Waktu-Bencana Kepunahan dari Faksi Kiri

The Truth Media
771 pengikut
๐ช๐ฎ๐ธ๐๐-๐๐ฒ๐ป๐ฐ๐ฎ๐ป๐ฎ ๐๐ฒ๐ฝ๐๐ป๐ฎ๐ต๐ฎ๐ป ๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐๐ฎ๐ธ๐๐ถ ๐๐ถ๐ฟ๐ถ
Video bisa di tonton di: https://www.facebook.com/truthmediaindo/posts/3520788544710690
#Konstitusi #Trump #Waktu #faksikiri #bencanakepunahan
Satu-satunya tanggal yang disebutkan dalam Konstitusi AS adalah Hari Pelantikan Presiden-- tanggal 20 Januari 2021. Direktur Intelijen Nasional AS John Ratcliffe mengatakan bahwa masalah kecurangan pemilu harus diselesaikan sebelum pemenang diumumkan secara resmi.
Dalam pertempuran sengit pemilihan Presiden AS,
pemerintah negara bagian di beberapa negara bagian yang didominasi oleh kekuatan faksi kiri,
sangat ingin mengesampingkan tantangan hukum dari tim Presiden Trump
dan berupaya untuk memulai pemilihan Electoral College pada Senin 7 Desember
untuk membantu Biden naik ke tampuk kekuasaan.
Phil Kline, mantan Jaksa Agung AS dan Direktur Proyek Amistad dari Thomas More Society,
yang bertanggung jawab atas kekuatan penipuan pemilu,
mengatakan kepada reporter The Epoch Times, berbahasa Inggris,
bahwa situasi tanpa hukum seperti ini membuat masyarakat sulit untuk mempercayai hasil pemilu.
Kelompok faksi kiri berusaha keras untuk memanfaatkan peluang di beberapa poin waktu yang penting.
Namun, pengumuman penasihat terbaru yang dikeluarkan oleh tim ahli konstitusi
membuat kelompok faksi kiri bagai disiram air dingin.
Pengumuman itu menyatakan satu-satunya tanggal yang disebutkan dalam konstitusi AS
adalah hari pelantikan Presiden pada 20 Januari.
Pengumuman tersebut menyatakan bahwa konstitusi tidak mengharuskan
pemungutan suara yang terburu-buru oleh Electoral College
dan bahwa kecurangan pemilu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Pengumuman tersebut mengutip keputusan Mahkamah Agung AS
dalam gugatan pemilihan Presiden yang terkenal Bush vs Gore.
Pemberi tahuan tersebut menyatakan meskipun hukum federal
untuk mempromosikan pemilihan Electoral College menetapkan dua tanggal di bulan Desember,
namun di konstitusi tidak ada.
Ini memberikan dasar hukum yang vital bagi kubu Trump,
yaitu tindakan semua tim Trump dan individu ataupun kelompok lain
untuk melacak kecurangan pemilu,
tidak hanya masuk akal, tetapi juga selesai dengan hukum fundamental.
Secara relatif, perpanjangan waktu sama saja dengan penghancuran kubu kiri.
Pada hari Jumat 4 Desember,
proyek Amistad dari kelompok pengacara non-partisan Amerika Thomas More Society
merilis buku putih,
mengusulkan bahwa saat ini ditujukan untuk mengidentifikasi pemilih
dan batas waktu pemungutan suara oleh Electoral College tidak statis.
Pernyataan ini bertentangan dengan laporan kebanyakan kantor berita.
Buku putih tersebut mengatakan bahwa tenggat waktu yang sering diucapkan mencakup
bahwa negara bagian harus menyelesaikan sengketa pemilu
dan menentukan pemilih sebelum 8 Desember,
pada 14 Desember,
Dewan Pemilihan harus bertemu untuk memberikan suara.
Tenggat waktu ini secara langsung mengalangi kewajiban masing-masing negara bagian
untuk menyelidiki sengketa pemilu.
Proyek Amistad telah mengajukan tuntutan hukum di beberapa negara bagian.
Mereka percaya bahwa lebih dari 1,2 juta suara yang berpotensi curang
disebabkan oleh tindakan ilegal oleh pejabat negara bagian dan para pejabat setempat.
Mereka mengatakan bahwa di setiap negara bagian yang kontroversial,
jumlah suara yang berpotensi curang jauh melebih kesenjangan antara calon presiden.
Menurut buku putih, selama proses pemilihan,
satu-satunya tanggal yang ditetapkan oleh konstitusi
adalah pelantikan presiden pada 20 Januari.
Karena konstitusi AS mendelegasikan kekuasaan terakhir untuk menunjuk pemilih
untuk pemilihan presiden kepada majelis negara bagian.
Buku putih mengatakan bahwa wakil yang dipilih oleh rakyat
bertanggung jawab untuk menilai fakta yang relevan dan menunjuk pemilih yang sesuai.
Tetapi mereka hanya tunduk pada satu-satunya batas waktu yang ditetapkan oleh konstitusi AS,
yaitu pukul 12 siang pada tanggal 20 Januari 2021.
Direktur Intelijen Nasional AS John Ratcliffe mengatakan pada minggu 6 Desember
bahwa masalah kecurangan pemilu harus diselesaikan sebelum pemenang diumumkan secara resmi.
Sidney Powell, seorang pengacara terkenal di Texas AS,
mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Newsmax TV
dalam program Stingfield pada hari Jumat 4 Desember
bahwa tim hukum Presiden Trump memiliki cukup waktu untuk membatalkan hasil pemilu 2020.
