Investasi Tiongkok di Balik Kerusakan Raja Ampat #china #rajaampat #mineral

epoch weekly
62 pengikut
329 Tayangan video·12 Jun 2025
klik link untuk detail www.epochtimesindonesia.com
Raja Empak, surganya laut dunia.
Tapi di balik birunya air dan hijaunya hutan,
terdengar cerisan yang nyaris tak terdengar.
Hutan gudum, laut tercemat, warisan alam yang terancam hancur.
Di balik tagar sif Raja Empak,
tersimpan kisah panjang tentang tambang nikel,
investor asing, dan perlawanan masyarakat adat.
Tanggal 3 Juni 2025,
di Forum Resmi Indonesian Critical Mineral Conference,
seorang perempuan Papua membentangkan sepanduk.
Protes tambang nikel di tanah kelahirannya.
Ia diusir, tapi pesannya menggema lebih ruas di ruang konferensi.
Empat perusahaan tambang beroperasi di Raja Empak.
PT. Gag Nikel, PT. Anugrah Surya Pratama,
PT. Kawai Sejahtera Maini,
dan PT. Mulia Raymond Perkasa.
Semua ditengarai berkontribusi pada kerusakan ekosistem.
Tapi di cap modal asing, terutama dari Tiongkok,
jadi perhatian utama.
PT. Gag Nikel, kini beroperasi di Pulau Gag,
luasnya 13.000 hektare, sempat dimiliki Australia.
Kini Antam jadi pemilik penuh.
Tapi pada Oktober 2025,
Antam mengakui sisi 30% saham PT. Jiulong Metal Industry,
anak usaha Tingshan Group dari Tiongkok.
Mereka membangun smelter di sana,
mengolah biji nikel jadi logam siat ekspor.
Tujuannya jelas, pasokan bahan baku untuk pabrik Tiongkok.
Perusahaan lain, PT. ASB,
terafidasi dengan Wansian Nikel Indonesia,
bagian dari jaringan tambang raksasa Vansun Group juga dari Tiongkok.
PT. KSM, meski dimiliki oleh WNI,
hasil tambangnya sebagian besar diekspor ke Tiongkok.
Akibatnya, 500 hektare hutan rusak,
300 hektare di antaranya, berada di Pulau Gag.
Ini bukan angka, ini luka,
di tanah yang mestinya dijaga, bukan di jarak.
Tekanan publik mengunca.
Pada 10 Juni 2025,
pemerintah mencaput izin empat perusahaan tambang,
tetapi tidak petinggah nikel.
Meski deforestasi terbesar justru terjadi di wilayahnya.
Alasannya, karena Pulau Gag dianggap jauh dari kawasan wisata.
Tapi menurut aktivis lingkungan,
kerusakan alam tidak mengenal radius.
Kini masyarakat ada dan nelayan tak lagi diam.
Bersama LBH Papua Barat dan Jatam,
mereka menyiapkan gugatan perdata,
melawan korporasi yang merusak ruang hidup
dan mengabaikan hak mereka.
Anggota DPR RI, Desi Natalia,
menuntut evaluasi menyeluruh.
Investasi tidak boleh memorbankan lingkungan
dan hak masyarakat lokal.
Keperlanjutan bukan pilihan, itu keharusan.
Raja Empat adalah salah satu pusat
keanekaraga menhayati laut dunia.
Bukan milik investor, bukan milik satu negara,
tapi warisan umat manusia.
Raja Empat telah memberi keindahan pada dunia.
Apa arti pembangunan jika yang tersisa hanya puing dan luka?
Apa arti investasi jika warisan untuk anak cucu hilang selabanya?
Raja Empat telah memberi keindahan pada dunia.
Sekarang, dunia harus menjaganya kembali.
Jangan biarkan hutan dan laut dipilih dengan harga masa depan.
Keperlanjutan adalah kedaulatan.
Safe Raja Empat.
Info lebih detail tentang masalah ini,
baca di Koran Epoch Times Indonesia.
Ingin berlagakan, klik link di deskripsi.
