Rezim Partai Komunis China (PKC) di bawah Xi Jinping menghadapi tekanan sistemik yang mengancam legitimasinya dari berbagai lini:
Tantangan Ideologis: Profesor Lei Yanhong dari Universitas Xiamen secara terbuka mengkritik narasi sejarah PKC, menyebut leluhur elit politik saat ini sebagai "bandit" yang merampas kekuasaan, bukan pemenang sah atas tanah air. Kritik ini menyerang pilar fundamental propaganda partai.
Pembangkangan Sipil: Pada Tahun Baru Imlek 2026, warga di wilayah Beijing-Tianjin-Hebei melakukan "perlawanan kembang api" dengan melanggar larangan pemerintah secara massal. Polisi kewalahan menghadapi ekspresi ketidakpuasan publik ini, yang juga merembet ke simbol-simbol demokrasi di Nanjing.
Ketegangan Internal: Pengawasan ketat kini menyasar pejabat "setengah telanjang" (yang memiliki anak di luar negeri). Pembersihan tokoh senior dan eksodus internal menunjukkan fragmentasi elit yang semakin parah.
Krisis Ekonomi dan Protes: Pertumbuhan PDB 2026 diprediksi melambat hingga 4,1%, sementara pengangguran kaum muda tetap tinggi. Insiden protes melonjak 44% pada tahun 2025, mencakup sengketa tenaga kerja dan hak lahan.
Tekanan Internasional: Kebijakan AS yang semakin tegas, termasuk pengangkatan koordinator khusus Tibet dan pengakuan simbolis terhadap Taiwan, menambah beban eksternal bagi Beijing.
Kombinasi antara krisis ekonomi, kerusuhan sosial, dan hilangnya legitimasi menciptakan situasi "panci presto" yang diprediksi akan memuncak pada Kongres Partai tahun 2027.
Rumor menyebar, wilayah Beijing Tianjin Hebei diluncurkan.
Perang pertahanan, pasukan polisi kewalahan.
Seorang profesor wanita melepaskan serangan verbal,
membuat Xi gemetar ketakutan.
Gelombang eksodus masal meletus di dalam internal PKC.
Kekaisaran merah yang dikendalikan oleh Partai Komunis China,
yang dulunya tampak kokoh dan tak tergoyahkan,
kini mengalami pengikisan internal yang menyeluruh.
Seorang profesor wanita secara terbuka mengkritik rezim tersebut,
dengan belak-belakan menyatakan bahwa leluhur elit politik saat ini
tidak lebih dari bandit yang merebut wilayah
dan memproklamirkan diri sebagai penguasa.
Pernyataannya secara langsung menantang legitimasi suksesi hukum
yang diklaim oleh PKC.
Tokoh di pusat kontroversi ini adalah Lei Yan Hong,
seorang profesor di Sekolah Urusan Publik Universitas Xiamen.
Dalam komentar online yang beredar luas,
ia menyatakan,
para keturunan kaisar dan jenderal,
harap diam.
Anda bilang negara ini dimenangkan oleh ayah-ayah kalian.
Sungai Yangse, Sungai Kuning, Pegunungan Kunlun, Gunung Tai, Mohe,
dan dataran tinggi Qinghai Tibet semuanya sudah ada jauh sebelum kalian.
Ayah kalian hanyalah bandit yang menduduki gunung
dan menyatakan diri sebagai raja.
Apa yang kalian banggakan?
Komentar ini menyerang inti narasi tentang memenangkan dan menjaga negara
melalui perjuangan,
yang merupakan pilar fundamental pendidikan sejarah dan propaganda politik PKC.
Menurut penalaran Lei Yan Hong,
jika tanah tersebut bukan dimenangkan
tetapi sudah ada,
maka transisi dinasti bukanlah sebuah epik revolusioner
melainkan tindakan perampasan kekuasaan.
Bagi rezim yang secara konsisten mengklaim melayani rakyat
sambil semakin mengusatkan otoritas di tangan Xi Jinping,
hal ini merupakan tantangan langsung terhadap legitimasi politik.
Lei, yang lahir pada tahun 1970-an,
menempuh pendidikan di Universitas Peking dan Universitas Tokyo,
dengan spesialisasi institusi politik dan keuangan publik.
Pada tahun 2015,
ia memicu kontroversi dengan mengkritik pemujaan terhadap Mao Zedong di media sosial,
yang menunjukkan bahwa sikapnya saat ini bersifat konsisten dan bukan impulsif.
Di tingkat masyarakat,
sentimen publik muncul melalui peristiwa-peristiwa konkret.
Selama tahun baru Imlek 2026,
penduduk di Beijing, Tianjin, dan Hebei secara terbuka menentang larangan kembang api
dan menyalakan petasan dalam jumlah besar pada malam tahun baru
dan hari pertama tahun baru.
Video menunjukkan polisi berjuang keras untuk melakukan penegakan hukum.
Komentator online menjuluki fenomena tersebut sebagai kampanye pertahanan kembang api.
Beberapa netizen berkomentar bahwa meskipun Provinsi Hebei telah melarang penjualan dan penggunaan,
entah bagaimana semua orang memiliki kembang api di malam hari,
namun tidak ada yang mau mengatakan di mana mereka membelinya.
Pembatasan kembang api telah berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun pembangkangan yang terkoordinasi tahun ini secara langsung menguji kapasitas penegakan hukum pihak berwenang.
Di tengah menurunnya pendapatan dan meningkatnya pengangguran,
kembang api memiliki magna simbolis menjadi ekspresi ketidakpuasan yang nyata.
Di Nanjing, kerumunan besar berkumpul di Makam Sun Yat Sen.
Kolom komentar online dipenuhi dengan frasa seperti demokrasi, hak sipil,
mata pencaharian rakyat, dan dunia milik bersama.
Di dalam sistem, pengetatan internal telah meningkat.
Laporan Januari oleh Gemstone Foundation menyebutkan beberapa tokoh dengan ikatan luar negeri yang luas
dan kerabat dekat di luar negeri, termasuk Lin Sang Lee, Presiden Universitas Renmin China.
Menurut sumber yang dikutip oleh South China Morning Post,
otoritas memperluas pengawasan di luar pejabat yang disebut pejabat telanjang,
pejabat yang istri dan anaknya di luar negeri, untuk mencakup pejabat setengah telanjang,
yaitu mereka yang bertugas di dalam negeri, tetapi memiliki anak yang menetap di luar negeri.
Pada akhir tahun 2025, beberapa tokoh senior dicopot dari posisi penasihat,
termasuk Yi Gang, mantan Gubernur Bank Rakyat China, dan Wang Rong,
mantan Ketua Komite Provinsi Kuantung dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China.
Laporan yang beredar menunjukkan bahwa tempat tinggal anak-anak mereka di luar negeri
dan keengganan untuk kembali menjadi faktor penyebabnya.
Namun, upaya intensif PKC untuk memperketat kontrol hanya membuat banyak pejabat semakin berhasrat
untuk melarikan diri dari sistem otoriter yang menyesakan tersebut.
Secara ekonomi, pertumbuhan PDB resmi untuk tahun 2025 dilaporkan sekitar 5 persen,
tetapi perkiraan tahun 2026 telah direvisi turun.
UBS memproyeksikan pertumbuhan 4,5 persen, Goldman Sachs memprediksi 4,8 persen,
sementara institusi lain memperkirakan sekitar 4,1 persen.
Pengangguran kaum muda berada pada angka 16,5 persen pada Desember 2025 dan tetap tinggi.
Lebih dari 5.300 insiden protes tercatat pada tahun 2025 mewakili peningkatan 44 persen dari tahun sebelumnya,
terutama melibatkan sengketa tenaga kerja, klaim hak pemilik rumah, dan konflik tanah pedesaan.
Secara internasional, tekanan semakin intensif.
Pada tanggal 17 Februari, Sekretaris Negara AS Marco Rubio mengumumkan penunjukan koordinator khusus
untuk isu-isu Tibet.
Pada tanggal 18 Februari, akun resmi Gedung Putih di bawah Donald Trump merilis daftar 22 mitra dagang
yang mencantumkan Taiwan dan menampilkan bendera nasional Taiwan,
sebuah tindakan yang menarik perhatian luas dan dipandang signifikan secara simbolis.
Secara kolektif, tantangan akademis terhadap legitimasi, ketidakpuasan sosial yang nyata,
pembersihan internal yang intensif, perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya insiden protes,
dan tekanan eksternal yang berkelanjutan.
Gambaran keseluruhan mengungkapkan ketegangan sistemik yang meningkat.
Seperti yang ditunjukkan oleh analis, faktor sejarah yang menyebabkan runtuhnya rezim otoriter
meliputi krisis ekonomi, kerusuhan sosial, fragmentasi elit, hilangnya legitimasi,
dan tekanan eksternal, elemen yang kini telah muncul dalam berbagai tingkatan.
Meskipun represi intensitas tinggi dapat menjaga stabilitas dalam jangka pendek,
situasinya menyerupai panci presto yang bisa meledak kapan saja karena peristiwa yang tidak terduga.
Kongres Partai Tahun 2027 secara luas dipandang sebagai rintangan yang mungkin sulit diatasi oleh Xi Jinping.