"Duterte pernah berkata, 'saya kebal hukum'. Tapi setelah dia lengser, laporan mulai berdatangan ke ICC. Dan akhirnya, dia ditangkap dan saat ini mulai diadili. Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi mengawal berbagai proyek besar. Tapi di balik itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Investigasi OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) menyoroti aliran dana yang mencurigakan. ICW merilis data bahwa korupsi di era 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi mencapai titik tertinggi. Dan Tempo, salah satu media investigatif terbesar di Indonesia, membongkar berbagai skandal dari lingkaran dalam Istana. Jokowi dulu berjanji akan sering mengunjungi IKN, proyek ambisius yang disebut sebagai "masa depan Indonesia." Tapi kenyataannya? Dia jarang, bahkan mungkin tak berani ke sana.
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Dota Tifa, dimanapun Anda berada, selamat datang di Peradaban Baru Manusia.
Bersama saya Dota Tifa, insyaallah channel ini akan mengantar Anda memasukinya dengan bekal keimanan, kecedasan, dan kebenaran. Amin.
Teman-teman, hari ini saya mau ajak Anda untuk bahas situasi dalam negeri ya, terkait dengan banyaknya kasus-kasus quadrillion corruption
yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini mulai dibongkar satu demi satu.
Pertanyaannya adalah, apakah Jokowi tetap bisa tidurnya ya saat ini?
Tidak adakah suatu mekanisme hukum apapun yang bisa digunakan untuk memeriksa kemungkinan keterlibatannya dia,
agar tuduhan-tuduhan tidak menghasilkan fitnah seperti yang berulang kali disampaikan Jokowi sendiri.
Jadi, kita kronologikannya, sejak lima bulan yang lalu, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024,
Jokowi resmi meninggalkan istana, menjadi mantan Presiden.
Tapi apa yang terjadi setelahnya? Bukan festa perpisahan, bukan tepuk tangan, tapi keheningan.
Keheningan yang justru lebih menyeramkan daripada keramaian.
Kenapa? Apa yang terjadi setelah seorang pemimpin langsir dan tahu bahwa di belakangnya ada begitu banyak kasus yang belum selesai?
Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi mengawal berbagai proyek-proyek besar, infrastruktur, IKN, KCIC Kereta Cepat Indonesia China,
bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan tol.
Tapi di balik itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit dijawab.
Tanggal, tepatnya, Desember 2024, investigasi OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project,
menyoroti adanya aliran dana yang mencurigakan selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Indonesian Corruption Watch, ICW, merilis data bahwa korupsi di era 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi mencapai titik tertinggi.
Anda bisa cek di Google Search, anda bisa lihat grafik korupsi selama 10 tahun kemarin, dari 2014 sampai 2024, grafiknya begini.
Tempo, salah satu media investigatif terbesar di Indonesia, memongkar berbagai skandar dari lingkaran dalam istana selama beberapa waktu terakhir.
Tapi apa dampaknya? Apakah ini akan selesai begitu saja setelah Jokowi turun?
Nah, kemudian, kita mau mencoba untuk mencari cara.
Bagaimana jika tuduhan-tuduhan tersebut tidak berbuah fitnah, tetapi bisa dibuktikan?
Melalui jalur apa? Ya tentu saja melalui jalur pengadilan, kan?
Pengadilan mana kalau pengadilan Indonesia tumpul?
Bagaimana kalau kita berpikir untuk mengajukannya ke pengadilan internasional?
Seperti yang terjadi pada Duterte ketika dia ditangkap dan diadili oleh ICC.
Sekarang, bisa nggak sih tuduhan OCCRP terhadap Jokowi ini dibawa ke pengadilan internasional?
Karena korupsi yang sudah menggurita secara sistemik seperti ini sulit sekali memperkarakan di dalam negerinya.
Bagaimana kalau kita coba memikirkannya, memahami konteks dan mekanisme hukum yang berlaku,
baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai bahan pembelajarannya?
Jadi, pertama itu kita berangkat dari tuduhan OCCRP.
OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup di dunia.
Mereka menyatakan bahwa nominasi tersebut didasarkan pada masukan dari berbagai pihak,
masyarakat, ahli-ahli yang menyoroti isu melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Indonesia
selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi.
Sekarang, apakah ada kemungkinan pengadilan internasional apapun itu bisa menindaklanjuti laporan ini?
Sekarang kalau kita lihat pada kasusnya Duterte, dia ditangkap dan diadili oleh International Criminal Court atau ICC.
ICC memiliki jurisdiksi untuk mengadili kejahatan serius,
seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
Korupsi ini, meskipun berdampak luas dan merugikan masyarakat,
saat ini belum termasuk dalam jurisdiksi ICC sebagai kejahatan yang bisa mereka adili.
Selain itu, ICC beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas,
yang berarti adalah ICC hanya akan mengambil alih kasus jika sistem peradilan nasional pada tokoh itu
tidak mau atau tidak mampu mengadili kasus tersebut secara efektif.
Dengan demikian, selama sistem peradilan Indonesia masih berfungsi dan dapat menangani kasus korupsi,
kemungkinan ICC untuk mengambil alih kasus tersebut sangat kecil.
Nah sekarang, persoalannya kita memiliki tantangan hukum di Indonesia, kan?
Kita diakui bahwa korupsi masih menjadi masalah superserius di Indonesia,
dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sini kan Anda tahu sendiri.
Jadi, bagaimana upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi tanggung jawab utama sistem peradilan nasional,
tapi tidak berjalan?
Maka kalau misalnya ada bukti kuat mengenai keterlibatan seseorang pejabat tinggi gitu,
dalam tindakan mantan presiden misalnya gitu, dalam tindakan korupsi,
maka langkah hukumnya memang harus ditempu di pengadilan, di mekanisme dalam negeri dulu kan?
Jadi, tidak bisa dibawa ke pengadilan internasional sebelum pengadilan dalam negeri nyata mentok.
Jadi, walaupun tuduhan ini dari lembaga internasional seperti OCCRP,
tapi tanpa bukti konkrit dan jurisdiksi terbatas dari pengadilan internasional,
nggak bisa hand it over gitu.
Jadi, proses hukum, seandainya memang betul Jokowi ini terkait tuduhan korupsi,
harus dilakukan dulu melalui sistem peradilan Indonesia.
Nah, makanya penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk terus mendorong
Transparanti dan Akuntabilitas dan Pemerintah Baru Presiden Prabowo ini
untuk melakukan revolusi terhadap sistem peradilan yang sarap dengan mafia-mafia di Indonesia selama ini,
dan agar sistem peradilan itu bisa berfungsi secara efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi.
Gitu kan?
Jadi, sekarang gini, sebelum kita bicara yang pengadilan dalam negeri,
kita coba simulasi bagaimana kalau kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Jokowi
itu dibawa ke pengadilan internasional.
Pertama, mulai dari tuduhan OCCRP dulu kan.
Walaupun OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup dunia,
tapi OCCRP sendiri mengakui tidak cukup memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi
untuk keuntungan finansial pribadi selama sejabatannya.
Jadi nominasi itu kan berdasarkan dari masukan masyarakat dan para ahli
yang menyoroti isu, jadi berangkat dari isu melemahnya KPK.
Nah, untuk diketahui ya, teman-teman, bahwa OCCRP selama kurun waktu 2024
menerima lebih dari 55 ribu kiriman nominasi,
termasuk di antara 55 ribu itu ada nama Jokowi,
yang kemudian diverifikasi, dilakukan pengujian oleh panel juri
yang terdiri atas masyarakat, akademisi, dan jurnalis
dengan pengalaman yang jam terbangnya sangat tinggi dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan.
Nah, meskipun tidak ada bukti langsung yang mereka terima
tentang keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi,
bukan tidak ada, belum ada, gitu ya.
Belum ada bukti kan, memang karena belum ada delik aduan gitu
tentang korupsi terhadap Jokowi langsung kan.
Jadi ya memang belum ada bukti yang bisa dilaporkan ke OCCRP,
tapi OCCRP sendiri itu mencatat adanya persepsi kuat di Indonesia
ya, bahwa terjadi perlemahan lembaga antikorupsi
dan terjadi korupsi yang sangat luar biasa.
Ya, jadi sekarang bisa gak sih, kalau misalnya kita bawa ke ICC nih, kita simulasi,
kita bawa ke pengadilan internasional kriminal nih ICC,
seperti kasus Duterte itu kan, misalnya kita lihat ya,
sebenarnya kalau dari sisi perbandingan kita mesti lihat
dari sisi karakternya Duterte sendiri.
Duterte kan pernah bilang, saya ini kebal hukum loh,
tapi gak terjadi kan setelah langsir,
karena laporan mulai berdatangan ke ICC.
Ya, kan laporan mulai berdatangan gitu.
Kan kalau gak salah juga Jokowi kan pernah bilang,
siapa yang berani untuk menyelidiki saya, misalnya seperti itu,
apa kata-katanya waktu itu saya gak lupa ya.
Ya, nyatanya setelah dia langsir ya tidak tertutup kemungkinan,
pada akhirnya nanti dia bisa diadili di dalam negeri maupun di luar negeri gitu.
Sekarang kalau misalnya ajuin ke ICC ya,
ajukan ke ICC dengan alasan, dengan rasionalisasi bahwa
korupsi itu adalah, korupsi apalagi dilakukan dalam 10 tahun kemarin,
itu benar-benar sistemik.
Dan menyebabkan penderitaan jutaan rakyat.
Sehingga rakyat kehilangan akses terhadap makanan, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan.
Karena sistem yang udah rusak, hancur, lebur.
Nah, bukankah itu juga bentuk kejahatan kemanusiaan?
Nah, nanti rasionalisasinya kan ke situ nih.
Kalau diajukan ke ICC.
Dan ini udah mulai didorong oleh berbagai organisasi internasional.
Jadi, mungkin ini juga yang jadi alasan
kenapa Jokowi sekarang ini terlihat begitu hati-hati.
Sekarang kalau misalnya kita bikin analisis dari
lesson learned dari Duterte ini.
OCCRP, ICC.
Dan keywordnya korupsi adalah kejahatan kemanusiaan.
Kemudian ada Amnesty International.
Ada data-data, ada analisis sintesis yang kita bisa lakukan ya.
Jadi, Amnesty International dan ICC
umumnya memfokuskan perhatian mereka pada pelanggaran hak asasi manusia.
Berat, seperti genosida, kejahatan perang,
kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi.
Nah, meskipun korupsi ini dapat menyebabkan dampak luas
yang berugikan masyarakat di negara tersebut.
Tapi hingga saat ini, korupsi belum secara eksplisit
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh ICC.
Namun, beberapa ahli hukum dan aktivis berpendapat
bahwa korupsi masif yang menyebabkan penderitaan luas
dapat dianggap sebagai perlanggaran hak asasi manusia.
Pandangan ini didasarkan pada fakta
bahwa korupsi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar
seperti kesehatan, pendidikan, pangan
yang pada gelarnya itu adalah melanggar hak asasi dasar mereka
untuk kehidupan.
Sekarang, ini Jokowi kan masih selamat sampai lima bulan ini ya.
Kenapa sih?
Apakah ada kepentingan global, termasuk global power,
China, Amerika, yang memang masih bersangkut dengan Jokowi
sehingga Jokowi masih selamat?
Tapi bagaimana kalau mereka sudah tidak perlu Jokowi lagi?
Karena presidennya sudah diganti, pemerintahan sudah diganti,
kebijakan sudah diganti, segala sistem yang ada
menjadi circle dari pemerintahan baru ini
membuat Jokowi ketendang, tidak diperlukan lagi oleh
kepentingan-kepentingan global termasuk China dan Amerika,
ya Jokowi berkemungkinan bisa didutertakan ya.
Sekarang kita mesti lihat pola geopolitik dan bagaimana
kekuatan global itu seringkali mendukung atau meninggalkan
seorang pemimpin tergantung sama relevansi strategisnya.
Jadi, kalau kita lihat dari sisi faktor tersebut ya,
ada faktor-faktor, beberapa faktor yang membuat Jokowi
masih selamat sampai saat ini.
Tetapi, ada skenario nasib seperti Duterte
kita juga membayangi, ya kan,
kalau dia kehilangan perlindungan
dan menjadi sasaran hukum atau politik
setelah tidak lagi berkuasa.
Misalnya, contoh dari kepentingan global,
Jokowi mungkin sampai dengan hari ini
masih memiliki kepentingan strategis,
masih dianggap bisa melindungi kepentingan strategis gitu,
bagi global powers, bagi Amerika Serikat, bagi China.
Kalau dari China, jelas ya, selama pemerintahnya
Jokowi sangat membantu memperkuat
proyek China, yaitu Belt and Road Initiative
dengan proyek-proyek infrastruktur utama
yang berlaku di Indonesia, kan,
Kereta Cepat Indonesia, Bandung, IKN,
infrastruktur macam-macam, bandara, pelabuhan,
jualan tol, macam-macam.
Sehingga China itu punya investasi besar sekali di Indonesia.
Dan, jangan lupa, tambang, nikel, energi.
Nah, itu dari sisi China terhadap Jokowi ya.
Kemudian kalau Amerika gimana?
Karena Indonesia ini tetap penting dalam strategi Indo-Pasifik
untuk menyeimbangkan pengaruh China, ya,
maka, ya, Indonesia penting. Indonesia yang penting, ya.
Dan perusahaan-perusahaan Amerika juga selama ini
terlindungi selama 10 tahun.
Jadi, ya, Indonesia-nya terutama, Jokowi-nya mungkin,
masih relevan bagi Amerika untuk dilindungi.
Begitu juga dengan kepentingan global power.
Ya, mereka membutuhkan stabilitas Indonesia sementara.
Memastikan kelangsungan investasi.
Maka, ya, sementara Jokowi tetap aman dari ancaman hukum besar
baik di dalam negeri maupun internasional.
Nah, sekarang kita lihat dari kasus Duterte.
Apa yang bisa terjadi pada Jokowi ini?
Duterte itu mantan presiden Filipina.
Dia memiliki hubungannya sangat kuat dengan China.
Dia memiliki hubungan sangat kuat dengan China.
Dan agak bikin gak nyaman Amerika.
Karena macam-macam.
Kebijakan termasuk perang narkobanya dia yang luar biasa, ya.
Ada yang disebut sampai membunuh orang-orang tanpa pengadilan.
Kemudian pangkalan Amerika juga sama dia ditutup, gitu.
Dia berat ke China, Duterte ini.
Bikin Amerika gak suka.
Nah, sekarang ketika presidennya udah ganti,
ini balik lagi deket ke Amerika.
Nah, sejak itu Duterte dan keluarganya mulai menghadapi tekanan hukum
termasuk ancaman dari ICC, ya kan?
Nah, sekarang kalau kita lihat pada sisi Jokowi ini,
kalau Jokowi udah kehilangan dukungan internasional,
internasional udah gak butuh lagi dia,
maka dia gak punya perlindungan politik lagi.
Pada saat itulah skenario Duterte bisa terjadi pada dia.
Nah, karenanya jauh-jauh hari,
Jokowi kan bikin langkah-langkah untuk menghindari nasib seperti Duterte.
Begini kan, dia menciptakan perlindungan politik,
tameng politiknya.
Tameng politik memastikan bahwa
tameng politik itu akan loyal kepada dia seterusnya.
Gimana? Dia nanam orang-orang loyalnya di kabinet presiden Prabowo.
Bahkan dia menaruh anaknya sebagai wakil presiden.
Itu adalah cara dia menciptakan perlindungan politik pascalengser.
Kemudian dia memang masih dapat perlindungan dari alit bisnis,
dari para oligarki, dan militer serta kepolisian.
Dan dia pastikan bahwa mereka tetap bisa menjamin
andai kata dia sudah tidak berkuasa lagi.
Tapi sejarah kan selalu berkata lain,
Presiden Prabowo juga pasti akan bikin oligarkinya sendiri,
akan bikin militernya sendiri yang loyal kepada beliau,
akan bikin kepolisian menjadi loyal kepada beliau
dan bukan kepada Jokowi.
Kemudian selama ini,
Jokowi bermain di antara dua sisi,
antara China dan Amerika.
Walaupun 70%-70% berat ke China,
tapi kepentingan Amerika tetap diakomodirkan.
Sehingga dia menjadi aset strategis bagi keduanya.
Sehingga tidak mudah dikorbankan.
Tapi masalahnya kan, mau sampai kapan?
Karena Presiden Prabowo ini orang strategis,
ahli strategis, jago strategis.
Pasti beliau juga memikirkan bagaimana,
sudah memikirkan bagaimana mengatur keseimbangan
antara dua kekuatan ini kan.
Sehingga, apa risikonya terhadap Jokowi ya?
Faktor-faktor ini bisa udah gak ada lagi sama dia.
Nasibnya berubah, drastis.
Begitu dia tidak lagi memegang kekuasaan.
Kan emang sejarah udah menunjukkan juga kan,
pemimpin yang dulu hebat, kuat, luar biasa,
cepat sekali jadi sasaran orang, pihak-pihak lain.
Ya pihak-pihak sudah tidak berkementingan kepada lagi
apalagi kalau dia tersangkut hukum.
Ada kasus-kasus banyak, gitu.
Yaudah, menyingkir aja tuh faktor-faktor
dan kekuatan-kekuatan yang selama ini udah dia kelola.
Dianggap tidak berguna lagi.
Apalagi kalau ternyata Presiden Prabowo
mencanangkan untuk menghabisi koruptor, misalnya.
Nah, ini posisi Jokowi makin tidak aman, teman-teman ya.
Nah sekarang, kalau misalnya kita bahas lagi nih,
mendalami lagi kemungkinan pengadilan luar negeri
untuk menindaklanjuti tuduhan OCCRP, gitu.
Nah, jika korupsi sistemik selama rezim Jokowi 10 tahun ini
ternyata berhasil menyeret semua pihak,
sehingga menjadi sulit diperkarakan.
Bayangkan dari Menteri sampai Kepala Desa, gitu.
Dari Gubernur ke Bupati, Wali Kota sampai Kepala Desa,
semua terseret.
Kan ini menjadi tameng, menjadi sebuah barier buat Jokowi
yang menumpulkan sistem hukum dalam negeri.
Nah, jadi kalau memang kejadiannya begini,
ya opsi untuk bawa kasus ini ke pengadilan internasional
bisa dipertimbangkan.
Masalahnya kan harus ada mekanismenya, gitu kan.
Kalau lewat ICC tadi kita udah bilang sulit, ya,
karena ICC nggak ngurusin korupsi secara langsung.
Kemudian kalau misalnya kasus korupsi ini
melibatkan perusahaan multinasional,
pejabat asing, atau ada transaksi lintas batas,
money laundering misalnya,
dan itu merugikan negara lain,
maka ada pengadilan yang bisa memproses,
yaitu UNCAC,
United Nations Convention Against Corruption,
itu bisa.
Kemudian ada Financial Action Task Force,
itu adalah lembaga internasional
yang ngurusin pencucian uang, money laundering,
atau yang menyalahgunakan dana bantuan internasional.
Bisa dicek-cek tuh pada saat pandemi COVID kemarin,
ada nggak penyalahgunaan dana bantuan internasional, nih?
Itu yang ngurusin FATF, ya,
Financial Action Task Force.
Kalau ada, itu bisa diangkat
ke pengadilan internasional.
Jadi walaupun ICC itu,
jurisdiksi utamanya itu bukan korupsi,
tapi ada lembaga-lembaga lain yang bisa
mengurus hal ini, kalau memang relate, ya.
Tapi ada kasus-kasus yang melibatkan korupsi,
kemudian ternyata itu terbukti melanggar
hak asasi manusia,
dan diajukan ke ICC dan bisa diadili.
Contoh misalnya,
mantan Presiden Sudan,
Omar al-Bashir,
ini yang mendakwa adalah ICC,
mengadili ICC.
Karena kebijakan Presiden Omar ini
menyebabkan penderitaan massal rakyatnya,
termasuk dia melakukan korupsi
dalam distribusi bantuan kemanusiaan,
kena ICC itu dia.
Kemudian ada beberapa kasus lagi di Amerika Selatan,
misalnya seperti di Brazil,
itu kasus kriminal yang berkaitan
dengan kasus korupsi itu,
Lava Hato,
itu diadili oleh ICC.
Kemudian Odebrecht,
yang di Peru, itu juga
karena melibatkan lintas negara,
maka diadili oleh ICC juga.
Nah, kalau misalnya bawa lagi ke ICC,
ini ada tantangan lagi,
karena ternyata Indonesia bukan anggota ICC.
Indonesia tidak ikut meratifikasi
statuta roma,
jadi Indonesia bukan anggota ICC.
Jadi secara otomatis itu
tidak dibawa jurisdiksi ICC,
tapi seperti Duterte itu
yang dia mengeluarkan,
Filipina dia keluarkan dari ICC tahun 2019,
dia tetap bisa diambil tindakan, kan?
Kalau kasusnya cukup serius
dan Dewan Keamanan PBB mengajukan resolusi.
Kemudian, misalnya,
ini tantangan lagi,
kan butuh ada advokasi,
butuh ada support dari dalam negeri,
kalau mau mengajukan
kasusnya ke pengadilan luar negeri, kan?
Nah, sekarang kalau elit politik,
militer, aparat hukum,
itu semua terlibat,
lalu siapa yang akan mengadvokasi
atau mensupport
tuntutan pengadilan ke luar negeri ini?
Kan sulit, ya?
Nah, sekarang, gimana?
Masih ada nggak strategi-strategi
untuk bawa kasus
ke pengadilan internasional?
Ya, tetap bisa.
Misalnya,
bikin koalisi pelapor.
Jadi, LSM seperti Amnesty International,
Transparency International,
bahkan OCCRP pun
bisa kumpulin bukti,
lalu melobby ICC atau PBB
untuk membuka penyelidikan, itu bisa.
Atau menggunakan jurisdiksi universal.
Misalnya,
menggunakan beberapa negara
yang memiliki hukum jurisdiksi universal.
Swiss, Jerman, Belgia.
Mereka bisa menuntut pejabat Indonesia
yang terbukti melakukan korupsi
yang dampaknya itu global.
Itu bisa.
Pakai Swiss, Jerman, atau Belgia.
Atau menekan bank asing
dan otoritas keuangan
jika ada bukti bahwa
dana hasil korupsi disimpan.
Disimpan sebagai money laundering.
Maka, FETF itu bisa melakukan penyelidikan.
Kemudian,
misalnya ada negara asing yang dirugikan
oleh kebijakan ekonomi korup
selama era Jokowi,
maka cari dukungan dari negara tersebut
dan bersama-sama mengajukan kasus
ke makamah internasional.
Jadi ini kalau kita bisa disimpulkan sementara,
membawa Jokowi,
kasus dugaan korupsi Jokowi
ke pengadilan internasional itu
secara hukum sangat sulit.
Walaupun bukan tidak mungkin.
Kalau korupsi di era Jokowi terbukti
mengakibatkan penderitaan massal,
kehancuran ekonomi,
pelanggaran hak asasi manusia,
maka ada peluang untuk diproses
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di ASISI.
Tapi, faktor geopolitik,
kekuatan oligarki,
dan status Indonesia yang bukan ASISI ini
bisa jadi tantangan
kalau mengajukannya pada
pathway yang itu.
Nah, tapi ini kalau
Jokowi sudah tidak lagi benar-benar memiliki
perlindungan dari kekuatan global,
ya dia bisa saja didutertekan.
Ya, bisa saja.
Sekarang kalau misalnya
pengadilan dalam negeri gimana sih
ketika dia ternyata menyeret
semua pihak. Jadi, kalau
korupsi di era Jokowi itu ternyata bersifat
sistemik dan menyeret hampir
semua pihak, termasuk aparat hukum,
parlemen, militer, oligarki
juga, terlibat semuanya,
maka menegakkan keadilan di dalam
negeri akan sangat sulit, walaupun
tetap bukan tidak mungkin.
Nah, celah-celah hukumnya itu gimana? Coba ya
kita lihat ya. Instrumen hukum
yang bisa dipakai sebagai celah untuk
melakukan pengadilan.
Pertama, MK, Mahkamah Konstitusi.
Kita seril dulu aja ya.
Gak membahas MK
yang zaman dulu. Itu bisa
gak sih kalau misalnya kebijakan Jokowi
ternyata terbukti melanggar konstitusi
dan berujung pada praktik
korupsi yang sistemik, oh ternyata
bisa diajukan sebagai judicial
review ke MK? Bisa.
Contoh misalnya Undang-Undang
Cipta Kerja, Omnibus Law,
yang dinilai menguntungkan oligarki dan
merugikan buruh dan petani itu bisa
dijadiin dasar
untuk memongkar dugaan
korupsi dalam proses registrasinya.
Kemudian siapa lagi? MA.
MA bisa, Mahkamah Agung.
Upaya kasasi ya, misalnya
ada putusan di tingkat bawah yang
membebaskan Jokowi dan Kroninya
dalam kasus korupsi yang semisal udah
diajukin, ternyata
dibebaskan gitu. Maka kasasi
bisa dilakukan ke MA
dengan peninjauan kembali jika ditemukan
bukti baru. Jadi artinya tetap bisa.
Lalu Undang-Undang Tindak Pindah
dan Korupsi, TIPIKOR.
Pasal 2, Undang-Undang nomor 31
tahun 1999.
Ini kan bisa digunakan
untuk mengajukan.
Karena Undang-Undang ini
mengatur korupsi yang menyebabkan
kerugian negara dan bisa dihukum seumur hidup.
Maka ini kalau ada
whistleblower, ada yang bocorin
bukti-bukti keterlibatan,
bisa digunakan
dengan Undang-Undang TIPIKOR ini.
Kemudian, misalnya
pakai pengadilan HAM, bisa gak?
Jadi tindakan korupsi ini
menyebabkan penderitaan massal.
Karena menghancurkan sektor
kesehatan dan pangan. Ini ada Undang-Undangnya
Pasal 9
nomor 26 tahun 2000.
Bisa gak tuh? Kalau dambak korupsi terbukti
menyebabkan kematian atau kemiskinan
ekstrim, bisa dikategorikan sebagai
kejahatan kemanusiaan.
Terus, misalnya menekan
lembaga penegak hubungan yang masih independen.
Cari celah lembaga yang
masih bisa bertindak. Misalnya KPK
masih bisa bertindak gak?
Walaupun KPK udah dilemahkan ya.
Masih ada peluang gak sih menggunakan penyedik independen
atau menghidupkan kembali revisi
Undang-Undang KPK?
Ini kan pemerintah udah ganti kan?
Bisa gak tuh? Nah misalnya
KPK-nya gagal, bisa didorong
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
untuk mengusut kasus korupsi sistemik.
Itu masih bisa.
Terus, bisa lewat
lembaga lain gak? Bisa. BPK dan Ombudsman.
Ombudsman dan BPK
ini bisa karena keduanya adalah
lembaga audit konegaraan
yang independen. Yang satu mengaudit
keuangan, yang satu mengaudit
manajemen kan.
Kalau memang ada dasar penyedikannya
dan ditemukan penyimpangan anggaran yang besar-besaran
maka penyedikan bisa dilakukan
melalui jalur BPK atau
Ombudsman.
Misalnya lewat jalur mana lagi?
Polisi atau Kejaksaan.
Harus dibikin perpecahan
internal dulu di Kepolisian dan
Kejaksaannya
supaya bisa dimanfaatkan untuk buka celah
investigasi. Kalau pejabatnya
berseberangan, mungkin aja kasus ini
bisa dinaikkan sama mereka.
Terus,
pake politik bisa gak? Bisa dong.
Kan udah pernah terjadi ya.
Jadi, mendorong hak angket di DPR.
Ini kan kejadian
waktu Pansus Senturi, BLBI
di era Presiden SBY.
Pernah kan?
Jadi menggunakan hak angket dan ternyata berhasil juga.
Kalau misalnya
dalam beberapa bulan ke depan
itu benar-benar Jokowi
kehilangan perlindungan
pendunungan ekonomi
dari oligarki yang udah balik badan ke
Presiden Prabowo, global,
internasional yang udah juga balik badan
ke Presiden Prabowo, politik
udah balik badan ke Presiden Prabowo
dan Presiden Prabowo punya kin,
punya goodwill untuk
menginvestigasi,
mengizinkan investigasi terhadap kasus korupsi
di era 10 tahun kemarin,
bisa. Ini adalah
sebuah momentum. Atau kalau enggak,
ya apes-apesnya nunggu 2029
sebagai sebuah momentum baru.
Orang-orang yang mudah-mudahan
udah baru, ya bisa tuh. Baru
5 tahun lagi, bisa.
Lebih baik dilakukan daripada
tidak dilakukan, kan?
Terus,
bisa dengan penekanan
opini publik sama media.
Kalau memang jalur hukum dan politik
dihambat, terhambat, bisa pakai
tekanan publik. Apa yang tidak
bisa dilakukan sama netizen sih, gitu kan?
Jadi pakai whistleblower,
orang-orang yang kuncian,
yang ngerti sekali kasus-kasusnya,
menggunakan kampanye media,
itu bisa jadi senjata untuk buka kasus.
Dibesar-besarkan,
gitu, blow up, bisa-bisa,
di media, di sosial media,
para netizen, ya,
bisa. Terus, balik lagi
ke investigasi OCCRP,
balik lagi ke
Tempo, ICW,
bisa memperkuat tekanan, tuh.
Habis itu, rakyat bagaimana? Bisa,
diajukan sebagai sebuah gerakan rakyat.
Demo, demo, demo, demo,
korupsi, korupsi, korupsi, gantung koruptor,
misalnya seperti itu.
Ini sistem hukum akan bertindak.
Terpaksa, pasti.
Kenapa? Nah, contoh kita
udah jelas Reformasi 1998.
Itu kan karena tekanan rakyat yang luar biasa.
Bukan karena sistem hukumnya
bekerja dengan ideal, kan?
Bisa, nyatanya bisa.
Jadi, walaupun sulit, tetap bisa.
Seandainya memang benar, ini penyelidikannya
mengarah kepada Jokowi, misalnya, ya.
Ya, walaupun dia menyeret hampir
semua pihak dalam korupsi sistemik,
misalnya. Tapi kalau
ada kombinasi tekanan hukum,
politik, publik, untuk
bongkar kasus, jadi.
Ini dengan catatan
Presiden Papuanya bersih, ya.
Kan, gak ada cacat-cacat lagi,
pasti beliau akan mendukung, gitu.
Tapi kelihatannya, ya.
Ya, insya Allah. Bismillah.
Kita berdoa, ya. Kalau memang ada,
jadi jangan sampai nunggu momentum politik
2029, kelamaan.
Keburu negara ancur.
Jadi, kalau bisa, ya sekarang aja, gitu.
Jadi,
ya, semua langkah
harus ditempuh. Karena kan kita
tidak boleh membiarkan kejahatan itu
berlalu begitu aja.
Sekarang, apalagi
hukum buntu, politik buntu,
media buntu, gak efektif, misalnya.
Ada satu lagi hukuman yang gak bisa
dihindarkan oleh siapapun yang berbuat kejahatan,
yaitu apa? Penjara Sosial.
Mungkin dia tidak akan pernah
tersentuh pengadilan.
Mungkin dia akan tetap dikelilingi oleh sistem
yang melindunginya. Tapi ada satu
hal yang tidak bisa dihindari.
Penjara Sosial. Kemanapun dia
pergi, rakyat tidak akan lupa.
Setiap kebijakan yang merugikan akan terus
diingat oleh rakyat. Setiap kali rakyat
menghadapi kesulitan, namanya akan
terus disebut. Jadi itu bahkan
tanpa sel penjara,
dia akan terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan
yang telah dibuat.
Kan kalau memang gak efektif, yaudah.
Kita gak boleh mengikhlaskan.
Sejarah sudah menunjukkan
selama ini terjadi, bahwa ketika
hukum gagal, masyarakat akan
ambil alih tindakan alternatif untuk
menegakkan keadilan.
Salah satunya ya penjara sosial itu.
Sebuah kondisi dimana seseorang
kalau seandainya memang Jokowi ini salah,
dia tidak akan pernah merasa tenang
selama hidupnya, meskipun
tidak dihukum secara formal.
Jadi itu, penjara
sosial itu situasi dimana
seseorang, mantan pemimpin
yang korup, dikucilkan
secara sosial. Kehilangan
legitimasi moral, dan terus
menerus dihantui oleh tekanan publik.
Jadi,
stigmatisasi seumur hidup.
Namanya akan selalu dikaitkan dengan
kehancuran negara yang terjadi.
Label pengkhianat bangsa atau koruptor
terbesar akan terus melakat pada
dirinya.
Pemboykotan secara
alami, isolasi sosial itu akan terjadi.
Apapun itu, misalnya
gerakan apapun diboykot sama
masyarakat. Sehingga dia
tidak bisa membangun kembali kekuasanya
di luar politik.
Teror psikologis dari opini publik misalnya,
setiap kali dia muncul di ruang publik atau media,
selalu ada tekanan sosial,
kritik, dan pengingat atas
kejahatannya. Lalu,
dokumentasi melalui
film, melalui media sosial,
itu harus terjadi.
Jadi, contoh kasusnya kan ada.
Marcos ya. Marcos senior di Filipina itu
setelah jatuh karena korupsi,
keluarganya mengalami perlawanan sosial
yang panjang sekali puluhan tahun.
Walaupun akhirnya kembali ke politik
anaknya ya, dan bisa jadi presiden.
Memang aneh sekali sih di Filipina.
Kemudian, di Zaire,
Presiden Mobutu, mantan
diktator, mantan koruptor ini, kan
akhirnya hidup tersiasa dalam
pengasingan.
Dan banyak itu kan,
pemimpin-pemimpin yang korup, tapi
nggak bisa diajukan pengadilan dalam negeri, akhirnya
dia kabur ke luar negeri, seumur
hidupnya terlunta-lunta.
Sebenarnya, penjara sosial
untuk beliau ini tuh udah terjadi
sebetulnya. Namanya tuh kan
tiap hari selalu diucapkan
dengan penuh
sumpah serapat dan doa-doa buruk.
Dan udah diabadikan juga
melalui buku.
Jokowi Undercover 1 dan 2 yang ditulis
oleh Pak Bambang Tri.
Kemudian film dokumenter seperti Dirty Vote.
Dan postingan-postingan
para aktivis dan netizen di media
sosial, itu jejak
digital yang abadi dan nggak bisa diapos.
Konten-konten video tentang
keburukannya di Youtube, di Twitter,
di forum-forum publik,
terus ya ada
dan terus diputer untuk
mengingatkan masyarakat tentang korupsi yang
terjadi.
Terus, ini-ini
belum kejadian ya, tapi kalau misalnya ada upaya-upaya
untuk mencuci namanya,
membersihkan namanya melalui kegiatan-kegiatan
amal atau sosial,
pasti akan langsung dibongkar.
Karena dianggap
upaya memanipulasi cita,
pasti dibongkar sama masyarakat.
Jadi, ya macam-macam,
termasuk tekanan ekonomi, misalnya bisnisnya
dihancurin, bisnis anak-anaknya dihancurin,
bisa-bisa saja terjadi.
Apalagi kalau ternyata sumber
modalnya, sumber investasinya
dari Money Laundry, ini kan belum diusut.
Soal bisnis ini kan belum diusut.
Masih di dalam
ruangan terbuka, bising di udara,
tapi belum benar-benar secara
formal diusutkan.
Tunggu saja tanggal mainnya.
Nah, habis itu kalau sudah,
kalau kira-kira sudah dalam beberapa bulan,
setiap kali dia muncul,
dimanapun, selalu akan ada
gelombang kritik dan pengingat
tentang dosa-dosanya. Kan sudah jadi
graffiti
di mana-mana.
Adelu Jokowi di jalan-jalanan
itu kan sebuah
penjara sosial.
Terus, menggunakan
media dan jurnalisme investigatif
yang credible
seperti Tempo,
dia akan selalu bongkar kasus-kasus
lama yang belum terungkap.
Dan banyak tim-tim investigasi independen,
para lawyer-lawyer independen,
terus menerus menggali kejahatan-kejahatan
dilakukan selama 10 tahun.
Efektif nggak?
Oh efektif, kalau dilakukan secara
sistemis dan berkelanjutan.
Karena sudah terjadi.
Kenapa saya bilang efektif? Empirical base-nya banyak.
Sebenarnya, sejarah menunjukkan
bahwa pemimpin korup yang tidak diadili
dihukum oleh masyarakat
melalui penjara sosial,
stigma sosial, isolasi,
tekanan terus-menerus.
Jadi, ibarat kata secara fisik itu
dia bebas, nggak di penjara,
tapi hidupnya tidak akan pernah tenang.
Sekarang aja kita lihat ya,
dia yang pernah bilang bakal
sering berkunjung ke IKN 5 bulan
berlalu, pernah nggak berkunjung ke IKN?
Nggak pernah kan?
Nah ini kan menimbulkan tanda-tanda
besar. Apakah ini tanda ketakutan
dan kekhawatiran?
Jangan-jangan ada
potensi-potensi korupsi
di proyek IKN ini
semasa dia memerintah?
Sebab kalau memang ini adalah proyek
unggulannya dia, dijual sebagai masa depan dia,
dijual sebagai warisan
legasi terbesarnya dia, kan seharusnya
disering muncul untuk memastikan
proyek ini berjalan kan?
Kalau seorang pemimpin yang percaya diri
dengan kebijakan, dengan masa depannya,
seharusnya tidak ragu
untuk selalu hadir
nongkrongin proyek kebanggaannya sendiri, kan?
Nah kalau dia tidak berani
datang ke situ,
bukankah itu tanda bahwa ada
sesuatu yang salah?
Apakah IKN itu
berpotensi gagal? Apakah ada faktor
keamanan yang membuat dia tidak
merasa aman dan nyaman lagi berkunjung
ke sana lagi? Apakah ada
potensi korupsi di IKN yang melibatkan
dia? Nah,
kan begitu tuh. Jadi
penguasa zalim dalam pandangan Islam
merupakan, selain merupakan salah satu
pertanda akhir zamannya,
tapi pemimpin dalam Islam itu benar-benar
yang harus memiliki moral, akhlak,
dan kemampuan yang mumpuni.
Sehingga status pemimpin itu harus bisa bersikap
adil, jujur, dan tidak sepenang-penang.
Pemimpin itu enggak boleh mencelakai rakyat,
mencolimi rakyat, mengambil
harta benda dan
milik rakyat itu enggak boleh.
Maka,
kita semua ini harus bicara.
Karena sabda Rasulullah
salallahu ala salam,
barang siapa melihat kemungkaran,
maka ubahlah dengan tangannya. Jika
tidak mampu, ubahlah dengan lisanya,
lisanya, narasinya. Jika
tidak mampu, ubahlah dengan hatinya.
Yang demikian itu selemah-lemahnya
iman, yang cuma dengan hati.
Kalau memang kita bisa menulis, tulis.
Kalau memang kita bisa bicara, bicara.
Kalau kita bisa mengubah dengan tangan, kita ubah
dengan tangan. Jadi,
jangan kecilkan narasi.
Narasi itu alat
yang lebih kuat daripada senjata, teman-teman.
Kalau pengadilan tidak bisa menyentuh
dia, seandainya dia bersalah,
maka sejarah melalui jejak
digital yang akan menghukumnya.
Dia akan ter
terbenam
dalam penjara sosial yang tidak akan
bisa dihindari. Bisakah
dia benar-benar tidurnyanya setelah tidak lagi
jadi presiden? Atau justru
bayangan dari semua yang terjadi akan terus
menghantuinya seumur hidup sebagai penjara
sosial abadi kepada dia?
Tulis komentar paling keren,
paling cerdas Anda ya. Sembarkan
video ini. Bangkitkan kesadaran
rakyat. Jangan lupa like, subscribe
agar banyak orang tergugah
dan bangun untuk berjuang.
Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kebenaran.