China Ketar-Ketir Anies Akan Galang ASEAN Menghadapinya di LCS

Persoalan geopolitik di Laut China Selatan menjadi tema yang menarik dalam acara “Debat Calon Presiden 2024” ke-3 yang digelar di Istora Senayan Jakarta pada 7 Januari 2024. Isu lama ini menjadi perdebatan panas antara ketiga calon presiden Indonesia yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Pandangan mereka berbeda dalam menanggapi pertanyaan yang ditujukan kepada Ganjar tentang konflik Laut China Selatan yang belum selesai, dan code of conduct yang belum disepakati, yang bahkan menjadi persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam penjelasannya, Ganjar mengatakan pihak-pihak terkait harus mengevaluasi perjalanan konflik di perairan tersebut. Ganjar menyoroti perlunya kesepakatan sementara untuk mencegah eskalasi konflik yang belum terselesaikan selama 20 tahun lebih. Dia juga menyarankan perkuatan patroli di Laut China Selatan (LCS) sebagai langkah pencegahan. Ganjar juga mengingatkan, “modernisasi peralatan militer Tiongkok akan selesai ditahun 2027, yang artinya kalau bicara One China Policy, seluruh dunia akan mengakui peran itu. Ketika peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampe ke Indonesia, tapi Indonesia bisa kena dampaknya.”

Anies Baswedan menanggapi dengan menyoroti peran kunci ASEAN dalam penyelesaian konflik di kawasan strategis ini. Dengan posisinya sebagai negara terbesar di ASEAN dan pendiri perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara sejak 1967, Indonesia bisa berperan besar. Anies menekankan bahwa Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan, bukan sekadar hadir dalam pertemuan-pertemuan kawasan saja.

“Negara-negara ASEAN yang menjadi pintu masuk Tiongkok di LCS seperti Laos dan Myanmar. Itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN di Laut China Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana menata dan menghadapi kekuatan luar ASEAN, karena kekuatan ASEAN yang datang kesini. Maka kita menghadapi sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain,” tandas Anies.

Prabowo, dalam responnya, menyoroti urgensi kekuatan pertahanan untuk menghadapi situasi di Laut China Selatan. Dia mengakui pentingnya platform patroli, satelit, dan pertahanan yang tangguh. Untuk itu, pertahanan harus dibangun oleh bangsa kita. Prabowo juga membela penggunaan alat pertahanan bekas, menyatakan bahwa hampir 50% alat tersebut masih sangat layak dan memiliki usia yang cukup muda.

Penyelesaian sengketa di LCS memang sulit terselesaikan meski telah melalui perundingan sampai melibatkan hukum international. Sebelumnya, China dan Filipina telah berselisih dan telah mencapai keputusan internasional bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum. China juga telah mengklaim Kepulauan Paracel (yang juga diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Pada 2020 terjadi pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. China terus membuat negara Asia sekitarnya murka dengan menambah menjadi 10 garis putus-putus yang melibatkan wilayah Taiwan, hingga kawasan LCS.

Dengan demikian penanganan isu ini sulit tercapai tanpa adanya gabungan kekuatan negara-negara ASEAN. Pasalnya, China sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-2 dan wilayah terluas ke-3 dunia akan cukup sulit dihadang negara-negara Asia Tenggara yang jauh lebih kecil secara individual. Karena itu gagasan Anies tentang penanganan konflik LSC menjadi sangat relevan. Lebih-lebih, China merupakan partner dagang terbesar ASEAN dengan kontribusi 20% atau US$669,2 miliar pada 2021.