Taiwan Tutup Kantor Perwakilan di Papua Nugini, Tuduh China Beri Tekanan Diplomatik

Taiwan memutuskan menutup kantor perwakilannya di Papua Nugini dan menghentikan pembelian LNG dari negara tersebut. Taipei menuding tekanan politik dan pengaruh ekonomi China turut mendorong keputusan pemerintah Papua Nugini.

Taiwan Putuskan Tarik Seluruh Personel dari Papua Nugini

Pemerintah Taiwan pada 6 November 2026 mengumumkan keputusan untuk menutup kantor perwakilannya di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, serta menarik seluruh personel yang bertugas di negara tersebut.

Keputusan ini disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri Taiwan setelah pemerintah Papua Nug
ini kembali meminta agar staf Taiwan meninggalkan negara itu dalam batas waktu tertentu dan kantor perwakilan tersebut ditutup.

Taiwan menyatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan martabat nasional, otonomi diplomatik, serta kepentingan negara secara keseluruhan.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Taiwan menilai tindakan pemerintah Papua Nugini telah merusak kepercayaan yang dibangun melalui kerja sama bilateral selama bertahun-tahun.

Taipei juga menuding China menggunakan tekanan politik dan pengaruh ekonomi untuk memengaruhi keputusan diplomatik negara lain serta membatasi ruang partisipasi internasional Taiwan.

Tuduhan tersebut merupakan posisi resmi pemerintah Taiwan. Sementara itu, Papua Nugini menyatakan keputusan mengenai kantor perwakilan Taiwan didasarkan pada kepentingan nasional dan proses konstitusional negaranya.

Persoalan Sudah Muncul Sejak Juli 2026

Ketegangan mengenai keberadaan kantor perwakilan Taiwan di Papua Nugini sebenarnya telah berlangsung sejak Juli 2026.

Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko, mengumumkan bahwa pemerintahnya memutuskan untuk menutup kantor perwakilan Taiwan di Port Moresby.

Keputusan tersebut mendapat sambutan positif dari Beijing. Pemerintah China memandang penutupan kantor itu sebagai langkah yang sejalan dengan kebijakan satu China.

Namun, Taiwan pada awalnya menolak keputusan tersebut dan berupaya mempertahankan keberadaan kantornya. Kantor perwakilan itu masih beroperasi selama proses pembicaraan berlangsung.

Pada awal November, pemerintah Papua Nugini kembali menegaskan permintaan agar personel Taiwan meninggalkan negara tersebut. Situasi itu kemudian mendorong Taipei mengambil keputusan untuk menarik seluruh staf dan menghentikan operasional kantor perwakilannya.

Taiwan Hentikan Pembelian Gas Alam Cair dari Papua Nugini

Dampak keputusan tersebut tidak hanya menyentuh hubungan diplomatik, tetapi juga sektor perdagangan dan energi.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan telah menghentikan pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Papua Nugini melalui pasar spot.

Taiwan juga memastikan tidak akan menandatangani kontrak pembelian LNG spot baru dengan negara tersebut.

Sebelumnya, Taiwan merencanakan pembelian sekitar 500.000 ton LNG dari Papua Nugini pada semester pertama 2026.

Menurut pemerintah Taiwan, pembelian LNG oleh Taiwan selama ini menyumbang sekitar sepertiga dari total ekspor LNG Papua Nugini. Karena itu, perubahan kebijakan pembelian tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap pendapatan ekspor gas dan penerimaan devisa Papua Nugini.

Meski demikian, Taiwan menyatakan telah mengevaluasi kebutuhan gas domestik, menyesuaikan rencana pengadaan, dan mengidentifikasi sumber pasokan alternatif. Pemerintah Taiwan menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Perlu dicatat, keputusan yang diumumkan Taiwan berkaitan dengan pembelian LNG di pasar spot dan tidak secara otomatis berarti seluruh kemungkinan kontrak pasokan jangka panjang telah dihentikan.

Program Bantuan Medis dan Pendidikan Ikut Dihentikan

Selain menutup kantor perwakilannya dan menghentikan pembelian LNG spot, Taiwan juga mengumumkan penghentian program kerja sama teknis dan bantuan di Papua Nugini.

Program yang terdampak mencakup misi teknis dan medis, beasiswa, pelatihan tenaga kerja, serta berbagai inisiatif pengembangan sumber daya manusia.

Selama bertahun-tahun, Taiwan telah memberikan dukungan kepada Papua Nugini di sejumlah bidang, termasuk pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pengiriman tenaga medis Taiwan untuk membantu pelayanan kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan lokal.

Penghentian program-program itu menandai perubahan besar dalam hubungan kerja sama kedua pihak yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Persaingan Diplomatik China dan Taiwan di Kawasan Pasifik

Papua Nugini memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Republik Rakyat China, bukan dengan Taiwan. Namun, selama bertahun-tahun Taiwan tetap memiliki kantor perwakilan di Port Moresby untuk menangani hubungan dan kerja sama tidak resmi.

Persaingan diplomatik antara Beijing dan Taipei telah berlangsung lama. Pemerintah China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang hubungan resmi maupun bentuk partisipasi internasional Taiwan yang dipandang menyerupai hubungan antarnegara.

Sebaliknya, pemerintah Taiwan menegaskan haknya untuk menentukan masa depan sendiri dan memperluas hubungan dengan komunitas internasional.

Kawasan Pasifik menjadi salah satu wilayah penting dalam persaingan pengaruh tersebut. Negara-negara kepulauan di kawasan ini memiliki posisi strategis dalam hubungan perdagangan, energi, keamanan, dan diplomasi.

Saat ini, Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik resmi dengan 12 negara. Di kawasan Pasifik, negara yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan adalah Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall.

Amerika Serikat Sampaikan Keprihatinan

Amerika Serikat sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan atas keputusan Papua Nugini untuk menutup kantor perwakilan Taiwan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari tekanan Beijing terhadap Taiwan dan negara-negara yang menjalin hubungan dengannya.

Washington juga menilai hubungan Taiwan dengan negara-negara lain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di negara mitra, termasuk Papua Nugini.

Namun, pemerintah Papua Nugini menyatakan bahwa kebijakannya diambil berdasarkan kepentingan nasional dan proses konstitusional. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bagaimana isu kantor perwakilan Taiwan telah berkembang menjadi persoalan diplomatik yang melibatkan kepentingan sejumlah negara.

Kesimpulan

Penutupan kantor perwakilan Taiwan di Papua Nugini menunjukkan bahwa persaingan diplomatik antara Beijing dan Taipei terus memengaruhi hubungan internasional di kawasan Pasifik.

Keputusan Taiwan untuk menarik personel, menghentikan program bantuan, dan menghentikan pembelian LNG spot menjadi konsekuensi nyata dari memburuknya hubungan dengan Papua Nugini.

Tuduhan mengenai tekanan China masih menjadi bagian dari perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat. Papua Nugini menyatakan kebijakannya didasarkan pada kepentingan nasional, sedangkan Taiwan menilai keputusan tersebut mencerminkan pengaruh politik dan ekonomi Beijing.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian, terutama terkait dampaknya terhadap ekspor energi Papua Nugini, kerja sama pembangunan, serta keseimbangan hubungan diplomatik di kawasan Pasifik.