Pelamar Visa H-1B AS Hadapi Pemeriksaan Akun Media Sosial | China in Focus

Pekerja berketerampilan tinggi yang mengajukan visa H-1B akan segera menjalani pemeriksaan media sosial yang lebih ketat. Departemen Luar Negeri akan meluncurkan tinjauan daring baru untuk semua pelamar. Semua pelamar dan tanggungan mereka akan segera diwajibkan untuk mempublikasikan profil media sosial mereka. Aturan mulai berlaku pada tanggal 15 bulan ini. Departemen menyebutkan bahwa pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan setiap pelamar dapat membuktikan kelayakan visa secara kredibel. Visa H-1B memungkinkan perusahaan AS mempekerjakan pekerja asing di bidang-bidang khusus dan sangat penting bagi perusahaan teknologi di AS. Banyak yang merekrut dari berbagai negara termasuk India dan China. Aturan baru ini mengarahkan petugas konselor mencari resume dan profil link-in untuk setiap peran yang terkait penyensoran atau kontrol konten daring. Pelamar yang terbukti bertanggung jawab atas pengekangan ekspresi yang dilindungi di AS kini dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. Saat Gubernur New York Cathy Hochul mempersiapkan kampanye pemilihan ulang tahun depan, mantan Wakil Kepala Staff dan orang kepercayaannya untuk hal-hal tentang China, Linda Sun, sedang menjalani persidangan. Pemerintah AS menuduh Sun bertindak atas nama China dengan imbalan suap yang sangat besar. Jaksa penuntut berkata pesan-pesan antara Sun dan mereka yang terkait PKC menunjukkan Sun menyombongkan diri dapat mengatur jadwal Gubernur Hochul untuk menguntungkan Beijing. Ia juga menyebut China sebagai rumah asalnya dalam pesannya pada konsulat China di New York. Dalam persidangan tiga minggu Linda Sun, Jaksa penuntut berusaha meyakinkan juri bahwa Sun dan suaminya memperkaya diri dengan melakukan perintah Beijing. Sun bekerja sebagai ajudan tingkat tinggi untuk Gubernur Andrew Cuomo dan Gubernur Cathy Hochul. Di bawah Hochul, Sun menjabat sebagai Wakil Kepala Staff dan penasehat senior untuk urusan terkait Asia. Sun menjawab bahwa ledman Gubernur saat itu, Cathy Hochul, dikutip lebih patuh daripada Cuomo dan Sun dapat mengendalikan jadwalnya. Pesan-pesan itu juga menunjukkan bagaimana Sun memberitahu konjen China saat itu, Huang Ping, bahwa ia memaksa penulis pidato Gubernur untuk menghapus bagian tentang situasi yang lemah di China. Pemerintah AS menuduh Beijing menganiaya kelompok etnis minoritas ini dengan menggunakan kerja paksa. Dalam pesan-pesan itu, Sun menyebut China sebagai negara asalnya lebih dari sekali dan berkata ia dapat membantu negara asalnya melakukan lebih banyak hal. Namun, tampaknya Sun berperilaku berbeda terhadap Taiwan. Bukti pengadilan termasuk catatan digital dan kesaksian pegawai pemerintah menunjukkan Sun menolak hampir semua permintaan pejabat Taiwan untuk bertemu dengan Gubernur New York. Ia juga memblokir undangan makan malam dari mantan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke Cuomo. Beijing sangat menentang segala interaksi resmi AS Taiwan. Justin Yu, seorang pemimpin distrik di New York, berkata bahwa kasus Sun menunjukkan bagaimana seorang pejabat tingkat menengah dapat mempengaruhi pertukaran tingkat tinggi antara Tsai dan Cuomo hanya dengan memblokir informasi. Catatan obrolan lainnya menunjukkan seorang pengusaha China yang terkait Beijing mengarahkan Sun untuk mengatur Hockle mengunjungi China dan mengundang delegasi resmi China ke New York. Sun berhasil memenuhi banyak permintaannya. Yang lebih mengejutkan, Sun diduga memalsukan tanda tangan Hockle pada dokumen perjalanan pejabat China. Upaya Sun tidak luput dari perhatian Beijing. Bukti pemerintah menunjukkan Sun ditunjuk menjadi ketua sebuah organisasi yang didanai Beijing. Ia juga diundang ke pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan PKC di Beijing untuk apa yang disebut sebagai Patriot Tionghoa Perantawan. Dalam suatu pertemuan, lebih dari 80 orang dari 45 negara berkumpul di Beijing. Ini adalah salah satu cara PKC mempengaruhi para elite Tionghoa Perantawan untuk memajukan agendanya sendiri di panggung global. Presiden Perancis Emmanuel Macron tiba di China Rabu lalu. Kunjungannya dimaksudkan untuk menarik lebih banyak investasi dari China serta mendapatkan peluang pasar untuk ekspor Perancis. Perancis dan Uni Eropa mengalami defisit perdagangan hingga ratusan miliar dolar dengan China. Sementara Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen tidak tampak hadir bersama Macron. Ketidakhadirannya menandai sesuatu yang janggal. Di hari pertama perjalanan Macron, Komisi Eropa bahkan merilis rencana untuk memperkuat blok tersebut dari ancaman China seperti pembatasan ekspor tanah jarang. Macron datang bersama enam menteri dan 35 eksekutif bisnis termasuk Airbus. Kesetakatan yang diharapkan tercapai mencakup bidang energi, pangan dan penerbangan. Perhatian juga tertuju pada perang Rusia di Ukraina. Meneluh Perancis berkata Perancis mengandalkan China untuk membujuk Rusia mengakhiri perang. Senin lalu Macron baru saja bertemu Presiden Ukraina Zelensky guna membahas rincian gencatan senjata. Sebaliknya China meminta dukungan Perancis dalam pertikaiannya dengan Jepang seputar Taiwan. Pekan lalu diplomat China Wang Yi mendesak penahsia diplomatik Macron untuk mengecam pernyataan Perdana Menteri Jepang yang dianggapnya provokatif. Pada kunjungan sebelumnya ke China tahun 2023, Macron menghimbau negara-negara Eropa agar tidak gegabah mengikuti kebijakan AS untuk mendukung Taiwan. Pernyataannya menuai banyak kontroversi saat itu. Macron akan bertemu Xi Jinping di Beijing pada Kamis. Keduanya akan mengunjungi kota Chengdu, barat daya China. Sementara Perdana Menteri Inggris dan Kanselor Jerman dijadwalkan akan mengunjungi China tahun depan.