Humor Politik Kegagalan

Humor Politik dan Kegagalan Mengurus Negara
Wan Jaya
Saya kaget. Bukan kaget karena ada menteri yang mendadak disebut "ganteng" lewat lagu. Saya kaget karena begitu mudahnya sebuah tragedi berubah menjadi komedi. Anda tentu sudah dengar lagu "MBG — Mas Bahlil Ganteng" yang viral itu. Nadanya adiktif, liriknya menggelitik, dan mendadak semua orang bersenandung tentang "buah yang paling manis".
Lagu itu bukan lahir dari studio rekaman megah di Jakarta. Ia lahir dari "rahim" kecerdasan buatan (AI) yang mengolah caci maki dan sindiran warganet menjadi melodi yang renyah. Di permukaan, ini terlihat seperti puncak kreativitas rakyat digital. Sebuah satire yang jenaka. Tapi, bagi saya, ini adalah metafora dari sesuatu yang jauh lebih gelap: anestesi bagi rasa sakit kolektif kita.
Mari kita bedah metaforanya. Humor, menurut Sigmund Freud, adalah cara ego manusia menolak untuk menderita. Bayangkan Anda sedang sakit gigi yang luar biasa karena gigi yang busuk—sebut saja itu kegagalan kebijakan publik. Alih-alih pergi ke dokter untuk mencabut akarnya, Anda malah meminum obat bius yang membuat Anda tertawa seharian. Giginya tetap busuk, tapi Anda tidak merasa sakit lagi.
Begitulah lagu MBG bekerja. Ia muncul di tengah akumulasi frustrasi publik. Ada antrean panjang gas LPG 3 kg yang sampai memakan korban jiwa karena kelelahan. Ada kenaikan harga energi yang mencekik. Ada juga kebijakan impor BBM yang penuh tanda tanya. Tapi apa respon kita? Kita malah asyik bergoyang TikTok dengan latar suara "My Little Bolu Ketan".
Kegagalan mengurus negara yang seharusnya menuntut pertanggungjawaban serius, kini diproses oleh otak kita sebagai konsumsi hiburan harian yang menyenangkan. Inilah yang oleh Neil Postman disebut sebagai "menghibur diri hingga mati". Politik tidak lagi dipandang sebagai arena perebutan kebijakan publik yang menentukan hidup orang banyak, melainkan bergeser menjadi tontonan komedi yang habis dalam sekali tonton.
Yang lebih ironis adalah bagaimana kekuasaan meresponnya. Saya perhatikan pernyataan Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Beliau menyebut lagu itu "cute" dan bentuk "apresiasi netizen" atas kerja keras Pak Bahlil. Beliau bahkan menggunakan kearifan lokal Jawa, sanepan, untuk menegaskan bahwa tidak ada unsur sarkasme di sana.
Ini adalah strategi "pembajakan narasi" yang sangat cantik. Kritik yang awalnya lahir dari kegeraman publik, dalam sekejap diklaim oleh kekuasaan sebagai bentuk cinta. Ibaratnya, rakyat sedang melemparkan batu karena marah, tapi pejabatnya menangkap batu itu, mengecatnya dengan warna emas, lalu memamerkannya sebagai "hadiah" dari rakyat.
Algoritma media sosial memperburuk keadaan ini. Algoritma tidak punya hati. Ia tidak tahu apakah Anda sedang membagikan lagu itu karena benci atau karena suka. Ia hanya membaca interaksi: klik, bagikan, komentar. Akibatnya, semakin banyak orang yang menghujat lewat lagu, semakin populer pula tokoh yang dihujat. Satire politik berubah menjadi komoditas digital yang justru menguntungkan personal branding sang pejabat.
Kita sedang menghadapi bahaya desensitisasi sistematis. Ketika krisis energi diubah menjadi melodi yang enak didengar, kita kehilangan kepekaan untuk marah. Kita menjadi akrab dengan sosok yang seharusnya kita kritisi. Familiaritas ini menciptakan normalisasi. Lihat saja Donald Trump pada tahun 2016. Ia dijadikan bahan meme dan lelucon massal, yang secara ironis justru membuatnya terasa "akrab" dan tidak lagi mengancam di mata publik, hingga akhirnya ia menang pemilu.
Lebih menyedihkan lagi, lagu ini masuk ke telinga anak-anak kita. Mereka menghafal liriknya tanpa tahu konteks kegagalan kebijakan di baliknya. Pikiran mereka sedang "dikultivasi" untuk percaya bahwa nama seorang pejabat hanyalah bahan gurauan jenaka yang menggemaskan, dan gurauan itu dirasa sudah cukup sebagai bentuk partisipasi politik.
Ini adalah bentuk kegagalan literasi politik yang nyata. Kita lupa bahwa di balik tawa soal "bolu ketan" yang manis dan harum pandan itu, ada kenyataan pahit yang tidak pernah selesai. Harga minyak masih mencekik, nilai tukar dolar terus merangkak naik, dan bensin mahal tetap menjadi beban nyata di pundak masyarakat.
Media asing, seperti The Straits Times, menyoroti fenomena ini sebagai ciri khas khusus wacana politik Indonesia: kecenderungan untuk membahas isu serius melalui humor dan bahasa internet. Mungkin kita memang bangsa yang terlalu ramah, atau mungkin kita sudah terlalu lelah untuk berdebat serius.
Namun, saya ingin mengingatkan satu hal. Satir yang bermartabat seharusnya membuat kita tertawa sekaligus merasa tidak nyaman. Ia harus meninggalkan "ganjalan" di dada yang menggerakkan kita untuk menuntut perubahan di dunia nyata. Jika tawa kita hanya membuat kita merasa lega dan seolah sudah selesai menunaikan kewajiban sebagai warga negara, maka humor tersebut telah gagal.
Negara ini tidak bisa diurus hanya dengan gimik dan lagu viral. Kedekatan dengan rakyat tidak bisa dibangun melalui earworm AI, melainkan melalui kebij