DR TIFA : "UU TNI BARU: INDONESIA MENUJU JUNTA MILITER GLOBAL?" PART 1

Dr Tifa Channel
41 pengikut
🚨 DARURAT DEMOKRASI! UU TNI yang baru membuka jalan bagi militer masuk ke pemerintahan sipil tanpa harus pensiun! Apakah ini langkah menuju militerisasi total dan kembalinya dwifungsi TNI seperti Orde Baru?
📌 Bahaya yang mengintai:
Militer berpotensi mengontrol hukum, politik, ekonomi, dan siber.
Potensi pembungkaman oposisi dan rakyat yang kritis.
Agenda global bisa dengan mudah diterapkan lewat kebijakan militer.
‼️ Apakah ini awal dari junta militer terselubung?
Indonesia harus waspada! Simak analisis lengkapnya dalam video ini!
🔔 SUBSCRIBE & SHARE jika peduli dengan masa depan Indonesia!
#UU_TNI #JuntaMiliter #OrdeBaru2 #DemokrasiTerancam #Militerisasi #IndonesiaCrisis #Agenda2030 #WHOAccord #DaruratNasional #BangkitMelawan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tiffa, dimanapun Anda berada.
Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menganalisis. Jadi topik video ini adalah Undang-Undang TNI Revise yang baru saja diputuskan. Apakah mengarahkan Indonesia menjadi junta militer?
Saya mulai dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang TNI Revise yang bisa menjadi alat kontrol kekuasaan militer yang semakin luas. Ini bukan sekedar perubahan biasa, ini adalah langkah awal membentuk military-led government.
Jadi pasal tujuh, peran TNI dalam keamanan cyber dan narkotika. Ini dua domain sipil, cyber dan narkotika. Harusnya polisi di sini, tapi di pasal tujuh memungkinkan TNI masuk ke ranah sipil ini.
Lalu siapa yang akan mengawasi militer jika mereka menguasai pemerintahan? Siapa yang bisa menghitung berapa persen supremasi sipil, berapa persen supremasi militer di dalam jabatan-jabatan publik?
Bahkan menuju junta militer ini ya, misalnya, pada undang-undang TNI Revise ini, struktur politik masih memberikan ruang bagi militer. Di fungsi TNI secara de facto, bahkan mungkin multifungsi jadinya ya, karena konsep di fungsi ABRI sudah dihapus.
Tetapi keterlibatan perwira aktif dalam jabatan siapil justru terakomodir dalam undang-undang TNI Revise ini, baik secara terbuka maupun terselubung.
Sekarang, jauh sebelum undang-undang TNI Revise ini disahkan, secara de facto kan sudah banyak jabatan strategis yang diisi purnawirawan, bukan militer aktif ya.
Banyak sekali posisi penting di pemerintahan ya, kementerian pertahanan, BIN, BUMN-BUMN strategis, Kemengko-Kemengko dan sebagainya, itu dipegang oleh purnawirawan TNI.
Yang ternyata dalam perjalanannya, terutama 10 tahun terakhir, memberikan pengaruh yang besar sekali dalam kebijakan nasional, apalagi setelah diakomodir dalam undang-undang TNI Revise ini.
Apalagi yang masuk di dalam wilayah kepemerintahan, wilayah jabatan-jabatan sipil, bukan purnawirawan, tetapi militer aktif.
Beda sekali ya, konsep purnawirawan dengan konsep militer aktif.
Nah, kalau misalnya ya ada peluang untuk melakukan revise lagi terhadap undang-undang TNI Revise ya, ini misalnya yang sudah diambil kan memperbolehkan purnawirawan aktif penduduki jabatan sipil.
Jika ini diterapkan, TNI bisa kembali menjadi kekuatan politik dominan, seperti kurang lebih 11-12 lah dengan RORD baru.
Kemudian, ekspansi tugas TNI di luar pertahanan.
Jika militer diberikan lebih banyak peran dalam keamanan dalam negeri, potensi campur tangan terhadap urusan sipil meningkat.
Nah, ini bisa nggak di-revise? Pasal-pasal yang memungkinkan TNI atau militer itu bisa masuk ke dalam wilayah sipil dan menjadi dominan.
Kemudian, misalnya terjadi sebuah kondisi sosial politik yang memicu militeristik.
Misalnya seperti yang terjadi di Myanmar tahun 2021.
Di sana terjadi krisis politik yang membuat sipil dianggap tidak mampu mengelola negara.
Maka militer mengambil alih kendali seperti yang terjadi di sana.
Inilah yang namanya junta militer.
Kemudian, ancaman disintegrasi atau konflik sipil.
Jika negara dianggap berada dalam ancaman perpecahan, maka ada potensi TNI mengambil alih kekuasaan atau senama stabilitas nasional.
Kemudian, militerisasi penanganan keamanan dalam negeri.
Ini kan masuk dalam wilayah sipil lagi ya.
Jika militer semakin terlibat dalam keamanan dalam negeri,
misalnya dalam pemerintah kriminal dan radikalisme yang itu sesungguhnya adalah domennya kepolisian,
maka peran mereka lalu akan meluas dengan begitu saja kepada rana-rana politik non-militer.
Sekarang kita coba untuk menghitung potensi terjadinya junta militer di Indonesia ya.
Untuk memastikan ada tidaknya potensi junta militer, beberapa langkah bisa dilakukan.
Termasuk sekarang ini saya mengajak Anda untuk melakukan hipotesis nol atau berangkat dari asumsi negatif.
Asumsi tidak terjadi gitu.
Jadi pemerintah mampu menjaga netralitas TNI,
tidak memperbolehkan perwira aktif menduduki jabatan sipil,
kecuali dalam kondisi sangat terbatas dan transparan.
Nah, kan malah diakomodir di undang-undang TNI Revise ini.
Ya, berarti hipotesisnya gugur ya.
Hipotesis negatif bahwa pemerintah mampu menjaga netralitas TNI gugur ya.
Kemudian, terjadi penguatan demokrasi.
Pemerintah memperkuat demokrasi.
Sistem demokrasi yang sehat dengan supremasi hukum yang kuat akan mencegah militer mengambil alih kendali negara.
Nah, sekarang justru implementasi pasal-pasal di undang-undang TNI Revise ini
malah semakin menguatkan intervensi militer di ranah hukum.
Nah, artinya hipotesis nolnya gugur ya.
Pemerintah sama sekali tidak melakukan penguatan demokrasi.
Justru malah membuat revisi undang-undang TNI yang semakin berpotensi untuk menghilangkan atau menjauhkan dari sistem demokrasi.
Kemudian, hipotesis nol lagi.
Membatasi peran militer dalam keamanan dalam negeri.
Polisi harus tetap menjadi aktor utama dalam keamanan domestik.
Dengan TNI hanya digunakan dalam kondisi darurat saja yang diatur ketat oleh hukum.
Nah, ternyata undang-undang TNI Revise malah semakin menguatkan peran militer dalam keamanan dalam negeri
yang seharusnya itu menjadi domain kepolisian.
Berarti hipotesis nol yang ketiga gugur ya.
Bahwa pemerintah membatasi peran militer dalam keamanan dalam negeri malah tidak, kan?
Gugur ya.
Kemudian, hipotesis nol yang berikutnya adalah peningkatan akuntabilitas TNI.
Reformasi militer harus terus didorong termasuk transparansi dalam anggaran
dan menegakkan hukum terhadap persoalan TNI yang melanggar aturan.
Tidak ada pasal yang mengatur akuntabilitas di undang-undang TNI Revise, kan?
Artinya tidak ada pihak, not even presiden sekalipun,
yang bisa mewajibkan mandatori pelaporan akuntabilitas TNI kepada siapapun termasuk presiden.
Artinya, undang-undang TNI Revise ini berpotensi menghasilkan TNI super body yang untouchable.
Artinya apa? Hipotesis yang keempat, nol.
Gugur ya, hipotesis yang keempat yang hipotesis yang nol, gugur.
Yaudah.
Jadi, tidak ada indikasi sama sekali potensi junta militer ini bisa dinegasi.
Bisa dienolkan.
Tidak ada. Justru malah makin memperkuat ya terjadinya potensi militeristik dalam pemerintahan
dan subordinasi SIPL.
Sekarang, ada enggak indikasi meningkatnya sikap represif TNI?
Meskipun undang-undang TNI telah menghapus konsep difungsi ABRI ya secara de jure,
tapi secara de facto militer tetap aktif dalam berbagai aspek kehidupan sipil,
bahkan diakomodir di dalam undang-undang TNI Revise ini.
Kemudian, ada pasal yang mengatur kepada operasi militer selain perang ya,
OMSP, Operasi Militer Selain Perang.
Undang-undang TNI Revise mengizinkan TNI untuk menjalankan berbagai tugas di luar perang,
termasuk menangani separatisme, terorisme, dan konflik sosial.
Namun, batasan pelibatan ini kan menjadi kabur,
karena ini kan sebetulnya adalah ranah sipil yang harusnya diurusi oleh kepolisian kan.
Tapi masuklah ini di dalam undang-undang TNI Revise.
Artinya, besar kemungkinan ya,
kalau benar-benar ini dilaksanakan,
maka TNI bisa bertindak tanpa kontrol sipil yang cukup ketas,
karena dia supremasi gitu.
Jadi polisi tuh kalah sama TNI kan,
karena undang-undang TNI ini memungkinkan untuk itu.
Kemudian, pada penanganan demonstrasi dan konflik sosial ini yang baru-baru ini terjadi demo-demo.
TNI ternyata kan terlibat dalam pembubaran demonstrasi,
konflik di mana-mana, ricu di mana-mana,
ada keterlibatan TNI.
Baik secara terang-terangan maupun dengan membaur kepada masa demonstran kan.
Terus, di daerah konflik seperti Papua,
kekerasan militer udah hari-hari di sana.
Iya, hari-hari di sana kan.
Kemudian, pada pengamanan proyek strategi nasional kan,
dalam undang-undang TNI,
jadi kan jadi diakomodir gitu loh.
Dulu abu-abu,
sekarang malah jadi bener-bener terakomodir dengan baik atas nama undang-undang.
Militer makin banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur,
dalam proyek perkebunan,
bahkan dalam proyek makan bergisik gratis,
yang kalau ini kaitannya dengan perkebunan,
dengan food estate,
ini akan sering banget berujung nanti pada konflik agraria dengan masyarakat sipil.
Sering bentrok dengan masyarakat sipil,
dan sudah bisa kita prediksi bahwa sipil atau rakyat akan kalah.
Jadi, kalau kita lihat pada operasi militer yang hari-hari dilakukan
atas kelompok separatis di Papua,
ini kan sering banget berujung pada pelanggaran HAM,
termasuk penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar hukum.
Makanya sekarang ini kan kelompok separatis jadinya balasnya luar biasa.
Termasuk kasus yang terakhir itu,
peristiwa pembakaran Guru Danakas.
Hidup-hidup sedih sekali.
Itu kan sebetulnya adalah aksi minus reaksi.
Dan laporan dari Amnesty International,
mesti diwaspadainya Presiden Prabowo,
dan Kompras HAM juga,
karena laporannya itu menunjukkan peningkatan jumlah warga sipil
yang menjadi korban dalam operasi militer di Papua.
Bagaimana ceritanya kalau Undang-Undang TNI Rifas ini diberlakukan?
Apakah tidak semakin tinggi lagi korbannya?
Kemudian dari aksi-aksi demonstrasi yang terjadi saja,
terutama yang berkaitan dengan isu pertanahan,
seperti yang terjadi di Rempang,
seperti yang terjadi di Pik,
kan sering sekali akhirnya intervensi dari aparat militer masuk ke situ.
Dan TNI-nya tidak mengamankan aksi,
tapi justru malah melakukan tindakan repressif terhadap demonstran.
Jadi yang dibela bukan rakyat lagi.
Kemudian konflik agraria,
di beberapa daerah militer digunakan untuk mengamankan proyek-proyek infrastruktur dan perkebunan,
termasuk menggusur warga dari lahan yang diklaim sebagai milik negara atau milik swasta,
seperti yang terjadi di Pik.
Ini contoh bagaimana militer digunakan untuk menghadapi masyarakat sipil
yang memperjuangkan hak atas tanah dan asasi mereka.
Kemudian terjadinya normalisasi peran militer dalam politik dan pemerintahan.
Artinya seakan-akan militer kalau masuk di dalam ranah politik,
apalagi menjadi pejabat, itu biasa-biasa saja.
Dan ini kan adalah sebuah propaganda militarisme di ruang publik.
Nanti kita akan lihat semakin banyak pejabat-pejabat yang aktif itu ternyata adalah tentara aktif.
Itu akan makin banyak.
Dan ini membentuk sebuah propaganda tersendiri.
Bukan hanya purnawirawan yang masuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan,
tapi perwira aktif bahkan akan menduduki posisi tinggi di pemerintahan.
Jadi misalnya kayak gubernur itu nanti bisa TNI aktif.
Misalnya bupati, wali kota.
Kan itu perluasan dari undang-undang TNI revised itu akan begitu ya.
Karena banyak pasal-pasal karet yang memungkinkan untuk pasal itu menjadi longgar.
Kemudian dalam narasi keamanan nasional kan juga sudah ada pasalnya.
Artinya ini dengan adanya undang-undang TNI revised ini,
pemerintah itu akan bisa berretorika.
Pentingnya peran TNI dalam menghadapi ancaman separatisme dan terorisme misalnya.
Padahal yang selama ini itu adalah ranah dari polisi kan.
Kemudian meningkatnya pengaruh militer dalam narasi keamanan nasional.
Jadi militer seringkali didepankan dalam wacana keamanan nasional.
Seolah-olah hanya mereka yang bisa menjaga stabilitas negara.
Kan gitu ternyata ya.
Sekarang kita lihat sedikit ya.
Nanti saya mau bahas secara lebih mendetail tentang pasal-pasal karet dalam undang-undang TNI revised ini.
Contoh ya pasal-pasal tentang operasi militer selain perang.
Terlalu luas dan bisa ditafsirkan secara sangat fleksibel
untuk melibatkan TNI dalam berbagai urusan domestik, urusan sipil.
Dan nggak ada mekanisme kontrol yang kuat dari otoritas sipil terhadap penggunaan kekuatan militer.
Ini rawan sekali disalahgunakan apalagi kalau di daerah ya.
Kemudian karena minimnya akuntabilitas militer tidak ada auditor independen
apalagi pemerintah juga malah akhirnya juga tidak bisa independen
untuk melakukan akuntabilitas dari TNI.
Akhirnya nanti berujung pada hukuman-hukuman yang tidak seimbang atau tidak adil
antara militer dengan sipil ketika terjadi konflik.
Lalu sistem pengadilan militer ini kan melindungi anggota TNI dari pengadilan sipil.
Sehingga sulit sekali untuk menegakkan keadilan bagi korban kekerasan militer
atau kekerasan-kekerasan lain yang melibatkan intervensi militer di sini.
Kemudian pemerintah ya akhirnya sering menggunakan militer
untuk melindungi proyek-proyek strategis dan mengamankan kepentingan ekonomi tertentu.
Sementara militer juga akhirnya memiliki kepentingan ekonomi tersendiri
terutama melalui bisnis-bisnis yang dikelola oleh institusi militer gitu kan
bukan cuma alutsista doang jadi kemana-mana nanti.
Jadi bagaimana implikasinya jika tren ini terus berlanjut ya?
Kalau sikap represif TNI ini diakomodir dalam sebuah undang-undang
ya akan terus meningkat tanpa kontrol yang ketat
dan ada beberapa kemungkinan dampak yang bisa terjadi
artinya ya demokrasi akan terkikis kan?
Demokrasi akan semakin melemah
kesementara penerlibatan militer akan semakin meningkat dalam urusan sipil dan politik.
Masyarakat akan semakin takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah
karena ancaman tindakan represif dari aparat militer.
Kemudian tren akan berlanjut dengan apa?
Militerisasi pemerintahan.
Indonesia bisa bergerak ke sini nih
ke sebuah model pemerintahan semi-otoriter
dimana militer memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kebijakan nasional.
Maka dalam skenario ekstrim bisa muncul bentuk pemerintahan yang
yang mendekati junta militer seperti yang terjadi di Myanmar
dimana militer memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan politik.
Kalau kayak gini kan udah gak ada lagi nih cerita pemilihan presiden secara langsung.
Kemudian dengan ini kan demo-demo terus ya
menolak undang-undang TNI revise demo terus.
Walaupun sudah diketuk palu sama DPR demonya terus.
Artinya apa?
Ini persoalan ini memicu konflik sosial yang berkepanjangan
karena ketidakpuasan masyarakat terhadap undang-undang TNI ini
terhadap represi militer yang selama ini sudah terjadi
itu akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar.
Jadi pemerintah mesti waspada di sini dan mesti pekaya dengan apa yang terjadi di lapangan.
Jadi simpulannya ya
undang-undang TNI revise ini memungkinkan militer semakin aktif dalam urusan sipil.
Potensi kembalinya dominasi militer akan semakin besar.
Jika tidak diawasi dengan ketat
skenario junta militer di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.
Terutama jika di masa depan akan ada krisis politik atau ketidakstabilitasan nasional.
Kemudian kita juga bisa ngambil dari pelajaran negara lain ya.
Beberapa negara selama ini kan telah mengalami transisi dari demokrasi ke junta militer.
Contoh paling dekat itu Thailand tahun 2014.
Kudeta militer terjadi setelah ketidakstabilan politik
dan protes masal yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah sipil.
Akhirnya militer mengambil alih.
Kemudian Myanmar tahun 2021.
Militer kembali lagi berkuasa setelah mengklaim pemilu dicurangi dan menangkap para pemimpin sipil.
Ini bisa nih.
Kemudian jadi hati-hati nih sama calon presiden yang sipil ini ya.
Kalau militer yang bicara, eh pemilu dicurangi, pemilu curang.
Oh selesai itu.
Dan sipil-sipil yang menjadi calon-calon itu bisa ditangkapin tuh sama mereka.
Ini yang terjadi di Myanmar ya. Ini kan kita lesson learned.
Kemudian Mesir tahun 2013.
Militer menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin Mohamed Morsi
alasannya stabilitas nasional.
Dan itu udah ada lho di Undang-Undang TNI Revised.
Jadi mestinya Indonesia bisa belajar ya dari kasus-kasus ini.
Bahwa ketika militer mulai memiliki peran yang lebih besar dalam pemerintahan sipil,
ada risiko besar kembalinya otoritarianisme militer.
Silahkan teman-teman ikuti part berikutnya dalam video berikutnya
supaya Anda enak isi to digest kalau dikit-dikit gitu kan ya.
Tuliskan komentar Anda yang tercerdas dan terbaik.
Jangan lupa dukung DRT channel dengan like, subscribe, dan share
kepada semua orang di seluruh Indonesia dan dunia.
Sampai jumpa pada part selanjutnya di video berikutnya
agar pemahaman Anda makin komprehensif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kebenaran.
