Di tengah tingginya risiko bencana alam dan ancaman krisis iklim di Nusantara, kebijakan fiskal Indonesia justru menghadapi sorotan tajam . Kanal Mata Pena mengulas tuntas ironi di balik alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanggulangan dan mitigasi bencana . Pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2026 merosot drastis hingga menyisakan Rp491 miliar . Angka ini menandai titik terendah dalam 15 tahun terakhir dan hanya menyerap sekitar 0,013% dari total belanja negara . Padahal, alokasi anggaran BNPB sebelumnya tercatat sebesar Rp4,91 triliun pada tahun 2024 dan Rp2,01 triliun pada tahun 2025 . Penurunan signifikan ini memicu perdebatan mengenai prioritas belanja negara jika dibandingkan dengan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sekitar Rp229 triliun . Di sisi lain, eskalasi bencana seperti banjir dan longsor di Sumatera saja ditaksir menimbulkan kerugian ekonomi serta kebutuhan pemulihan mencapai Rp51,82 triliun . Para pakar mengingatkan bahaya terselubung jika negara hanya berfokus pada respons setelah kejadian tanpa investasi mitigasi dan kesiapsiagaan yang memadai . Poin Pembahasan Utama: 📌 Pola Penyusutan Anggaran BNPB: Rekam jejak pemangkasan DIPA BNPB . 📌 Perbandingan Prioritas APBN: Alokasi bencana vs program belanja lainnya . 📌 Dampak pada Daerah: Keterbatasan kapasitas BPBD dan risiko penanganan evakuasi yang lambat . 📌 Solusi Pembiayaan Ideal: Pentingnya risk-based budgeting dan penguatan Pooling Fund Bencana (PFB #MataPena#AnggaranBencana#BNPB#BencanaAlam#KrisisIklim#APBN2026#MitigasiBencana#MakanBergiziGratis#PolitikAnggaran#BeritaTerkini#Indonesia
Dibuat oleh AI·Mungkin mengandung kesalahan
Halo semuanya, selamat datang kembali di Mata Pena.
Gini ya, hari ini kita bakal ngebedah satu ulasan yang jujur aja lumayan bikin kaget dan lagi rame banget diomongin.
Kita ini lagi ngadepin sebuah paradoks yang aneh.
Di tengah risiko geografis Indonesia yang makin hari makin tinggi, kok bisa-bisanya anggaran utama buat penanggulangan bencana kita justru menyusut drastis?
Di ulasan kali ini, kita bakal ngebahas enam hal utama.
Mulai dari paradoks negara rawan bencana, pergeseran prioritas anggaran, strategi pendanaan alternatif pemerintah,
ancaman siklus respon bencana, beban berat di daerah, sampai perbandingan antara mitigasi dan biaya rekonstruksi.
Oke, langsung aja kita mulai.
Bagian pertama, paradoks negara rawan bencana.
Sebagai titik awal, coba bayangin ini, kita ini hidup persis di atas cincin api pasifik.
Ini bukan cuma teori di buku IPS waktu kita sekolah ya, ini realitas kehidupan kita sehari-hari.
Sepanjang tahun 2025 aja, Indonesia nyatet angka yang luar biasa, 3.176 kejadian bencana.
Dan dari data yang ada, 99 persen di antaranya itu bencana hidrometeorologi, kayak banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor.
Lanjut ke bagian kedua, pergeseran prioritas anggaran nasional.
Nah, dengan ancaman yang setinggi tadi, logikanya kan anggaran kita harusnya makin kuat kan?
Tapi faktanya, pagu anggaran reguler buat BNBB itu malah merosot tajam.
Dari hampir 5 triliun rupiah di tahun 2024, turun jadi 2,01 triliun di 2025.
Dan, astaga, anjlo per titik terendah dalam 15 tahun terakhir, yaitu cuma 491 miliar di 2026.
Itu sangat kecil lho, cuma sekitar 0,013 persen dari total belanja negara kita.
Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba kita bandingin deh.
Di satu sisi, lembaga utama penanggulangan bencana kita cuma dapat 491 miliar rupiah.
Sementara di sisi lain, program baru makan bergizi gratis itu dapat alokasi sampai sekitar 229 triliun rupiah.
Perbedaan angka yang jomplang ini bener-bener nunjukin ada pergeseran prioritas yang sangat masif dari negara.
Makanya, nggak heran kalau banyak pengamat, salah satunya dari ulasan Philonomics di Kompas,
bilang kalau pergeseran yang masif ini seolah-olah nunjukin hilangnya sense of crisis,
atau kepekaan kita terhadap kesiapsiagaan bencana nasional.
Pertanyaannya, apa iya kita udah mulai meremehkan ancaman alam?
Untuk ngejalap itu, kita masuk ke bagian ketiga, strategi pendanaan alternatif pemerintah.
Tapi tunggu dulu, kita harus objektif. Apakah pemerintah beneran lepas tangan gitu aja?
Kalau kita cek faktanya, kepala BNPB, Lecin Suharyanto, negasin kalau anggaran operasional bencana itu sebenarnya uncapped,
alias nggak dibatasi secara kaku.
Mereka pakai skema dana siap pakai yang didukung penuh sama Kementerian Keuangan.
Plus, negara juga udah ngumpulin dana cadangan sampai 7,3 triliun rupiah dalam instrumen pooling fund bencana.
Jadi, maksudnya gini, pemangkasan anggaran BNPB tadi itu sebenarnya ditujukan buat efisiensi biaya administrasi rutin,
bukan buat motong dana operasi daruratnya.
Pemerintah sekarang lebih ngandelin fleksibilitas hukum,
kayak Pasal 20F di UU APBN 2026 yang ngebolehin pergeseran anggaran pas ada bencana,
sama pengerahan aset-aset TNI buat respons cepat.
Singkatnya, ngapain nempok uang triliunan nganggur di satu lembaga pas lagi nggak ada bencana, gitu kira-kira argumennya.
Terdengar masuk akal?
Ya.
Tapi ini bawa kita ke bagian keempat, ancaman siklus respons bencana.
Walaupun fleksibilitas tadi bisa nutupin kebutuhan darurat,
banyak ahli yang justru was-was,
kalau berangkas dana darurat itu baru bisa dibuka setelah gempa atau banjir kejadian,
kita bakal kejebak di pola yang reaktif banget.
Upaya mitigasi sebelum bencana, kayak ngerawat sistem peringatan dini,
ngedukasi warga, atau pemetaan zona rawan,
malah mati kelaparan karena nggak ada dana tetapnya.
Kita jatuhnya jadi kayak negara pemadam kebakaran yang sibuk madamin api, bukan nyegah kebakarannya.
Imbasnya paling kerasa waktu kita bahas bagian kelima, beban berat di daerah.
Coba deh kita lihat realita di lapangannya.
Ada studi dari Aceh Selatan yang nunjukin kalau dana pusat dipangkas,
beban pencegahan ini otomatis jatuh ke pundak pemerintah daerah.
Padahal kita sama-sama tahu, kapasitas dompet daerah itu terbatas banget.
Rata-rata alokasi anggaran bencana di tingkat daerah itu jauh di bawah standar internasional,
yang idealnya minimal 1% dari total anggaran mereka.
Biar makin kebayang seberapa beratnya, ini ada contoh yang bikin geleng-geleng kepala.
Data nyatet kalau dalam alokasi tertentu pada APBD 2027 di daerah istimewa Yogyakarta,
anggaran logistik spesifik buat BPBD DIY itu cuma sekitar 53 juta rupiah.
Coba pikir, gimana caranya sebuah daerah yang rawan gempa dan erupsi
bisa ngebangun kapasitas warganya kalau dananya sekecil itu?
Dan ini membawa kita ke poin krusial terakhir di bagian ke-6.
Mitigasi versus biaya rekonstruksi.
Seperti yang dibilang sama pakar tata kelola bencana UMY Ibu Rahmawati Huseng,
yang ini bener banget, investasi di pencegahan dan mitigasi itu secara universal,
selalu jauh-jauh lebih murah dibandingkan kalau negara harus meluarin terliunan
buat ngebangun lagi jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang udah rata sama tanah.
Pada akhirnya, kalau kita terlalu bergantung sama dana darurat yang sifatnya dadakan,
kita jadi abai sama kerugian ekonomi terselubung dari suatu bencana.
Pendekatan nunggu hancur baru dibangun ini,
nggak cuma nelan triliunan rupiah dan respons yang lambat,
tapi kalau terus berulang, ini bener-bener bisa ngancurin target pertemuan ekonomi 8%
yang lagi dikejar-kejar sama pemerintah kita.
Jadi, saya mau nutup ulasan kali ini dengan satu pertanyaan yang simpel
tapi penting buat kita pikirin bareng.
Menurut kalian, apakah efisiensi dari motong anggaran rutin ini
bener-bener sepadan dengan resiko kita harus nunggu bencana kejadian dulu
baru bisa bertindak?
Yuk, kasih tau pendapat kalian di kolom komentar.
Dan pastikan kalian terus dukung Matapena dengan ngasih FLKS ya.
Follow, Like, Comment, dan Share.
Terima kasih sudah nonton.
Sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.