam sistem demokrasi, memiliki pemilu, kebebasan politik, dan tetap makmur. Bagi Lailari, itu menantang narasi Partai Komunis Cina bahwa masyarakat Cina hanya bisa berhasil di bawah sistem komunis. Selain itu, Taiwan sangat penting secara strategis. Jika Beijing menguasai Taiwan, posisi militernya di Pasifik akan berubah besar. First Island Chain yang menghubungkan Jepang, Taiwan, dan Filipina akan terganggu. Akses pelabuhan menuju Pasifik juga menjadi lebih terbuka. Karena itu, tekanan terhadap Taiwan berjalan di banyak jalur sekaligus. Militer, cyber ekonomi, diplomasi, media, perang kognitif, dan perang hukum. Lalu apa pelajarannya untuk Indonesia? Indonesia tentu bukan Taiwan, dan hukum Cina tidak otomatis berlaku di wilayah Indonesia. Tetapi kita perlu memahami satu hal. Tekanan terhadap sebuah negara tidak selalu datang dalam bentuk kapal perang atau rudal. Tekanan juga bisa datang melalui ekonomi, informasi, jaringan politik, teknologi, dan hukum. Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang besar dengan China. Kerja sama itu penting dan wajar selama menguntungkan kepentingan nasional. Namun, kedekatan ekonomi tidak boleh berubah menjadi ketergantungan yang membuat Indonesia takut mengambil sikap. Indonesia juga harus mampu membedakan antara hubungan masyarakat yang normal dengan operasi pengaruh asing. Jangan mencurigai etnis atau komunitas tertentu. Yang harus diperiksa adalah aktivitasnya, sumber pendanaannya, jejaringnya, dan apakah ada kepentingan negara asing yang sedang didorong. Dan yang paling penting, Indonesia harus menjaga prinsip bebas aktif. Bebas bekerja sama dengan siapapun. Tetapi juga bebas mengatakan tidak ketika kedaulatan, hukum nasional, atau kepentingan rakyat Indonesia mulai ditekan. Jadi bisakah hukum Cina memburu Anda di luar negeri? Menurut Gormantes Lailari, potensi tekanan itu ada ketika hukum domestik, tuduhan separatisme, proses in absentia, mekanisme internasional, dan pengaruh politik digabungkan Ancaman terbesarnya mungkin bukan ketika seseorang benar-benar ditangkap Ancaman terbesarnya adalah ketika orang mulai takut berbicara sebelum siapapun datang mengetuk pintu Salam Patriot untuk Indonesia Berdaulat