Taiwan Bersorak Atas UU Baru Trump, China Protes | China in Focus

Taiwan bersyukur dan China kesal atas langkah Presiden Trump pada hari Rabu. Ia menandatangani undang-undang baru yang mengatur interaksi antara AS dan Taiwan. Undang-undang implementasi jaminan Taiwan kini mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk secara berkala meninjau dan memperbaharui pedoman tentang interaksi dengan Taiwan setidaknya 5 tahun sekali. Taiwan berkata undang-undang tersebut adalah simbol kuat dari nilai bersama kedua negara, yaitu demokrasi, kebebasan, dan penghormatan terhadap HAM. Undang-undang sebenarnya berlaku sejak 2020, tapi hanya mewajibkan peninjauan satu kali, bukan setiap 5 tahun. Menteri Luar Negeri Taiwan berkata peninjauan yang lebih sering akan memungkinkan pejabat Taiwan sering bertemu dengan lembaga federal AS. Ini membuat Beijing kesal. Mereka menentang segala bentuk kontak resmi AS-Taiwan dan menyebut pulau itu sebagai wilayah Taiwan milik China. China juga berkeras Taiwan adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan AS-China. Ini bukan langkah pertama oleh AS. Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya pada 2021, di bawah pemerintahan Trump pertama, Menteri Luar Negeri saat itu, Mike Pompeo, mencabut pembatasan kontak antara pejabat AS dan rekan-rekan mereka di Taiwan. Hal ini membatalkan batasan yang diberlakukan setelah Washington mengakui komunis China setengah abad yang lalu. Pemimpin Hong Kong berjanji akan mereformasi dan membentuk tim investigasi independen setelah kebakaran hebat yang menewaskan sedikitnya 156 orang. 30 orang masih dalam pencarian. Otoritas berwajib telah menangkap tersangka tindak pembunuhan dan korupsi, sementara penyelidikan atas kebakaran mematikan tersebut terus berlanjut. Duntutan warga akan transparasi semakin intens. Pasca kebakaran mematikan, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee mengumumkan pada selasa rencana pembentukan Komite Independen untuk menyelidiki tragedi tersebut. Polisi telah menangkap 15 orang atas dugaan pembunuhan, sementara 12 lainnya ditahan atas dugaan korupsi. Otoritas menemukan bukti pekerjaan renovasi yang menggunakan jaring plastik dan busa isolasi di bawah standar. Material itu diduga memicu kobaran api yang melalap tujuh menara pencakar langit. Selain amarah publik, kelompok advokasi menuntut transparansi dan akuntabilitas yang jelas setelah Beijing dan Hong Kong mengancam akan menghukum mereka yang berupaya mempolitisasi peristiwa tersebut. Ketika ditanya soal penahanan seorang pelajar dari salah satu kelompok, serta dua orang yang tengah diselidiki atas dugaan menghasut, Li berkata dirinya tidak akan menoleransi kejahatan apapun, terutama yang memanfaatkan tragedi yang baru saja terjadi. Li tidak menyebutkan kasus spesifik. Ribuan orang berkumpul untuk mengenang para korban, termasuk sembilan TKW asal Indonesia dan satu asal Filipina. Perayaan yang Lalilin rencananya akan digelar minggu ini di Tokyo, Taipei, dan London.