DR TIFA : REVISI UU TNI: DWIFUNGSI ABRI JILID 2 ?! DEMOKRASI HANCUR ?

Dr Tifa Channel
41 pengikut
‼️ Indonesia di ambang perubahan besar! ‼️
Revisi UU TNI membuka jalan bagi DWIFUNGSI ABRI JILID 2?!
Apakah ini kebangkitan era militerisme atau langkah menuju otoritarianisme baru?
Jika TNI kembali aktif di ranah sipil, apakah demokrasi masih ada? Atau ini justru strategi untuk menghadapi ancaman besar? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari revisi ini?
Tonton video ini sampai habis! Jangan sampai kita dibutakan oleh propaganda!
🔴 Fakta di balik Revisi UU TNI yang tidak mereka ingin kamu tahu!
#RevisiUUTNI #DwifungsiABRI #DemokrasiTerancam #Militerisme #Geopolitik #IndonesiaDijual #BangunKesadaran #EliteGlobal #drtifa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Dr. Tiffa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia, dan insyaallah akan membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin.
Teman-teman, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas ini part ketiga ya, tentang revisi undang-undang TNI, dan bahasanya cukup panjang, cukup komprehensif. Silahkan simak dengan seksama agar Anda mendapatkan gambaran yang utuh.
Jadi temanya adalah, revisi undang-undang TNI, apakah ini adalah perwujudan duifungsi abri jilid 2? Apakah ini adalah penanda hancurnya era demokrasi? Baik, kita akan bahas ya.
Jadi revisi undang-undang TNI ini memiliki beberapa kemiripan dengan konsep duifungsi abri di era Orde Baru. Era Orde Baru itu buat anak milenial jenial itu dibawa ke peminan Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun.
Meskipun kalau dilihat, revisi undang-undang TNI ini memiliki konteks yang lebih modern dan lebih terselubung. Kemiripan dengan duifungsi abri ada di mana saja. Pertama adalah keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Jadi duifungsi abri ini, dulu TNI dan Polri itu belum dipisah ya, jadi namanya abri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang dibelah jadi dua, namanya TNI dan Polri.
Kemudian kesamaannya ya, kesamaannya adalah terjadi militarisasi pemerintahan dan birokrasi, perwira aktif diberi akses ke posisi sipil dan ekonomi, kemudian penggunaan militer untuk menekan oposisi dan mengontrol rakyat.
Militer bisa digunakan untuk mengawasi dan menekan kelompok yang dianggap berbahaya bagi negara, terus ada pembatasan kebebasan sipil dengan alasan stabilitas dan keamanan nasional.
Terus sekarang kalau perbedaan ya antara undang-undang TNI baru yang sedang digodok ini revisinya dengan duifungsi abri itu apa perbedaannya? Pertama, undang-undang TNI ini pendekatannya lebih modern dan lebih terselubung.
Kemudian perbedaannya lagi adalah pada eranya, karena sekarang era teknologi dan digitalisasi zaman dulu kan belum ada, jadi ketika itu kontrol pada saat Orde Baru, kontrol dilakukan melalui fisik dan represif, penjara-in-penjara-in gitu kan.
Berkembang termasuk Indonesia di dalam agenda NWO, New World Order. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang duifungsi abri, apakah ini sebuah kebangkitan kembali duifungsi abri? Ya, betul, tapi dalam bentuk baru, lebih modern, dan terselubung.
Kemudian, ya dengan adanya undang-undang TNI yang kalau memang sudah ditetapkan oleh DPR, maka akan membuka peluang kembalinya keterlibatan militer dalam urusan sipil sampai ekonomi, seperti yang terjadi pada duifungsi abri.
Jika tidak diawasi, ini bisa menjadi jalan menuju otoritarianisme yang dikandikan oleh militer. Dan jika dikombinasikan dengan kontrol digital dan pengawasan total, ini bahkan nanti akan lebih kuat dibandingkan duifungsi abri era Presiden Suharto.
Lama-kelamaan Indonesia akan bergeser dari demokrasi ke otokrasi. Apakah ini memang hanya Indonesia? Enggak juga. Ini sebuah tren global. Negara-negara itu atas NWO akan menjadi semakin otokrasi dan semakin meninggalkan demokrasi.
Jika revisi undang-undang TNI ini tidak dipahami oleh rakyat semuanya, maka dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa berubah menjadi negara dengan kontrol total atas rakyatnya.
Negara-negara mulai memperketat kontrol terhadap rakyatnya. Militer, teknologi, dan birokrasi menjadi alat utama untuk pengawasan dan merepresif sehingga mereka harus ada di dalam pemerintahan.
Buktinya ya, China dengan social credit system mereka juga menggunakan kekuatan tentara dan polisi untuk melakukan pengawasan total oleh negara. Rusia, sistem pemerintahnya Anda tahu sangat otokratis di bawah Putin.
Jadi nih sekarang kepada Indonesia, Indonesia dengan revisi undang-undang TNI bisa-bisa saja diarahkan ke jalur yang sama yaitu otoritarianisme berbasis militer dan digital. Oh iya? Demokrasi itu ditinggalkan? Kenapa ya dunia meninggalkan demokrasi?
Kalau demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan menentang kebijakan yang tidak mereka sukai, maka bagi global power, demokrasi ini terlalu berisiko kalau diterus dijalankan karena sulit digandalkan.
Maka, TNI mulai diberikan mewenang dalam sektor-sektor strategis ini, sehingga kontrol terhadap rakyat bisa semakin ketat.
Jika skenario ini berjalan, dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia berubah dari negara demokratis menjadi negara otoriter dengan sistem kontrol total. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau bagian dari grand strategy global?
Kalau kita lihat pola-pola global, memang ini sebuah indikasi kuat. Artinya, revisi undang-undang TNI tidak berdiri sendiri. Ini adalah sebuah bagian dari agenda besar, New World Order.
Karena dari atas-paling atas New World Order, mereka menargetkan kontrol penuh terhadap populasi dunia dan sistem demokrasi yang desentralistik dianggap terlalu sulit dikendalikan.
Karena itu, mereka membuat isu global yang memperlihatkan perpindahan ke sistem yang lebih otoriter. Demokrasi ditinggal. Sistem yang baru ini lebih tersentralisasi dan dengan basis teknologi pengawasan.
WHO, WEF gimana? Mereka mempromosikan pemerintahan global dengan narasi krisis sebagai justifikasi. Pandemi, perubahan iklim, krisis pangan. Bagaimana dengan CBDC, Central Bank Digital Currency?
Itu adalah sebuah kontrol total terhadap keuangan rakyat. Kemudian, penggunaan digital ID dan AI surveillance. Ini adalah kedua sistem yang memungkinkan global power mengatuasi dan membatasi pergerakan manusia.
Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju sistem ini, dan revisi undang-undang TNI adalah bagian dari langkah strategis dalam agenda tersebut.
Sekarang bagaimana pendapat Anda? Apakah revisi undang-undang TNI adalah untuk kepentingan nasional atau sebetulnya mengikuti agenda global? Tulis di komentar ya.
Like, subscribe, dan bantu share ini agar makin banyak rakyat Indonesia bertambah cerdas dan kritis. Simak video-video Dr. Tifa channel berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kebenaran.
