Para pemohon dikawal ke bus oleh petugas keamanan di Beijing pada 6 Agustus 2018. Greg Baker/AFP/Getty Images

Pemerintah China memperketat pengamanan dan pengawasan sosial di Shenzhen menjelang KTT APEC pada 18–19 November 2026. Sejumlah warga dilaporkan mengalami pemeriksaan keamanan, pembatasan aktivitas, hingga diminta meninggalkan tempat tinggal sementara. Para pemohon keadilan dan warga yang dianggap sensitif oleh aparat juga dilaporkan menjadi sasaran pengendalian keamanan.

China Perketat Pengawasan di Shenzhen Menjelang KTT APEC

SHENZHEN, CHINA — Pemerintah China meningkatkan pengawasan dan pengamanan di Shenzhen menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 18–19 November 2026.

Langkah pengamanan tersebut dilaporkan mencakup penangkapan warga, pemindahan sementara penduduk dari tempat tinggal mereka, peningkatan pemeriksaan keamanan, serta pembatasan aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan perkotaan.

Menurut laporan The Epoch Times yang mengutip keterangan warga setempat dan unggahan media sosial, kehidupan sehari-hari masyarakat Shenzhen mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan keamanan tersebut.

Shenzhen merupakan kota metropolitan sekaligus pusat manufaktur dan teknologi penting di Provinsi Guangdong, China.

KTT APEC tahun ini diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center, kawasan tepi Danau Xiangmi.

Pertemuan tersebut menjadi perhatian internasional karena dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemimpin China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Aparat Keamanan Dikerahkan dari Seluruh Provinsi Guangdong

Pengetatan keamanan dimulai setelah Departemen Keamanan Publik Provinsi Guangdong menggelar rapat mobilisasi tingkat provinsi pada 1 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas operasi pengamanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTT APEC.

Polisi dari berbagai wilayah di Provinsi Guangdong kemudian dialihkan untuk membantu pengamanan di Shenzhen.

Pengerahan personel tersebut disertai peningkatan kehadiran aparat di jalan-jalan, patroli intensif, pemeriksaan wilayah, serta pengawasan terhadap kawasan-kawasan penting.

Dalam arahan pengamanan, aparat diminta memastikan pengerahan kekuatan secara besar-besaran untuk menerapkan pengelolaan dan pengendalian yang ketat.

Pada 3 November, sejumlah warga melaporkan adanya pemeriksaan acak terhadap pejalan kaki di jalanan Shenzhen.

Pemeriksaan keamanan di jaringan kereta bawah tanah atau Shenzhen Metro juga dilaporkan meningkat.

Warga Mengaku Aktivitas Sehari-hari Semakin Dibatasi

Seorang pekerja kantoran di Shenzhen yang menggunakan nama samaran Yang Fan, karena khawatir terhadap kemungkinan tindakan balasan dari pemerintah, mengatakan bahwa sejak pekan sebelumnya kota tersebut telah memasuki periode yang disebutnya sebagai "masa APEC".

Menurut Yang, perubahan suasana kota sangat terasa.

Jalan-jalan menjadi jauh lebih sepi dibandingkan biasanya, sementara pengaturan lalu lintas semakin ketat.

Sejumlah perusahaan bahkan telah meminta karyawan bekerja dari rumah atau menjalankan pekerjaan secara jarak jauh.

Kebijakan tersebut terutama diterapkan di kawasan yang memiliki konsentrasi perusahaan teknologi tinggi, seperti Distrik Nanshan.

Akibatnya, jumlah pekerja yang melakukan perjalanan pergi dan pulang kantor dilaporkan mengalami penurunan.

Larangan Membunyikan Klakson Berlaku Selama Lima Tahun

Salah satu kebijakan yang menarik perhatian masyarakat adalah larangan penggunaan klakson kendaraan di seluruh wilayah Shenzhen.

Pada 1 November, Biro Ekologi dan Lingkungan Kota Shenzhen bersama Biro Lalu Lintas Kepolisian Kota Shenzhen mengeluarkan pemberitahuan mengenai larangan tersebut.

Kebijakan itu berlaku mulai 1 November 2026 dan direncanakan berlangsung selama lima tahun.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan larangan klakson tersebut menjadi salah satu contoh pengaturan aktivitas masyarakat yang diberlakukan ketika kota bersiap menyelenggarakan pertemuan internasional.

Pisau Dapur Restoran Dilaporkan Dirantai Aparat

Pengetatan keamanan di Shenzhen juga dilaporkan menyentuh aktivitas usaha dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pada 1 November, akun jurnalisme warga China yang dikenal dengan nama @whyyoutouzhele mengunggah informasi mengenai sebuah restoran spesialis daging sapi di Distrik Longhua, Shenzhen.

Menurut unggahan tersebut, pada 30 Oktober pemilik restoran Jiudao Geng mengatakan bahwa polisi telah merantai dan mengunci pisau-pisau besar yang digunakan di dapurnya.

Unggahan itu disertai video yang memperlihatkan seorang pria yang mengaku sebagai pemilik restoran sedang menunjukkan pisau pemotong daging berukuran besar yang dirantai pada batang logam di dalam dapur.

Langkah tersebut mengingatkan pada kebijakan pengawasan ketat terhadap pembelian, kepemilikan, dan penggunaan pisau yang sebelumnya diberlakukan di wilayah Xinjiang.

Sejak dekade 2010-an, otoritas China menerapkan berbagai pembatasan terhadap kepemilikan dan penggunaan pisau di wilayah Xinjiang.

Kebijakan tersebut berlangsung di tengah berbagai laporan mengenai pengawasan massal, penahanan, sterilisasi paksa, dan kerja paksa yang menimpa masyarakat Uyghur.

Kini, langkah pengendalian yang serupa dilaporkan meluas ke wilayah lain di China.

Sejumlah Warga Diminta Meninggalkan Rumah Sementara

Pengetatan keamanan juga berdampak terhadap penduduk yang tinggal di sekitar lokasi penyelenggaraan KTT APEC.

Sejumlah unggahan media sosial menyebutkan bahwa aparat melarang sebagian warga kembali ke tempat tinggal mereka selama berlangsungnya kegiatan internasional tersebut.

Beberapa kompleks apartemen dilaporkan berada dalam kondisi pembatasan akses atau penguncian kawasan.

Petugas keamanan ditempatkan di setiap gedung untuk mengawasi pergerakan penduduk.

Menurut informasi dalam unggahan tersebut, keluarga yang terdampak diberikan kompensasi sebesar 600 yuan atau sekitar 90 dolar AS per hari.

Yang Fan membenarkan kepada The Epoch Times bahwa pihak berwenang telah menginstruksikan sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi KTT APEC untuk sementara meninggalkan rumah mereka.

Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan berhasil merekam kondisi tersebut.

Sebagian warga disebut dipindahkan ke hotel-hotel yang telah ditentukan oleh pihak berwenang.

Yang juga mengamati bahwa tirai di sejumlah gedung apartemen bertingkat tinggi di sekitar Danau Xiangmi ditutup seluruhnya.

Menurut pengamatannya, kondisi tersebut merupakan bagian dari langkah pengamanan yang diterapkan menjelang pertemuan internasional.

Pemohon Keadilan dan Warga Lain Dilaporkan Diamankan

Polisi menahan seorang pengunjuk rasa di luar Rumah Sakit Chaoyang, tempat sekelompok orang memprotes masalah layanan medis dan perebutan lahan di Beijing pada 8 Mei 2012. Mark Ralston/AFP/GettyImages

Selain penduduk biasa, kelompok pemohon keadilan atau petitioners juga dilaporkan menjadi sasaran pengetatan keamanan.

Di China, istilah petitioners merujuk pada warga yang mengajukan pengaduan kepada otoritas yang lebih tinggi untuk mencari keadilan atas berbagai persoalan yang mereka alami di tingkat pemerintahan lokal.

Mereka biasanya menyampaikan keluhan mengenai tindakan aparat daerah, sengketa tanah, ketidakadilan administratif, dan persoalan hak-hak masyarakat.

Kelompok ini sering menjadi sasaran pengawasan ketika pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang dianggap sensitif atau penting.

Sebuah video yang diunggah ulang di platform X pada 15 November oleh akun @candymbs, yang menggambarkan dirinya sebagai akun pembangkang China, memperlihatkan sekelompok pemohon keadilan dari berbagai wilayah China tiba di Shenzhen.

Mereka dilaporkan dicegat oleh petugas kepolisian Shenzhen.

Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang dipaksa masuk ke sebuah minibus Coaster dan dibawa meninggalkan lokasi.

Belum diketahui secara pasti ke mana mereka dibawa.

Pengawasan Tidak Hanya Menyasar Pemohon Keadilan

Yang Fan mengatakan bahwa pengendalian keamanan kali ini tidak hanya menyasar para pemohon keadilan.

Menurutnya, sejumlah warga yang sebelumnya telah menjadi perhatian aparat karena alasan lain juga mengalami tindakan pengawasan dan pembatasan.

Mereka dimasukkan dalam kategori sasaran pemeliharaan stabilitas atau yang dikenal dengan istilah stability maintenance.

Istilah tersebut digunakan oleh otoritas China untuk menggambarkan berbagai langkah yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan politik.

Namun, menurut Yang, penerapannya dapat menjangkau warga yang bahkan tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pengajuan pengaduan kepada pemerintah.

Ia mengatakan bahwa saat ini terdapat orang-orang di China yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan petitioning, tetapi tetap dianggap sebagai sasaran pengendalian keamanan secara preventif.

Keterangan Yang tersebut menggambarkan kekhawatiran sebagian warga terhadap semakin luasnya pengawasan aparat selama periode penyelenggaraan KTT APEC.

Kesimpulan

Pengetatan pengawasan sosial di Shenzhen menjelang KTT APEC memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan sebuah pertemuan internasional berskala besar dapat disertai peningkatan kontrol keamanan terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan laporan The Epoch Times yang mengutip warga dan unggahan media sosial, langkah pengamanan mencakup pengerahan aparat dari seluruh Provinsi Guangdong, pemeriksaan warga, pembatasan aktivitas, pemindahan sementara penduduk, hingga pengamanan terhadap kelompok pemohon keadilan.

Kebijakan tersebut juga dilaporkan berdampak terhadap dunia usaha, aktivitas transportasi, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Shenzhen.

Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana pemerintah menjaga keamanan sebuah acara internasional tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.

Di tengah perhatian dunia terhadap KTT APEC, kondisi di Shenzhen kembali menyoroti persoalan kebebasan sipil, pengawasan pemerintah, dan batas antara keamanan negara dengan kehidupan pribadi warga.

Sumber: The Epoch Times, Alex Wu, 17 November 2026.