HUTAN INDONESIA TERBAKAR, PERAN TIONGKOK DIPERTANYAKAN: Ekspor Pulp 75%, Kasus MRU & Unjuk Rasa Koalisi ISPA! Ulasan Epoch We

Pernah kebayang nggak sih, kabut asap pekat dari kebakaran hutan yang sering kita alami, ternyata punya jejak langsung ke pasar global yang super gemerlap? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas rantai pasok internasional yang kompleks dan, jujur aja, sering banget tertutup rapat. Kita bakal telusuri jejak industri pulp atau bubur kertas ini. Siap-siap ya, karena komoditas bernilai miliaran dolar ini punya asal-usul yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Langsung aja kita mulai. 75 persen. Bayangin, saat masyarakat kita harus nanggung beban kesehatan gara-gara kabut asap karhutlah. 75 persen ekspor bahan baku pulp Indonesia malah terus ngalir deras ke satu pasar utama di luar negeri. Ini kan nimbulin celah informasi yang gede banget ya. Dari hutan sebelah mana sih sebenarnya bahan-bahan baku industri raksasa ini berasal? Nah, mari kita mulai dengan melihat tragedi hutan dan sanksi MRU. Langsung dari tingkat lapangan. Belum lama ini, pemerintah ngambil langkah yang cukup berani dan tegas banget terhadap PT Mahkota Rimba Utama, atau yang biasa disebut MRU. Kementerian Kehutanan resmi membekukan izin usaha perusahaan ini. Buat gambaran aja, MRU ini bukan pemain kecil lho. Mereka pegang kendali atas konsesi hutan alam di Ketapang yang luasnya luar biasa, lebih dari 74 ribu hektare. Angka 1.275,87 ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah jumlah pasti dalam hitungan hektare dari lahan yang hangus terbakar tepat di dalam area konsesi MRU. Bisa dibilang, skala kerusakan sebesar inilah yang akhirnya membunyikan alarm keras dan memaksa pemerintah buat langsung jatuhin sanksi. Perintah dari pemerintah ini benar-benar mempertegas realitas di lapangan. Ini tuh bukan sekadar teguran administratif biasa ya. Perusahaannya nggak cuma dipaksa berhenti operasi untuk sementara, tapi mereka juga diwajibkan secara hukum buat turun tangan langsung memulihkan lingkungan yang udah rusak parah akibat kebakaran tadi. Oke, dari lapangan, kita beralih menelusuri jejak pulp ini ke Tiongkok, sambil mengintip gimana dinamika pasar globalnya. Coba perhatiin data dari analisis trase bulan Desember 2025 ini, karena ada fakta yang cukup mencengangkan. Sebanyak 75% dari total ekspor pulp kita itu dikirim langsung ke Tiongkok. Skalanya nggak main-main. Ini adalah aliran komoditas dengan nilai fantastis, hampir nyentuh 3 miliar dolar AS. Jadi polanya kelihatan kan? Asapnya kerasa di satu sisi, tapi aliran miliaran dolarnya lari ke sisi yang lain. Kalau kita urutkan, perjalanannya memang panjang, tapi polanya tuh jelas banget. Kayu-kayu ini ditebang dari lahan konsesi lokal kita, terus dikirim ke fasilitas pengolahan raksasa di dalam negeri buat dipadatkan jadi pulp. Dan akhirnya melintasi lautan menuju pabrik-pabrik manufaktur berskala raksasa milik afiliasi mereka di luar negeri. Bener-bener sebuah rantai yang panjang. Dan menurut Direktur Trend Asia, Ahmad Asofbiri, ada satu poin kritis yang harus kita garis bawahi. Tiongkok itu punya posisi strategis banget sebagai pembeli absolut terbesar buat komoditas kehutanan ini. Terus, kenapa ini jadi masalah serius? Karena ironisnya, wilayah konsesi para pemasok ini sering banget tumpang tindih secara presisi dengan titik-titik apikar hutlah yang tingkat kepercayaannya tinggi. Ibaratnya mereka beroperasi tepat di jantung kebakaran. Lanjut, sekarang kita bahas soal klaim transparansi dari grup APP Sinarmas. Asia Pulp and Paper, atau yang lebih kita kenal sebagai APP Sinarmas, ternyata udah ngebangun semacam kekaisaran bisnis yang terintegrasi di Tiongkok sejak tahun 1992. Daftar panjang nama pabrik mereka di sana itu seolah jadi cermin langsung dari jejak operasional mereka yang super masif di Indonesia. Jaringan korporasi ini benar-benar menjahit dua negara dengan sangat rapi. Nah, disinilah letak berdebatan utamanya. Di satu sisi, berbagai analisis independen dan kelompok masyarakat terus menyoroti volume pulp luar biasa besar yang mengalir ke pabrik-pabrik afiliasi Sinarmas. Tapi di sisi lain, APP secara tegas ngeklaim kalau mereka punya sistem evaluasi pemasok atau supplier evaluation and risk assessment yang sangat ketat buat mastiin sumber serat kayu mereka itu bersih dari deforestasi. Jadi, pertanyaan krusialnya bermuara pada satu kata, transparansi. Tanpa adanya akses publik ke catatan pembelian, dokumen pengapalan, atau daftar pemasok yang terperinci, kita nggak bakal bisa buktiin secara definitif apakah kayu dari konsesi MRU yang bermasalah tadi beneran masuk ke mesin-mesin pabrik APP di Tiongkok atau nggak. Sampai sekarang, hal ini masih jadi semacam ruang gelap yang sulit ditembus. Dan karena minimnya transparansi tadi, muncullah tuntutan audit rantai pasok dari kelompok sipil. Rasa frustasi terhadap gelapnya rantai pasokan ini akhirnya memicu koalisi ISPA buat turun ke jalan. Pada tanggal 22 Oktober 2026 kemarin, mereka bawa aspirasi ini langsung ke depan gedung Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Mereka nuntut adanya akuntabilitas korporasi yang berani melampaui batas-batas negara. Bersama pengacara publik dari YLBHI, koalisi ini mendesak beberapa langkah konkret. Mereka nuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait buat nggak cuma berhenti di sanksi lokal aja. Mereka minta evaluasi perdagangan secara menyeluruh, audit dari hulu ke hilir rantai pasok, sampai penelusuran aliran dana pembiayaan industri ini, biar semuanya transparan dan kebuka untuk publik. Pengawasan lingkungan emang nggak seharusnya berhenti di perbatasan Indonesia aja kan? Tentu saja, kalau kita mau lihat dari kacamata hukum yang objektif, sebuah audit itu harus benar-benar presisi. Kita mesti bisa bedain antara perusahaan yang sekadar ada di bawah satu payung kepemilikan saham dengan entitas yang emang punya bukti transaksi langsung atas kayu yang bermasalah. Karena pada akhirnya, tanggung jawab hukum itu butuh bukti kuat aliran barang, bukan sekadar asumsi dari kepemilikan modal. Nah, sebagai penutup analisis kita kali ini, ada satu pertanyaan mendasar yang kayaknya wajib banget kita renungkan. Kalau rantai pasokan internasional yang masif ini dibiarkan terus tertutup, sementara biaya ekologisnya kayak kabut asap yang bikin sesak napas sampai hilangnya keanekaragaman hayati ditinggalkan begitu aja di Indonesia, kira-kira siapa sih yang sebenarnya lagi bayarin subsidi buat murahnya harga kertas dan tisu di pasar global? Sesuatu buat dipikirin ya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.