“Surat Cinta” dari Investor-KADIN Tiongkok dan Alarm Kedaulatan Ekonomi Nasional
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait keluhan investor Tiongkok yang beredar pada 12 Mei 2026, justru membuka satu pertanyaan besar: sejauh mana pemerintah Indonesia bersedia mempertahankan kedaulatan ekonominya di tengah tekanan modal asing?
Surat resmi yang dikirim Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keluhan bisnis biasa. Surat itu menyerupai daftar panjang keberatan terhadap upaya pemerintah Indonesia memperketat kontrol atas sumber daya alam, devisa ekspor, hingga penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
Di tengah kritik keras itu, respons Purbaya terkesan defensif dan cenderung meredakan kekhawatiran investor Tiongkok. Ia bahkan menyebut aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA seharusnya tidak menjadi masalah karena terdapat pengecualian bagi perusahaan tertentu yang tidak meminjam dana di Indonesia.
“Harusnya China nggak ada masalah,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Namun di balik pernyataan tersebut, publik justru melihat ironi besar: ketika pemerintah mulai mencoba memperkuat kendali atas devisa dan kekayaan mineral nasional, tekanan langsung datang dari investor asing yang selama ini menikmati keleluasaan luar biasa di sektor strategis Indonesia.
Kebijakan DHE SDA sejatinya lahir dari kebutuhan mendasar negara: menjaga cadangan devisa dan memperkuat stabilitas rupiah. Pemerintah mewajibkan sebagian devisa hasil ekspor ditempatkan di bank nasional untuk jangka waktu tertentu agar manfaat ekspor tidak seluruhnya mengalir keluar negeri.
Namun kebijakan ini justru diprotes keras investor Tiongkok.
https://adilnews.com/ekonomi-bisnis/surat-cinta-dari-kadin-tiongkok-dan-alarm-kedsulatan-ekonomi-nasional/
