Taiwan bereaksi setelah Beijing secara terbuka menolak mengakui keberadaan Presiden Taiwan. Menurut Taiwan, Kantor Urusan Taiwan di China dan Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Taiwan tidak memiliki presiden.
Padahal Taiwan memiliki rakyat, pemilu, pemerintahan, dan presiden yang dipilih melalui proses demokratis.
Ini bukan sekadar sengketa politik. Ini menunjukkan cara rezim otoriter bekerja: bukan hanya menekan lawan, tetapi juga berusaha menghapus legitimasi lawan dari bahasa, pengakuan, dan kesadaran dunia.
Bagi PKC, Taiwan berbahaya karena membuktikan bahwa masyarakat Tionghoa bisa hidup maju tanpa komunisme: bisa demokratis, bisa bebas, dan bisa memilih pemimpinnya sendiri.
Pertanyaannya: apakah dunia akan membiarkan kenyataan dihapus hanya karena tidak cocok dengan ambisi sebuah rezim?
Tulis pendapat Sahabat Patriot di kolom komentar. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.
Jika Taiwan bisa maju tanpa komunisme,
mengapa rakyat China Daratan tidak boleh menikmati kebebasan yang sama?
Sahabat patriot, bayangkan ada sebuah rumah.
Di dalam rumah itu ada keluarga, ada ayah, ibu, anak-anak.
Ada aturan rumah, ada keputusan bersama,
ada kepala keluarga yang dipilih dan dihormati oleh anggota rumahnya sendiri.
Tetapi tetangga besar di sebelah rumah terus berkata,
rumah itu bukan rumah mereka, keluarga itu tidak punya kepala keluarga,
keputusan mereka tidak sah, bahkan pemimpin mereka tidak ada.
Aneh nggak?
Orangnya ada, rumahnya ada, keluarganya ada, kehidupannya berjalan.
Tetapi pihak lain terus memaksa dunia untuk berpura-pura bahwa semua itu tidak ada.
Sahabat patriot, ilustrasi sederhana ini membantu kita memahami apa yang sedang berjadi dialami oleh Taiwan.
Taiwan bereaksi setelah China secara terbuka menolak mengakui keberadaan Presiden Taiwan.
Menurut jurubicara Kementerian Taiwan untuk urusan China,
kantor urusan Taiwan di China menyatakan bahwa Taiwan tidak memiliki Presiden.
Kementerian luar negeri China juga disebut menyampaikan hal serupa.
Taiwan menilai pernyataan ini memperjelas posisi Beijing yang sebelumnya tidak disampaikan secara sefulgar itu.
Ini bukan sekedar permainan kata, ini adalah cara sebuah rezim.
Menolak kenyataan politik yang tidak sesuai dengan kepentingannya.
Taiwan punya rakyat, Taiwan punya pemilu, Taiwan punya pemerintahan, Taiwan punya Presiden, Taiwan punya masyarakat sipil.
Taiwan punya kehidupan demokrasi yang berjalan.
Tetapi Beijing berkata, Taiwan tidak memiliki Presiden.
Disinilah kita melihat watak dasar rezim otoriter.
Rezim seperti ini tidak cukup hanya ingin menguasai wilayah,
ia juga ingin menguasai bahasa, ia ingin menguasai pengakuan,
ia ingin menguasai cara orang lain memandang kenyataan.
Kalau kenyataan tidak cocok dengan propaganda, maka kenyataan itu disangkal.
Kalau rakyat memilih pemimpinnya sendiri, maka pemimpin itu dianggap tidak ada.
Kalau sebuah masyarakat hidup bebas, maka kebebasan itu disebut ilusi.
Kalau dunia melihat Taiwan berdiri, Beijing ingin dunia menundukkan kepala dan berkata,
tidak, Taiwan tidak ada sebagai entitas politik yang sah.
Sahabat Patriot, sebelum kita lanjut, jika Anda merasa pesan seperti ini penting,
yuk like, komen, share agar algoritma Youtube membawa pesan ke lebih banyak masyarakat Indonesia.
Baik, yang menarik justru adalah jurubicara Taiwan juga memperingatkan para politisi
agar tidak lagi menaruh harapan yang tidak realistis terhadap kebijakan Beijing.
Dengan kata lain, Taiwan sedang berkata,
Jangan lagi berilusi, jangan berharap PKC akan bersikap wajar terhadap Taiwan
jika sejak awal mereka bahkan menolak mengakui keberadaan pemimpin Taiwan.
Ini penting, karena dalam banyak kasus, dunia sering berharap rezim otoriter akan berubah
hanya karena diajak berdialog.
Dunia berharap bahasa diplomasi akan melunakan watak kekuasaan.
Dunia berharap perdagangan, investasi, hubungan ekonomi
akan membuat rezim seperti ini menjadi lebih terbuka.
Tetapi kenyataannya sering menunjukkan sebaliknya.
Rezim totaliter bisa tersenyum di meja diplomasi tetapi tetap menekan di lapangan.
Bisa berbicara tentang perdamaian tetapi tetap mengirim ancaman militer.
Bisa berbicara tentang stabilitas tetapi tetap mengisolasi pihak yang tidak tuntuk.
Bisa berbicara tentang kerjasama tetapi tetap memaksa dunia menerima narasinya.
Kasus ini juga tidak berdiri sendiri, penyataan Beijing muncul dalam konteks lebih luas.
Termasuk insiden ketika beberapa negara Afrika menolak pesawat ke Presiden Taiwan
melintasi wilayah udara mereka yang akhirnya membuat kunjungan Presiden Taiwan ke Eswatini batal.
China membantah telah menekan negara-negara tersebut.
Tetapi Taiwan melihat rangkaian peristiwa ini sebagai bagian dari sikap Beijing terhadap Taiwan.
Jadi polanya terlihat.
Pertama, Taiwan ditekang secara diplomatik.
Kedua, ruang geraknya di dunia internasional dipersempit.
Ketiga, pemimpinnya ditolak keberadaannya.
Keempat, dunia didorong untuk menerima narasi Beijing.
Ini bukan hanya soal Taiwan.
Ini soal bagaimana rezim otoriter bekerja.
Mereka tidak hanya ingin orang lain tunduk secara politik.
Mereka juga ingin orang lain menerima bahasa mereka, istilah mereka, definisi mereka,
dan peta dunia versi mereka.
Kalau mereka berkata Taiwan tidak punya Presiden,
maka mereka ingin dunia ikut mengulang-ulang kalimat itu.
Padahal di dunia nyata, rakyat Taiwan memilih pemimpinnya melalui proses demokrasi.
Mereka memilih pemerintahan sendiri.
Mereka memiliki kehidupan politik sendiri.
Mereka memiliki masyarakat yang berjalan dengan aturan kebebasan pers dan pemilu.
Inilah yang membuat Taiwan begitu mengganggu bagi PKC.
Bukan karena Taiwan menyerang China.
Bukan karena Taiwan mengancam rakyat China.
Tetapi karena Taiwan membuktikan sesuatu yang sangat berbahaya bagi propaganda komunis.
Bahwa masyarakat berbudaya Tionghoa bisa hidup maju tanpa komunisme.
Taiwan membuktikan bahwa orang Tionghoa bisa hidup dalam demokrasi.
Bisa memilih pemimpin.
Bisa memiliki pers yang bebas.
Bisa mengkritik pemerintah.
Bisa membangun ekonomi tanpa harus tunduk pada satu partai tunggal.
Itulah sebabnya Taiwan harus ditekan, diperkecil, diisolasi,
dan kalau bisa secara simbolik dihapus dari kesadaran dunia.
Karena keberadaan Taiwan adalah pertanyaan hidup bagi Partai Komunis China.
Jika Taiwan bisa maju tanpa komunisme,
mengapa rakyat China Daratan tidak boleh menikmati kebebasan yang sama?
Pertanyaan inilah yang tidak ingin dan tidak bisa dijawab oleh Beijing.
Maka cara yang dipakai adalah menyangkal, menekan, mengisolasi,
membuat dunia takut menyebut Taiwan,
membuat negara lain berhitung sebelum berhubungan dengan Taiwan,
membuat jabatan presiden Taiwan seolah tidak sah,
membuat rakyat Taiwan seolah tidak punya hak menentukan masa depannya sendiri.
Sahabat patriot, inilah wajah propaganda yang paling berbahaya.
Propaganda bukan hanya menyebarkan kebohongan,
propaganda juga bisa memaksa orang lain berhenti menyebut kebenaran.
Kalau orang takut menyebut Taiwan sebagai Taiwan, propaganda menang.
Kalau orang takut mengakui pemimpin yang dipilih rakyat Taiwan, propaganda menang.
Kalau dunia memilih diam agar tidak membuat Beijing marah, propaganda menang.
Dan ketika propaganda menang, kenyataan mulai dipaksa mundur.
Bagi Indonesia, pelajarannya sangat penting.
Kita hidup di negara yang pernah berjuang keras untuk merdeka.
Kita tahu rasanya ketika sebuah bangsa ingin menentukan nasibnya sendiri.
Kita tahu bahwa pengakuan martabat dan kedaulatan bukan hadiah dari kekuatan besar.
Itu adalah hak yang harus dijaga.
Karena itu, kita perlu melihat Taiwan bukan hanya sebagai isu geopolitik jauh di Asia Timur.
Taiwan adalah cermin.
Cermin tentang bagaimana kekuatan besar bisa menekan yang lebih kecil.
Cermin tentang bagaimana propaganda bisa menolak kenyataan.
Cermin tentang bagaimana diplomasi bisa dipakai bukan untuk saling menghormati,
tetapi untuk memaksa dunia mengikuti narasi penguasa si kuat.
Indonesia tidak harus ikut campur dalam semua konflik dunia.
Tetapi perlu belajar membaca pola.
Kalau sebuah rezim bisa berkata pemimpin yang dipilih rakyat itu tidak ada,
maka kita perlu bertanya sejauh apa rezim itu menghormati hak rakyat menentukan masa depannya.
Kalau sebuah rezim bisa memaksa dunia menerima definisinya sendiri,
maka kita perlu bertanya apakah ini diplomasi atau pemaksaan.
Kalau sebuah rezim bisa menolak kenyataan bahwa karena kenyataan itu tidak cocok dengan ambisinya,
maka kita perlu bertanya apakah dunia sedang berhadapan dengan negara biasa
atau dengan sistem yang ingin menguasai cara manusia berpikir.
Sahabat, patriot, dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja.
Kadang yang diserang bukan hanya wilayah,
yang diserang adalah identitas, yang diserang adalah pengakuan,
yang diserang adalah kebenaran itu sendiri.
Dan ketika sebuah rezim mulai berkata bahwa yang nyata itu tidak ada,
kita harus waspada.
Sebab setelah kenyataan dihapus dari bahasa,
tidak lama kemudian hak manusia bisa dihapus dari kehidupan.
Maka pertanyaannya, apakah dunia akan membiarkan rakyat Taiwan dipaksa tidak terlihat?
Apakah kita masih bisa menyebut diri menghormati kedaulatan rakyat
jika kita diam ketika pilihan rakyat disangkal?
Dan apakah Indonesia cukup jernih membedakan antara diplomasi yang sehat
dengan propaganda yang ingin menghapus kenyataan?
Yuk, tulis pendapat sahabat di kolom komentar.
Seluruh Patriot, untuk Indonesia, berdaulat!