DR TIFA : "REVISI UU TNI: Dari Demokrasi ke Otokrasi? Awal Era Total Kontrol atau NWO?"

Dr Tifa Channel
41 pengikut
Revisi UU TNI yang sedang dibahas memicu banyak pertanyaan. Apakah ini langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara atau justru awal dari era total kontrol? Dengan kewenangan lebih luas di ranah sipil, apakah demokrasi kita sedang berubah menuju otokrasi? Atau ini bagian dari skenario global menuju New World Order (NWO)?
Di balik wacana ini, ada pertarungan kepentingan besar. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah Indonesia sedang bersiap menghadapi ancaman global, atau justru masuk ke dalam jebakan sistem kendali baru?
Tonton video ini sampai akhir, dan tulis pendapat anda di komentar!
#RevisiUUTNI #DemokrasiAtauOtokrasi #TotalKontrol #TNI #Indonesia #NewWorldOrder #Geopolitik #Militer #Hukum #KonspirasiGlobal #drtifa
Intro
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada
Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia
dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin
Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas masalah yang sangat viral ya
yaitu tentang revisi undang-undang TNI
dan pembahasan saya akan mencakup berbagai multidimensi
dan perkembangan geopolitik serta perkembangan domestik
yang rencananya akan saya bagi dalam beberapa chapter ya
Jadi untuk hari ini adalah kaitan antara revisi undang-undang TNI
Apakah ini adalah sebuah perubahan pola demokrasi menuju ke otokrasi?
Apakah ini adalah sebuah permulaan dari era total control ala NWO?
Jadi di situ ya saya akan bahas
Jadi saat ini revisi undang-undang TNI sedang dibahas
dan mencakup beberapa perubahan signifikan
terutama penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang
dan perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil
Nah perubahan ini menimbulkan kekhawatiran
akan kembalinya konsep difungsi abri
seperti pada era order baru dibawah Presiden Soeharto
Jadi kita lihat dulu revisi undang-undang TNI itu apa aja sih
Jadi pertama adalah jumlah tugas TNI dalam operasi militer selain perang
bertambah dari 14 menjadi 17
Penambahan tersebut mencakup peran TNI
dalam mengatasi masalah narkotika dan pertahanan cyber
Kemudian implementasi dalam pemberantasan narkotika
itu nanti selanjutnya diatur dalam Perpres ya
dalam peraturan Presiden
Dengan penekanan bahwa TNI tidak akan terlibat langsung
dalam penegakan hukum secara langsung ya
Jadi inget tuh TRT ini
Operasi narkobanya dia menghabiskan ribuan orang sipil
Kemudian selain penambahan tugas
revisi undang-undang TNI itu juga mengusulkan perluasan lembaga negara
yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif
dari yang semula 10 menjadi 16 lembaga
Penempatan ini mencakup berbagai posisi di kementerian
dan lembaga pemerintah lainnya
Nah Direktur Imparsial Adi Manto Adiputra menilai
bahwa langkah ini menunjukkan ambisi untuk mengembalikan duifungsi ABRI
melalui perubahan undang-undang TNI ini
yang semula ditolak oleh publik sejak reformasi 1998
Kekhawatiran kembalinya duifungsi ABRI
itu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil
untuk reformasi sektor keamanan
yang terdiri dari 20 kelompok masyarakat sipil
yang kemarin ramai banget di Hotel Fairmont
menyatakan bahwa pembahasan undang-undang TNI ini
revisi undang-undang TNI ini berpotensi
untuk menghidupkan kembali duifungsi ABRI
Mereka berpendapat bahwa perluasan penempatan prajurit TNI aktif
di jabatan sipil dapat melemahkan profesionalisme militer
dan mengancam supremasi sipil
Nah sekarang kita lihat dari side yang lain
jadi side dari pemerintah, tadi kan side dari yang oposisi
yang menentang revisi undang-undang TNI
Sekarang dari pandangan pemerintah bagaimana?
Jadi Kapus Pen TNI, Brigzane Christome Sianturi menilai
bahwa revisi undang-undang TNI ini merupakan langkah strategis
untuk memperkuat pertahanan negara
meningkatkan profesionalisme prajurit
serta memastikan supremasi sipil
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ia menegaskan bahwa revisi ini bertujuan
menyempurnakan tugas pokok TNI kok
agar lebih efektif tanpa tumpang tinggi
dengan institusi lain
serta penyesuaian dalam menghadapi ancaman
baik militer maupun non-militer
Nah, kemudian sesungguhnya
ketika kita mencermati baik-baik
revisi undang-undang TNI ini
ada sejumlah implikasi strategis
yang berpotensi mengarap pada persiapan
kontrol total oleh negara
jadi ini soal potensi kontrol total ini
yang saya soroti ya pada video kali ini
terutama dalam konteks stabilitas politik
keamanan dan peran militer
dalam pemerintahan sipil
itu meaningnya jadi dari 10 jadi 16 lembaga
belum lagi yang lain-lain
itu kan sangat berarti ya
signifikan sekali masuknya peran militer aktif
dalam pemerintahan sipil nih
jadi berikutnya ada beberapa kemungkinan
implikasi yang relevan dengan
potensi total kontrol
jadi sudah catatin satu-satu
pertama adalah militarisasi institusi sipil
dan kembalinya di fungsi ABRI ya
seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak
perluasan peran TNI dalam jabatan sipil
memungkinkan militer
masuk lebih jauh ke dalam struktur negara
jadi ini mirip sekali dengan
model di fungsi ABRI nya
Presiden Soeharto di masa Orde Baru
ini juga akan berpotensi
mengurangi supremasi sipil
jadi instead of menaikan supremasi sipil
ya gimana logikanya
tentu saja akan mengurangi supremasi sipil
dalam pemerintahan kan
karena akan semakin banyak posisi strategis
ditempati oleh prajurit aktif TNI
maka jika diterapkan
ya tanpa adanya
kontrol yang ketat
ini bisa membuka jalan
bagi total kontrol negara
melalui militer dimana pengambilan
keputusan strategis akan lebih
didominasi oleh elemen militer
ketimbang sipil
kemudian item yang kedua
yaitu peningkatan kewenangan TNI
dalam operasi non-militer
dengan bertambahnya tugas TNI itu
dari 10 jadi 16 lembaga
maka itu juga termasukkan
operasi militer selain perang
jadi pemberantasan narkoba
keamanan cyber
dan 14 macam yang lain
maka militer bisa memiliki akses
lebih luas terhadap pengawasan publik
baik secara fisik maupun digital
ini berpotensi mengarah
ke sistem pengawasan populasi
ala negara otoriter seperti China
dimana kebijakan
keamanan digunakan untuk mengontrol
opini publik dan aktivitas masyarakat
dan ini kayak sound
di fungsi ABRI ya
jadi memang pada waktu Presiden
Soeharto atau Orde Baru itu
opini publik itu kan sangat dikontrol
tidak seperti sekarang
dan aktivitas masyarakat
nah ini parah hubungannya dengan
apa yang menjadi
skenario dari
New World Order dari NWO
kemudian item yang ketiga adalah
pelemahan demokrasi
dan kebebasan sipil
jika perluasan perantai ini tidak dikontrol
dengan mekanisme demokratis yang kuat
ada risiko peningkatan represi
terhadap oposisi politik dan aktivisme
sipil, maka dalam skenario
yang ekstrim bisa terjadi
represi bahkan kriminalisasi
terhadap perbedaan pendapat
dengan dali keamanan nasional
maka nanti akan dibawa terus ke
soal keamanan nasional ya apapun
terus kemudian berikutnya
apakah ini ada kaitan
dengan persiapan
instruksi dari global power
melalui New World Order
dimana pemerintahan negara-negara itu
akan semakin otoriter
akan semakin totalitarian
instead of demokrasi
jadi demokrasi itu udah mulai
ditinggalkan
masyarakat yang dibawa
kekuasaan dari NWO ini akan
semakin dibawa ke otoritarian
totalitarian
nah sekarang udah terjadi pada
beberapa negara ya misalnya
militarisasi di Turki
di era Erdogan lalu
Myanmar ya pasca kudeta itu sudah
menunjukkan bagaimana pengaruh militer
bisa menjadi alat kontrol
total oleh elit politik
maka jika revisi undang-undang
TNI ini dimanfaatkan untuk menempatkan
lebih banyak militer di dalam pemerintahan
dan posisi
prajurit TNI itu aktif maka ini bisa
menjadi fondasi bagi sistem yang lebih
otoriter di masa depan
jadi
sebenarnya memang belum bisa dipastikan
masih sangat dini tapi saya sudah memberikan
sebuah peringatan
prevention ya very early prevention
jadi revisi undang-undang
TNI itu bisa loh
mengarah ke kontrol total
dan arah kebijakan ini bisa
membuka kemungkinan ke arah tersebut
dan perubahan ini memberikan
kendali lebih besar kepada militer
dalam pemerintahan yang bisa
dimanfaatkan untuk melanggengkan
kekuasaan elit tertentu
maka jika revisi ini lolos
tanpa pengawasan ketat dari publik
dan DPR maka bukan tidak
mungkin Indonesia akan bergerak menuju
sistem dengan kontrol militer
yang lebih dominan dalam aspek
kehidupan sipil mirip dengan
era order baru
sekarang kalau kita kaitkan revisi undang-undang TNI
ini dengan pergeseran demokrasi
ke otokrasi seperti yang saya tadi sampaikan
ini adalah sebuah
konsep new world order sebenarnya
jadi ini bisa dibaca
sebagai bagian dari
sebuah pergerakan global
dimana negara-negara semakin memperkuat
kontrol atas rakyatnya
dengan dali stabilitas dan keamanan
kalau versi Indonesia
jadi pergerakan global itu
demokrasi di negara-negara demokrasi
itu makin melemah
dan otoritarianisme itu makin menguat
pola-polanya sama
seperti yang terjadi di Hungary
yang terjadi di Turki
di bawah Erdogan
yang terjadi di Rusia, di bawah Putin
dan yang terjadi di China, di bawah Xi Jinping
ini menunjukkan
trend global ya, jadi pergerakan global itu
bagaimana demokrasi
berubah menjadi demokrasi
illiberal atau otokrasi
terselubung. Apa sih
demokrasi illiberal itu? Jadi
demokrasi illiberal itu
bentuk pemerintahan dimana pemilu tetap berlangsung
ya demokrasi kan ini
tetapi kebebasan sipil, supremasi
hukum dan hak-hak individu
dibatasi atau tidak sepenuhnya
dijamin. Nah istilah demokrasi
illiberal ini sering digunakan
untuk menggambarkan negara-negara
yang memiliki elemen demokrasi
seperti pemilihan umum tetap
dijalankan tetapi tidak sepenuhnya
menghormati prinsip-prinsip demokrasi
liberal seperti kebebasan pers
kebebasan berpendapat dan
perlindungan hak-hak minoritas
ciri-ciri demokrasi illiberal
pemilu tetap ada
tetapi tidak sepenuhnya bebas dan
adil. Ada pemilihan
umum tetapi seringkali dikontrol
oleh elit politik dengan pembatasan
terhadap oposisi. Terjadi kan
di Indonesia ya? Makin
terjadi gitu. Kemudian
lembaga demokrasi dikenalikan
institusi seperti pengadilan
media dan parlement dilemahkan
atau dikooptasi oleh
penguasa. Sounds udah
terjadi ya di Indonesia ya
kemudian kebebasan sipil dibatasi
kebebasan berpendapat
pers dan berorganisasi sering
dikekang melalui sensor represi
atau hukum yang represif
ini udah hal-hal
udah 50-50 ya terjadi ya
kemudian hukum digunakan untuk
melanggungkan kekuasaan
konstitusi atau sistem hukum bisa diubah
atau dimanipulasi agar mendukung penguasa
ini 10 tahun udah
terjadi banget ya
temen-temen ya. Kemudian
propaganda dan kontrol informasi
media dikontrol atau ditekan
agar hanya menyampaikan narasi yang menguntungkan
pemerintah. Ini 75-25
ya 75 dikontrol melalui
men.com.info atau men.com.digi
ya 25 masih
boleh lah gitu. Kemudian
minoritas sering ditekan
hak-hak kelompok minoritas bisa dikorbankan
demi kepentingan mayoritas atau kepentingan
penguasa. Nah contohnya
negara yang sering sekali
dijadikan sebagai contoh
sebagai contoh demokrasi
iliberal itu Turki
lalu Rusia di bawah Putin
Hungary di bawah Viktor Orban
jadi mereka-mereka ini
sebetulnya demokrasi
iliberal ya. Bukan demokrasi
sepenuhnya. Itu gimana sih
terjadi ya. Pemimpin-pemimpinnya
itu populis ya
berkuasa dengan narasi anti-elit
populer gitu. Pemimpin-pemimpin
yang disukai sama rakyat. Dia
berkuasa dengan narasi anti-elit tapi
kemudian melemahkan prinsip-prinsip
demokrasi setelah dapat
kekuasaan. Terjadilah
militarisasi pemerintahan
pembatasan kebebasan sipil
dan pengawasan ketat terhadap masyarakat
itu jadi pola umum
dalam demokrasi iliberal
Di Indonesia gimana?
Ya tadi sebagian sebenarnya udah terjadi ya
pada 10 tahun terakhir. Tetapi
dengan revisi undang-undang TNI itu
benar-benar bisa jadi langkah awal
menuju skenario serupa seperti yang terjadi
di Turki, di Hungary, di
Rusia, di China ya
karena peran militer diperkuat
untuk mengontrol negara
dan masyarakat.
Nah sekarang ketika
dunia menuju era digital
otoritarianisme
dan total kontrol sesuai dengan
agenda New World Order 2030
ya jadi
negara, banyak
negara ya dan Indonesia
sekarang bergerak untuk menggabungkan
militarisasi dengan teknologi pengawasan
digital. Udah terjadi
di China dengan
sistem mereka namanya social credit
system dan juga terjadi
di beberapa negara di Eropa dengan
kebijakan AI dan digital ID
itulah otoritarianisme
dikembangkan dalam era digital
Nah di dalam
perluasan kewenangan
TNI di undang-undang TNI
revisi ini kan
TNI diberi kewenangan dalam
pertahanan cyber dan ini bisa
membuka pintu bagi pengawasan digital
yang lebih luas terhadap rakyat
di bawah dalih keamanan nasional
sekarang kalau kita lihat
skenario New World Order ya, NWO ya
ada beberapa prinsip
utama yang mulai tampak
dalam revisi undang-undang TNI
satu
konsolidasi kekuasaan
memberikan lebih banyak kewenangan kepada militer
dan mengurangi pengaruh sipil dalam
pemerintahan. Akan jadi
sebuah khas dari presiden
dan Prabowo Subianto yang memiliki
latar belakang militer. Kemudian
ciri yang berikutnya
penguatan pengawasan dan kontrol populasi
jadi militer institusi
sipil bisa digunakan. Militarisasi
institusi sipil itu bisa digunakan
untuk mencegah perlawanan terhadap
kebijakan yang kontroversial. Kemudian
pelemahan oposisi politik
Sejarah menunjukkan bahwa
pemerintah dengan militaris
itu cenderung
mengkriminalisasi oposisi
Kemudian ada
skenario geopolitik global
dan memang trennya seperti itu
maka jika Indonesia mengikuti
tren global ini ke arah
otoritarianism
maka negara bisa menjadi bagian dari
poros pemerintahan dunia
yang lebih terpusat dan dikendalikan
dari atas. Maka hati-hati
pemerintahan dunia seperti
NWO New World Order dikendalikan
oleh global power
Sekarang apakah ini terkait
dengan kontrol ekonomi
kemudian skenario
pengurangan populasi
Militarisasi di dalam
NWO sendiri seringkali berkaitan
dengan pembatasan hak individu
termasuk kontrol populasi
kemudian kebebasan bergerak
dan akses terhadap sumber daya
Nah inilah kaitannya dengan kontrol ekonomi
Apakah revisi undang-undang
TNI bisa dikaitkan dengan
juga dengan kontrol pangan energi dan
uang digital? Kalau TNI
diberikan peran lebih dalam
pada stabilitas nasional
maka sangat mungkin mereka juga akan berperan
nanti dalam kontrol berbagai sumber daya
strategis. Dan ini bisa
menjadi bagian dari skenario global
untuk mengontrol populasi
Supaya Anda tahu ya
perubahan undang-undang TNI itu
bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri
Ini bagian dari skenario global
dimana negara-negara
menguatkan peran militer dalam
pemerintahan dan bukan
hanya Indonesia. Ini
bisa menjadi langkah awal menuju
kontrol total, baik melalui
militerisasi, pengawasan digital
maupun pembatasan kebebasan
sipil. Lalu kita
cermati ya langkah-langkah selanjutnya
apabila memang apa yang saya sampaikan
ini benar-benar terjadi
Pertama, monitor revisi undang-undang
TNI ini dengan cermat
siapa yang paling diuntungkan
Kedua, lihat bagaimana revisi
ini nanti akan diimplementasikan
Apakah digunakan untuk kepentingan
nasional atau untuk kepentingan
elite tertentu
Kemudian yang ketiga, perhatikan trend global
Apakah ini bagian dari skenario
besar menuju pemerintahan dunia
ala New World Order
yang mereka akan langsungkan di
tahun 2030? Jadi
apakah kita siap hidup di era
kontrol total militeristik?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar
Like, subscribe, dan bantu share video ini
agar makin banyak rakyat Indonesia bertambah
cerdas dan kritis. Ini adalah video
permulaan. Nanti saya akan
ikuti dengan
video-video berikutnya ya. Silahkan
teman-teman mengikutinya
Sampai jumpa di video berikutnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Kebenaran
