AJI Indonesia, Informasi dari Tiongkok harus Disikapi Kritis
Berdasarkan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang disusun setiap tahun oleh Reporters Without Borders (RSF), China berada diperingkat terakhir kedua setelah Korea Utara. Selama ini, Partai Komunis China telah memperketat kontrol terhadap media, situs web dan media sosial, yang terus-menerus disensor di China.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Sasmito Madrim yang menjadi narasumber dalam acara Celios tentang "Penguatan Resiliensi Jurnalis atas Strategi Media China dan Pengaruhnya" di Jakarta pada 22 November 2023 lalu, prihatin atas kondisi kebebasan pers di Tiongkok.
[Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia]
"Kita tahu peringkat kebebasan pers di Tiongkok (tahun 2023) kan menurun yah dari tahun sebelumnya, sekarang menjadi nomer 179, dari 180 negara. Artinya dua paling bawah. Indikatornya kan banyak, mulai dari politik, ekonomi, keamanan jurnalis, regulasi yang mengancam kebebasan pers, itu beberapa indikator yang digunakan oleh RSF untuk menghitung indeks kebebasan pers. Kita juga menyoroti teman2 pekerja media yang di penjara di Tiongkok yah, karena kita tahu hari ini Tiongkok menjadi penjara terbesar bagi jurnalis di Indonesia (maksudnya di Tiongkok). Ada sekitar 109 kalau tidak salah. 106 jurnalis, tiganya pekerja media."
Bersama dengan organisasi jurnalis dari negara lain, AJI Indonesia merasa bertanggungjawab untuk mendorong kebebasan pers di Tiongkok termasuk pembebasan terhadap jurnalisnya yang ditahan. Sasmito juga tidak ingin pengaruh tidak baik terkait kebebasan pers di dalam negeri China menular ke negara lain termasuk Indonesia. Sebab ada indikasi dalam konteks proyek Belt & Road Initiative, China berusaha mempengaruhi media nasional dengan narasi positif.
[Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia]
"Ini pengaruhnya bagaimana mereka mengamankan kepentingan ekonomi yah. Kita tahu investasi Tiongkok saat ini banyak termasuk di Indonesia. Ada proyek strategis nasional seperti kemarin di Rempang (Batam), yang menyita banyak perhatian publik. Juga proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) yang banyak persoalan. Itu seharusnya dikontrol oleh pers Indonesia untuk kepentingan publik. Saya lihat ada upaya meningkatkan pengaruh mereka, dengan bekerjasama dengan beberapa media nasional, mengajak jurnalis Indonesia untuk berkunjung ke Tiongkok, untuk melihat hal-hal positif disana tapi itu seharusnya diterima secara kritis yah. Sebagai jurnalis kita harus skeptis terhadap apapun yang disampaikan narasumber. Kita tidak bisa menerima 100% apa yang disampaikan narasumber dalam hal ini Tiongkok. Itu tadi ada ratusan jurnalis, itu harusnya menjadi catatan kita semuanya. Bekerjasama dengan jurnalis di lintas negara itu memang baik tapi kerjasama itu mestinya dimaksimalkan untuk kepentingan publik yah. Bukan kemudian membeo atau justru meneruskan propaganda yang dilakukan pemerintah Tiongkok."
NTD News melaporkan dari Jakarta.
-------
Support us by Joining NTD Fanclub, dapatkan T-Shirt NTD Fanclub, Coffee Mug dan kesempatan pasang iklan di Youtube NTD yang ditonton ribuan viewers. Info lebih lanjut ☛ https://bit.ly/ntdfanclub
Donasi dukung kami ☛ https://ntdindonesia.com/donasi/
Lebih banyak berita dan artikel ☛ https://ntdindonesia.com/
Terhubung dengan kami di Ganjing World ☛
https://www.ganjingworld.com/channel/u7SnRLmAnT8ee
Terhubung dengan kami di Safechat ☛ https://safechat.com/channel/2790461463648540578
Terhubung dengan kami di Facebook ☛ https://facebook.com/ntdindonesia/
Terhubung dengan kami di Telegram ☛ https://t.me/ntdindo
Terhubung dengan kami di Twitter ☛ https://twitter.com/indonesia_ntd
Saksikan juga video kami di ☛ https://www.dailymotion.com/ntdindonesia
Video inspirasi setiap hari ☛ https://www.youtube.com/ntdkehidupan
#kebebasanpers #kebebasanberbicara #pers #media #wartawan #reporter #indonesia #cina #china #tiongkok #demokrasi #otoriter